Analisa Berita Nasional, Sabtu, 29 November 2025
SOSIAL
1. Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi atas penyebab bencana dahsyat yang melanda 3 provinsi di Sumatera; Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyatakan, investigasi untuk memastikan apakah bencana tersebut murni disebabkan cuaca ekstrem, atau ada penyebab lain yang ikut memperparah dampaknya. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyatakan, penyelidikan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab bencana, serta siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania, menilai bahwa bencana yang terjadi menjadi alarm keras krisis ekologi akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan.
2. Data jumlah korban meninggal dunia dalam bencana di 3 provinsi tersebut masih dinamis, karena masih banyak korban yang dinyatakan hilang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan, bahwa hingga Jumat (28/11/2025), jumlah korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai 116 orang, sementara 42 lainnya masih dalam proses pencarian. Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat total korban meninggal dunia mencapai 86 orang dan 88 orang belum ditemukan. Di Aceh, 35 korban jiwa dan 25 orang dinyatakan hilang. Sementara ratusan warga mengalami luka-luka, dan ribuan KK di 3 provinsi itu harus mengungsi.
3. Presiden Prabowo berjanji akan membangun 300 ribu jembatan di berbagai daerah sebagai respons atas banyak pelajar di desa yang kesulitan akses, bahkan sampai mempertaruhkan keselamatan, karena minimnya infrastruktur penghubung ke sekolah. Janji itu disampaikan dia dalam pidato di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), kemarin. Prabowo mengatakan sudah menginstruksikan jajaran kabinet mempercepat pembangunan jembatan penyeberangan bagi pelajar di pelosok.
POLITIK
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menolak pemecatan dirinya sebagai ketum oleh Syuriah PBNU, kemarin melakukan perombakan personel jajaran Tanfidziyah atau pengurus harian. Ada 5 personel yang dirotasi. KH Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, H Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU, H Amin Said Husni dari Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H Sumantri dari Bendahara ke posisi Bendahara Umum. Gus Yahya menegaskan bahwa jalan satu-satunya menyelesaikan konflik yang terjadi sekarang ini adalah melalui muktamar, yang akan digelar dalam waktu dekat.
EKONOMI
1. Menteri UMKM Maman Abdurrahman kembali mengingatkan, barang murah impor dari China masih menghantui pasar Indonesia. Ia mengaku sudah berbicara dengan Menteri Perdagangan untuk mencari solusi, terutama bagi UMKM yang tergerus oleh masuknya barang impor murah. Langkah awal yang akan diambil, kata dia, adalah menentukan harga pokok penjualan (HPP) beberapa produk sehingga barang impor tak bisa dijual di bawah HPP itu. Menurut dia, ada 10 produk prioritas yang disiapkan untuk diproduksi oleh UMKM guna melawan produk impor murah, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat.
2. Menkeu Purbaya mengaku sudah menyiapkan Rp 1 triliun untuk insentif pemerintah daerah (pemda). Namun ia menyebut, ada permintaan tambahan insentif pemda yang diusulkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia belum tahu rincian peruntukan dana tambahan tersebut. Pemberian insentif tersebut akan dilakukan pada 2026, karena anggaran tahun ini sudah habis.
Sebelumnya, Airlangga melapor kepada Presiden bahwa insentif sekitar Rp 786 miliar akan diberikan kepada pemda pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2025. Selain itu, penerima insentif adalah mereka yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah atau pemenang Championship TP2DD.
3. Center of Economic and Law Studies (Celios) mengendus praktik penyelundupan nikel ke kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dugaan itu muncul setelah TNI-AL menangkap 2 kapal pengangkut bijih nikel tanpa dokumen kapal dan muatan, menuju IMIP. Direktur Hukum Celios Zakiul Fikri mengatakan, kapal angkut yang beroperasi tanpa dokumen sah mengindikasikan pidana, termasuk penyelundupan. Selain itu, 2 kapal pengangkut nikel tersebut menggunakan dermaga yang sudah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut dia, itu merupakan pelanggaran serius karena penyegelan merupakan tindakan hukum yang mengikat.
Rabu lalu, TNI-AL mengamankan 2 kapal pengangkut bijih nikel yang tengah menuju kawasan IMIP. Kedua kapal tidak membawa dokumen kapal maupun dokumen muatan yang sah hingga melakukan pengapalan di dermaga PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) yang disegel KKP. Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul menjelaskan, 2 kapal itu juga melakukan perpindahan dari dermaga ke area lego jangkar tanpa dilengkapi surat persetujuan olah gerak (SPOG) dan aktivitas itu dilakukan tanpa adanya nakhoda kapal.
TRENDING MEDSOS
Daerah “Sumatera”, “Aceh”, dan “Sumbar” masih trending di X, setelah bencana banjir bandang menghantam Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada 24-26 November 2025. Warganet kini lebih ramai menyoroti pemandangan unik dari beberapa rekaman video viral dari warga yang memperlihatkan banyaknya kayu gelondongan ikut terbawa arus banjir di Sumatera. Video tersebut menjadi bahan diskusi warganet yang akhirnya meragukan jika hujan deras merupakan satu-satunya penyebab banjir bandang di berbagai titik di Pulau Sumatera terjadi. Ditambah lagi, temuan Forest Watch Indonesia menyebut deforestasi yang kian masif turut berperan menjadi penyebab bencana.
HIGHLIGHTS
1. Dalam standar internasional mengenai penanganan bencana, disebutkan bahwa bencana akibat kerusakan ekologi tidak bisa dikategorikan sebagai bencana alam, melainkan disebut bencana buatan manusia. Jika Indonesia tetap membiarkan pembalakan hutan, penggundulan gunung, dan bersikeras melakukan pembukaan lahan hutan lindung untuk eksploitasi tambang dan tanaman produksi tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam, risiko besar yang kita hadapi adalah bencana berkelanjutan, dan dikucilkan masyarakat dunia. Tak ada waktu lagi bagi kita saat ini untuk menunda kesadaran tentang bumi yang satu.
2. Isu bandara di kawasan industri IMIP di Morowali menjadi berita panas setelah pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai “negara di dalam negara”. Padahal, kawasan sudah lama menjadi sorotan sejak lama, terutama setelah ledakan smelter pada akhir 2023 yang menewaskan 19 orang. Sorotan terutama terhadap buruknya keselamatan kerja di kawasan industri milik Shanghai Decent Investment, anak usaha Tsingshan Holding Group, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Bintang Delapan Investama. Namun, kasus kecelakaan kerja itu tak pernah jadi perhatian serius pemerintah. Sepanjang 2023 hingga Mei 2025 tercatat 43 pekerja meninggal karena kecelakaan kerja. Selain isu keselamatan kerja, isu keamanan lingkungan juga sempat disorot setelah kejadian longsor limbah tailing nikel. Oleh karena itu, isu bandara ilegal dan penangkapan 2 kapal pengangkut nikel ini menjadi momentum tepat untuk memperbaiki tata kelola kawasan industri pertambangan tersebut. Pemerintah diharapkan serius melakukan penertiban.
