Anugerah “Maritim Award” Gubernur Sultra, Ali Mazi Sampaikan Orasi Kebangsaan

INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menyampaikan Orasi Kebangsaan dalam acara Penganugerahan “Maritim Award” kategori utama bidang perintis dan praktisi maritim dilenggarakan Yayasan Bijana Paksi Sitengsu di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Turut hadir dalam acara penganugerahan ini antara lain; Ketua Steering Commitee International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC), Wahyono Bimarso; Perwakilan Keluarga Besar Ir. H. Djuanda Bimarso, Noorwati H. Djuanda; Perwakilan Keluarga Besar Soedarpo Sastrosatomo, Bina Maulana Mulia; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dr. (HC) Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X; dan para penerima Maritim Award Tahun 2022/2023.

“Mengawali orasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus Yayasan Bijana Paksi Sitengsu yang telah memberikan kesempatan kepada saya, selaku Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan yang di dalamnya tergabung delapan provinsi berciri kepulauan, menyampaikan orasi dalam kegiatan Maritim Award ini,” ujar Ali Mazi mengawali orasinya malam itu.

Gubernur Ali Mazi juga menyampaikan terima kasihnya karena dipilih menjadi salah satu Pemenang Maritim Award kategori Utama Bidang Perintis dan Praktisi Maritim (Ir. H. Djuanda Kartawidjaya Award). 

“Tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan, sekaligus menjadi penambah semangat saya untuk terus berjuang mewujudkan percepatan pembangunan daerah kepulauan demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah kepulauan,” kata Gubernur Ali Mazi.

Ketika membicarakan tentang identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tak lain adalah negara maritim. Negara dengan teritorial laut yang melebihi wilayah daratan. Indonesia bahkan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk itu, kita berterima kasih dan melanjutkan perjuangan alm. Ir. Djuanda Kartawidjaja—sosok yang meletakkan dasar-dasar Hukum Kelautan Indonesia dan juga kepada alm. Soedarpo Sastrosatomo yang dikenal sebagai Raja Laut dari Indonesia. Pejuang Kedaulatan NKRI. 

“Maka, sepatutnya, kita ikut berjuang seperti mereka. Memperjuangan kehidupan yang lebih layak bagi siapa saja dalam NKRI dan menjadikan laut sebagai kekuatan Bangsa Indonesia,” kata Gubernur Ali Mazi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau dan memiliki panjang pantai kurang lebih 108.000  Km (seratus delapan ribu kilometer). Secara khusus, Sultra memiliki wilayah darat sebanyak 25 persen (dua puluh lima persen) dan dibandingkan dengan wilayah laut sebanyak 75 persen (tujuh puluh lima persen) dengan panjang pantai 1.740 Km (seribu tujuh ratus empat puluh kilometer).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Pengaturan tersendiri harus mempertegas makna kesatuan wilayah teritorial dimana semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh.

Bahwa pasal 25a UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. 

Hakekat dan penegasan ini, mempertegas prinsip negara kepulauan yang memandang laut sebagai jembatan yang menghubungkan pulau-pulau; lahan tempat masyarakat memperoleh nafkah; dan wilayah administrasi pemerintahannya dimana masyarakat harus dilayani secara maksimal oleh pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada tanggal 10 Agustus 2005, tujuh Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan mengeluarkan “Deklarasi Ambon”, yang membentuk Forum Kerjasama Antar Pemerintahan  Daerah Provinsi Kepulauan yang pada intinya memperjuangkan pengakuan pemerintah terhadap karakteristik provinsi kepulauan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Bahwa pada Rapat Kerja Tahunan Forum Kerjasama di ternate, dihasilkan Kesepakatan Ternate yang mengganti Forum Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. 

Sebagai perwujudan kekuatan bersama untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan terhadap payung hukum RUU Daerah Kepulauan yang telah mencapai hampir 2 dekade mengalami pergulatan panjang sejak dideklarasikan tahun 2005 di Ambon secara khusus selama 8 tahun di parlemen sejak di usulkan dan disahkan oleh DPR sebagai RUU di tahun 2012 dan kemudian pada tahun 2015 diusulkan oleh DPD RI.

“Perjuangan RUU Daerah Kepulauan ini tidak semata sebagai upaya kita memperjuangkan kemajuan bagi daerah kepulauan, tetapi jauh lebih penting adalah upaya kita untuk merubah cara pandang atau perspektif negara atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan,” jelas Ali Mazi.

Menumbuhkan Semangat dan Kebanggaan

Maritime Award merupakan salah satu program utama kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) didukung oleh Keluarga Besar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dan Keluarga Besar Soedarpo Sastrosatomo serta Yayasan Biijina Paksi Sitengsu.

Menurut Ketua Pelaksana ISPEC dan Maritime Award, Fajar Bagoes Putranto, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam perhelatan ini, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Turut hadir Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono; Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurachman; Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali; serta jajaran pimpinan kementerian dan lembaga,” ungkap Ketua Pelaksana ISPEC dan Maritime Award, Fajar Bagoes Putranto.

Selain itu, beberapa duta besar dari negara sahabat juga akan hadir di perhelatan Maritime Award, seperti Duta Besar Rusia, Jepang, Aljazair, Yaman, dan Yordania. Maritime Award yang akan diberikan terdiri dari dua kategori utama. Pertama, Kategori Perintis dan Praktisi Bidang Maritim dan penghargaannya diberi nama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja Award.

Para kandidatnya H. Ali Mazi, SH., Dr. Capt. Entin Kartini, MM., Capt. Mek Slamet Wibowo, Capt. Gita Arjakusuma, dan Dr. Lie Dharmawan. Kedua, Kategori Inisiator Kebijakan Pembangunan Bidang Maritim (Soedarpo Sastrosatomo Award) diberikan kepada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono; Pelaksana Tugas Guru Besar Universitas Pertahanan, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M.; dan Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

Kementerian Perhubungan mengapresiasi Maritime Award ini sebagai kegiatan positif yang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mempunyai dedikasi panjang dan fokus berkontribusi, mengabdi, memberikan pemikiran untuk membangun sektor maritim di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Kementerian Perhubungan untuk Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi, Prof. Wihana Kirana Jaya. “Penghargaan Maritime Award bisa diberikan kepada para akademisi maupun orang-orang yang secara khusus bekerja di sektor maritim. Dalam Maritime Award dapat dimunculkan para guru bangsa di sektor maritim, begawan-begawannya itu harus dimunculkan.”

Menurut Staf Khusus Kementerian Perhubungan untuk Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi, Prof. Wihana Kirana Jaya, Maritime Award tak semata-mata memberikan penghargaan kepada seseorang tapi juga harus mampu menumbuhkan kembali semangat dan kebanggaan di kalangan generasi muda saat ini bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang besar yang telah dibuktikan serta diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia.