INFOSULAWESI.COM — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberantasan korupsi di seluruh sektor pemerintahan.Berita

Presiden Prabowo Subianto disebut terus mengingatkan seluruh aparatur negara agar segera melakukan pembenahan internal dan menjauh dari praktik korupsi sebelum aparat penegak hukum mengambil tindakan.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat integritas dan membersihkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan.

Prasetyo mengatakan arahan itu bukan hanya ditujukan kepada kementerian maupun lembaga, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara agar menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

“Presiden berkali-kali mengingatkan agar seluruh aparatur segera berbenah dan membersihkan diri sebelum langkah penegakan hukum dilakukan,” ujar Prasetyo, Jumat 10 Juli 2026.

Korupsi Masih Menjadi Tantangan Besar

Menurut Prasetyo, Presiden memandang korupsi sebagai salah satu persoalan paling serius yang masih menghambat kemajuan Indonesia.

Karena itu, agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan akan terus menjadi prioritas pemerintah.

Ia menilai upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan proses hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya kerja, peningkatan integritas aparatur, serta sistem pengawasan yang lebih efektif.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin berbagai tantangan yang muncul dalam pemberantasan korupsi justru melemahkan semangat seluruh elemen bangsa.

“Kita tidak boleh menyerah. Perbaikan tata kelola, penguatan integritas, dan pembangunan pemerintahan yang bersih harus terus dilakukan,” katanya.

Pemerintah Hormati Seluruh Proses Hukum

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap setiap proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Menurutnya, seluruh proses penyelidikan maupun penyidikan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah agar tidak muncul spekulasi yang dapat mengganggu jalannya proses hukum,” ujar Prasetyo.

Stabilitas Dinilai Penting untuk Percepatan Pembangunan

Selain menyoroti pemberantasan korupsi, pemerintah juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas nasional dan persatuan.

Situasi yang kondusif dinilai menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah berharap reformasi birokrasi yang terus diperkuat mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara semakin meningkat.