Analisa Berita Nasional, Selasa, 2 Desember 2025
SOSIAL
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini mengabarkan, data jumlah korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera terus bertambah. Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 631 orang. Di Aceh 173 orang meninggal dunia, korban hilang 204 orang, dan korban luka 1.800 orang; di Sumatera Barat 165 orang meninggal dunia, 114 orang hilang, dan 112 orang terluka; di Sumatera Utara korban meninggal dunia 293 orang, 153 orang hilang, dan 614 orang terluka.
Merespons tuntutan dari berbagai kalangan supaya pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kasus bencana di Sumatera tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin menyatakan, bahwa perlu dipertimbangkan secara hati-hati, karena penetapan tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa seluruh wilayah Indonesia sedang menghadapi krisis. Dengan penetapan status bencana nasional maka seluruh kewajiban penanggulangan bencana tersebut berada di pundak pemerintah pusat. Menurut Tito, penanganan bencana di 3 provinsi itu sudah dilakukan secara nasional. Artinya, semua kementerian dan lembaga terkait sudah langsung digerakkan begitu bencana terjadi.
2. Kementerian Sosial akan memberikan santunan kepada ahli waris yang anggotanya meninggal dunia dalam bencana di 3 provinsi tersebut sebesar Rp 15 juta per jiwa, sedangkan korban luka-luka mendapat santunan Rp 5 juta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf hari ini mengungkapkan, santunan ini merupakan bentuk tali asih dari pemerintah, yang akan diberikan setelah asesmen selesai. Thailand juga mengalami bencana serupa pada waktu bersamaan dengan kejadian di Sumatera, yang mengakibatkan 170 orang meninggal. Pemerintah Thailand memberikan santunan kepada setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga sebanyak maksimal 2 juta baht atau sekitar Rp 1 miliar.
3. Greenpeace Indonesia menyatakan, bencana di 3 provinsi Sumatera tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh siklon tropis, tetapi turut dipicu oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin terdegradasi. Pengurus Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan aktivitas ekonomi ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) menjadi penyebab utama penurunan kemampuan ekosistem dalam menahan laju air hujan. Pendapat serupa disampaikan oleh Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Melva Harahap. Aktivitas ekonomi yang bersifat eksploitasi dengan izin konsesi berskala besar, kata Melva, telah memperparah degradasi lingkungan di wilayah tersebut.
4. Saat mendampingi Presiden Prabowo mengunjungi masyarakat korban bencana di Desa Bandar Baru, Kecamatan Bukit Tusabu, Aceh Tenggara, kemarin, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry, menyampaikan sambutan yang intinya memuji perhatian Presiden Prabowo kepada rakyat Aceh Tenggara. Pada bagian sambutannya, Salim yang politisi Golkar itu berharap Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Menurut Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji, keinginan Salim itu tidak mungkin terjadi, dan pernyataan tersebut hanya merupakan ekspresi kegembiraan saja.
5. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) hari ini mengabarkan, masih sebanyak 42 WNI yang belum ditemukan dalam musibah kebakaran apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, di Hong Kong. Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan, dalam kebakaran itu ada 140 WNI terdampak. Sebanyak 89 orang terkonfirmasi selamat, 9 orang meninggal, dan 42 orang belum ditemukan. Kebakaran yang menimpa 7 gedung apartemen yang berdekatan itu terjadi pada Rabu, 26 November 2025. Sebanyak 146 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Kebanyakan WNI yang berada di apartemen tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga.
EKONOMI
1. Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 hanya 5,03% seiring bencana di Sumatera. Angka ini mencakup kerusakan rumah warga, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya infrastruktur jalan-jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian. Secara spesifik Aceh diproyeksi menderita kerugian Rp 2,2 triliun, Sumatera Utara Rp 2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp 2,01 triliun. Celios mendesak moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit. Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Menkeu Purbaya memastikan siap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan penanganan bencana Sumatera, termasuk operasi darurat, rehabilitasi, dan bansos warga. Menurut dia, saat ini BNPB masih memiliki cadangan anggaran sekitar Rp 500 miliar yang siap digunakan. Namun jika BNPB membutuhkan tambahan, pemerintah telah menyiapkan ruang fiskal untuk segera digelontorkan. Pos anggaran yang akan digunakan berasal dari dana penanggulangan bencana yang memang sudah disiapkan dalam APBN.
2. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti meminta pengusaha mau menyerap kredit perbankan, karena likuiditas perbankan sangat berlimpah. Melimpahnya likuiditas itu terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) di kisaran 26%, jauh di atas batas aman 8%. Lalu, alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) juga di level 26%, jauh di atas threshold 10%. Pemerintah juga telah mengalihkan dana simpanan Rp 276 triliun di BI ke perbankan sejak September. Jika melimpahnya likuiditas tidak cepat dimanfaatkan sektor usaha, nantinya akan balik ke pemerintah dan BI melalui pembelian surat berharga oleh perbankan.
Destry juga mengakui, dari sisi biaya dana atau cost of fund perbankan memang masih terbilang tinggi, efek dari kebijakan pemberian layanan special rate atau suku bunga khusus bagi deposan besar. Namun menurutnya, itu sudah diimbangi dengan kepastian pelonggaran ketentuan pembiayaan dari kalangan perbankan karena jaminan suku bunga acuan yang rendah oleh BI melalui penurunan BI Rate sejak awal tahun.
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim kinerja ekonomi Indonesia makin solid, yang ditunjukkan 3 indikator makroekonomi. Pertama, inflasi November tetap terkendali 2,72% (yoy), terutama dipengaruhi penurunan inflasi volatile food yang tercatat sebesar 5,48% (yoy) dari sebelumnya 6,59% (yoy) pada Oktober. Selain itu, inflasi inti juga stabil 2,36% (yoy). Kedua, kinerja neraca perdagangan yang mencatat surplus USD 2,39 miliar pada Oktober 2025. Dan, yang terakhir, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali mencatatkan kinerja kuat, mencapai level ekspansi 53,3 pada November 2025, dari 51,2 pada Oktober 2025, tertinggi sejak Februari 2025.
TRENDING MEDSOS
1. Tagar #PrabowoPeduliSumatera trending di X, setelah banyak akun buzzer ramai membuat postingan yang memuji kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana di Aceh. Dari ribuan cuitan buzzer, muncul beberapa cuitan organik warganet yang geram dengan tagar tersebut. Bagi mereka, tindakan pemerintah atau siapapun pihak di balik tagar tersebut sangatlah tidak etis, karena alih-alih meminta maaf atas kebijakan kerusakan lingkungan dan penanganan bencana yang masih buruk serta lambatnya pergerakan bantuan untuk rakyat terdampak bencana di Sumatera, pihak tersebut justru membayar buzzer untuk menaikkan citra positif Prabowo.
2. Nama “Zulhas”, kata "Pencitraan", dan "Pejabat" trending di X. Warganet sedang ramai menyoroti kelakukan pejabat publik Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan yang turun langsung ke Padang untuk bertemu dengan korban bencana banjir bandang. Video Zulhas saat menemui warga sambil memikul beras di bahunya dan membantu membersihkan rumah warga dari lumpur, viral di media sosial dan membuat warganet geram. Bagi warganet, tindakan Zulhas tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Mayoritas warganet merasa pencitraan yang dilakukan Zulhas tidak menarik simpati, justru sebaliknya membuat mereka semakin muak. Sebagai seorang menteri, Zulhas seharusnya hadir tanpa tindakan “lebay” pencitraan, melainkan hadir memberi pemecahan masalah dengan tawaran kebijakan yang dapat mencegah terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan pada tiga provinsi di Sumatera.
HIGHLIGHTS
1. Pernyataan kekhawatiran Mendagri bahwa menetapkan bencana yang terjadi pada 3 provinsi sebagai bencana nasional, menimbulkan banyak tafsir. Pernyataan itu tidak berdasar, mengingat pada saat tsunami terjadi di Aceh saja, juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Tentu ada alasan lain yang membuat pemerintah tak kunjung menetapkan sebagai bencana nasional. Sungguh kekhawatiran yang tidak berempati terhadap rakyat yang menjadi korban.
2. Bencana ekologis di 3 provinsi Sumatera itu sudah seharusnya menjadi peringatan keras terakhir bagi pemerintah untuk tidak semata-mata mengandalkan kebijakan eksploitasi kekayaan sumber daya alam. Sudah saatnya, seperti yang disampaikan Celios, pemerintah melakukan moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit. Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.
3. PMI yang ekspansif, inflasi yang terkendali, dan surplus dagang yang masih berlanjut memang memberi kesan ekonomi kuat. Tetapi angka-angka itu kontras dengan realitas di lapangan: bencana ekologis yang melumpuhkan tiga provinsi langsung menurunkan proyeksi pertumbuhan kuartal IV; ruang fiskal pemerintah terbatas untuk tanggap darurat karena anggaran terlanjur diarahkan ke program prioritas; dan likuiditas perbankan yang melimpah justru menganggur karena pelaku usaha enggan berekspansi di tengah ketidakpastian regulasi. Di sinilah simpul politik dan hukum tampak jelas: selama kebijakan ekonomi bertumpu pada ekspansi jangka pendek tanpa memperkuat tata kelola lingkungan dan kepastian aturan, setiap klaim statistik akan perbaikan keadaan akan rapuh dan rakyatlah yang pertama menanggung ongkosnya.
