Jelang Pemilu, Megawati Tegaskan Istilah Koalisi Partai Politik Tidak Tepat

INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan agar kerancuan mengenai istilah “koalisi” partai politik dihentikan.

Menurut Presiden RI ke-5 itu menegaskan, dirinya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa di Indonesia, sistem politik yang dipakai tak mungkin membuat adanya koalisi partai politik.

“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh,” kata Megawati dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

Megawati menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial. Berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer, dimana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.

“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR, itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya,” ujar pendiri PDIP tersebut.

Menurut Megawati, apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya, itu sah saja dilakukan sebagai mekanisme internal partai politik. Namun bila koalisi, lanjutnya, harus benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah diantara partai politik yang berkoalisi.

“Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” urainya.

Megawati menyebut, kerja sama itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Dia menyontohkan, sejumlah televisi memberitakan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Disebut ada tiga kesepakatan dari pertemuan itu.

“(Kalau koalisi) Jadi kalo partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi. Makanya, saya kan tak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan (saat itu, red) dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi. (Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet,” tegasnya.

Megawati berharap media masaa bisa membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. “Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara, soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menuai protes melalui demonstrasi.

Menurut dia, keputusan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gampang. Karenanya dia berharap rakyat dapat mendukung kebijakan anyar pemerintah terkait ini.

“Situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM. Kalau nanti tidak dinaikan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?,” kata Megawati di di sela Jeju Peace Forum, di Kota Jeju, Seoul, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis 15 September 2022.

Megawati mengatakan, dirinya mencoba mempelajari situasi. Sebagai sosok berpengalaman di pemerintahan sebagai mantan presiden dan wakil presiden, Megawati menilai kenaikan harga itu sebenarnya sudah sangat jelas.

“Sampai Menteri Keuangan sendiri sudah turun untuk menjelaskan alasannya, bahwa sebenarnya masalah BBM itu, kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan. Bagaimanapun juga kita kan tak bisa (mempertahankan harga lama,red),” yakin Megawati.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini memastikan, dukungannya bukan disebabkan Jokowi merupakan kadernya. Sehingga kebijakan pemerintah terkait hal ini mendapat pembenaran. Sebab, dengan adanya keputusan ini, Megawati sadar akan ada efek domino terhadap partainya.

“Ini bukannya karena kebetulan presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ya. Saya tahu juga nanti bisa sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangannya,” beber Megawati.

Megawati kembali meyakini publik, keputusan kenaikan harga BBM pasti sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dan sudah melalui rapat-rapat kabinet. Dia berharap jangan sampai hal ini disimpulkan secara sempit.

“Jadi saya berharap masyarakat jangan selalu mengambil sebuah pengertian itu langsung membelah begitu,” Megawati menandasi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan senafas dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri terkait pilihan di Pemilu 2024.

Hal ini menyusul banyaknya usulan nama yang dilontarkan oleh para relawan Jokowi.

"Jokowi lahir dari rahim PDIP. Beliau jadi wali kota, beliau jadi Gubernur, beliau jadi Presiden. Saya pastikan pasti satu jalan (Dengan Megawati untuk 2024)," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 13 September 2022.

Menurut dia, PDIP selalu berpandangan untuk mendukung apapun langkah Jokowi.

"Pastilah saya itu selalu diajari di partai untuk memandang apa pun langkah yang diambil Pak Jokowi dengan cara yang positif," ucap Said.

Selain itu, dia menegaskan, PDIP tak goyah dengan konsolidasi relawan Jokowi. Ia mengingatkan PDIP tak mengandalkan satu figur untuk memenangkan pemilu.

"Kalau dari sisi partai semua orang tahulah PDIP sampai sekarang di berbagai survei tetep teratas. Karena kami tidak mengandalkan kepada figur tertentu. Karena kami punya patron yaitu Bu Mega," kata Said.

Said menyebut sosok yang diandalkan PDIP untuk menentukan pilihan adalah Megawati, bukan figur lain.

"Ibu Mega itulah kemudian rapat DPP memutuskan apa yang harus dilakukan oleh partai. Sampai ke tingkat anak ranting. Sehingga kami tidak akan goyah dengan cara-cara seumpamanya Pak Jokowi ketemu relawan dan sebagainya, PDIP tiba-tiba goyah, tidak," pungkasnya.