INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Sejumlah perwakilan organisasi, ulama, akademisi, pengusaha dan aktifis yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sulsel mendatangi gedung DPRD Sulsel, Rabu (27/4). Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat menyikapi rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM jenis pertalite dan solar, kenaikan harga gas LPG 3 kg serta rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Sesampainya di gedung DPRD massa hanya ditemui beberapa staff DPRD karena tidak ada anggota DPRD yang berkantor. Perwakilan selanjutnya hanya menyampaikan surat audiensi, dilanjutkan pernyataan beberapa tokoh dan pembacaan pernyataan sikap di depan gedung DPRD.
Ketua Majelis Dzikir Asy Syafaat Makassar, Salman Abu Syifa mengatakan, aspek liberalisasi hulu dan hilir menjadi penyebab penting rencana kenaikan harga empat komoditas. “rakyat seperti jatuh ketimpa tangga di tengah tekanan dampak pandemi, kenaikan PPN menjadi 11%, minyak goreng mahal, kenaikan pertamax dan sembako. ”Dampak lainnya UMKM berisiko tutup karena naiknya biaya produksi, karyawan bisa di PHK, menambah pengangguran, karena 97% serapan tenaga kerja di sektor UMKM,”tambahnya.
Muballigh Makassar, Ust. Fauzan Abu Rifqi menambahkan, tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat mitra dagang. “rencana kenaikan solar, pertalite, LPG dan TDL adalah bentuk kezaliman. Negara jangan tunduk kepada kepentingan oligarki,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Aliansi Umat Muslim, Nasruddin membacakan pernyataan sikap antara lain meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan BBM jenis pertalite dan solar, kenaikan harga gas LPG 3 kg serta rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Meminta Presiden segera mengambil alih seluruh sumber energi, mineral berupa minyak, gas, batubara karena terkategori barang milik umum, selanjutnya memanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
“Kami juga meminta Presiden, anggota DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariah islam secara kaffah sebagai solusi problematika negeri,” tandasnya. (*)
_3.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)
_6.png)