Jelang Pilkades Serentak, Komisi I DPRD Mamuju Minta PMD Netral

INFOSULAWESI.com, MAMUJU -- Komisi I DPRD Mamuju melakukan rapat kerja dengan agenda persiapan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Mamuju Prov.Sulbar. Sejumlah pihak terkait hadir pada rapat tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) , bagian hukum, camat, penjabat kepala desa hingga panitia pemilihaan tingkat desa (panitia lima). Rapat dipimpin lansung ketua komisi I DPRD Mamuju H.Sugianto, Kamis 11/11/21.

Sejumlah persoalan dibicarakan dalam rapat tersebut, mulai dari persiapan pelaksanaan hingga antisipasi potensi konflik yang kemungkinan terjadi jelang dan pasca pemilihan kepala desa (Pilkades)  serentak 2021.

Agar Pilkades di Mamuju berjalan dengan lancar, jujur dan adil tanpa riak-riak, DPRD Mamuju meminta panitia pelaksana ditingkat desa dan pihak PMD tidak ikut bermain atau berpihak kepada salah satu calon. 

Ketua komisi I DPRD Mamuju H.Sugianto menegaskan DPRD Mamuju memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades di 48 desa di Mamuju hingga selesai, hal ini dilakukan agar pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan trasparan, jujur dan adil sesuai dengan harapan bersama.

" kita sama-sama bertekad akan melaksanakn pilkades ini dengan baik, transparan jujur dan adil. Kalau semuanya bekerja dengan baik maka kita yakin Pilkades tidak akan ada riak-riak yang dapat menimbulkan konflik. Biasa panitia ditingkat desa itu baik-baik saja, tidak ada masalah, justrus panitia ditingkat kabupaten biasanya bertingkah, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu."kata H.Sugianto kepada wartawan.

Mantan ketua DPRD Mamuju ini juga menyarankan agar Pemkab Mamuju mengadakan rapat kordinasi dengan menghadirkan 48 penjabat kepala desa dan panitia pelaksana pilkades agar dapat benar-benar bekerja mensukseskan Pilkades serentak tahun ini.

"PMD sudah berjanji akan melaksanakan Pilkades dengan baik, transparan, jujur dan adil.Komitmen ini akan kita pegang dan akan kami kawal terus. Bupati juga perlu menurunkan instruksi untuk memaksimalkan anggaran desa untuk kesuksesan Pilkades serentak ini."jelas politisi partai Golkar itu.

Hal senada juga diungkapkan wakil ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Ia berharap panitia penyelanggara mulai dari panitia ditingkat desa hingga ditingkat kabupaten agar benar-benar netral, transpan dan tidak berpihak. 

Politisi partai Demokrat ini memastikan jika semua pihak bekerja sesuai dengan aturan yang ada, maka potensi konflik pada Pilkades serentah tahun ini dapat diminimalisir.

Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi Nasdem Malik Ballako mewanti-wanti sejak awal agar dinas PMD tidak ikut bermain pada Pilkades, pasalnya DPRD Mamuju tidak ingin menjadi bulan bulanan para pendemo karena tindakan oknum PMD yang tidak bertangggung jawab seperti pilkades tahun 2017 lalu.

"Kami di DPRD tidak ingin menjadi bulan-bualanan para pandemo karena ulah atau tindakan panitia atau PMD yang melanggar aturan. Kalau ada desa yang lebih dari lima calon itukan akan di tes olen panitia kabupaten, biasanya disini yang rawan, tesnya harus transparan, jangan ada permainan untuk menghalangi atau mencoret calon lain untuk kepentingan calon tertentu."tutupnya.

Sejumlah anggota DPRD Mamuju hadir pada rapat itu seperti Ramliati, Febrianto Wijaya, Nasruddin, Masram Jaya dan sejumlah anggota komisi I DPRD Mamuju lainnya. (*)