KPM dan Bidan Desa Di Luwu Dibekali Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Stunting

INFOSULAWESI.com, LUWU -- Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan serta Penanganan Stunting di aula Celebes Islamic School desa Senga Selatan Kecamatan Belopa, Jum at (19/11/2021).

Pelatihan ini dilaksanakan untuk membekali para Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, Petugas Gizi Lapangan Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Ketua Pokja IV TP PKK Desa/Kelurahan menjalankan tugasnya mendampingi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk melakukan penanganan dan pencegahan stunting.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), H Bustan mengatakan persoalan stunting adalah persoalan nasional, sehingga baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota telah membuat program-program dalam penanganan konvergensi stunting.

“Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya DPMD tetapi semua instansi terlibat dalam penanganannya. Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, dimana posisi DPMD berada pada Aksi ke 5, yaitu memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa”, jelas H Bustan.

Menurut H Bustan, Kader-kader yang akan membantu pemerintah desa harus dibekali dengan keilmuan dan pemahaman yang sama dalam penanganan stunting sehingga mampu bekerjasama satu dengan yang lain agar tercapai keseragaman data.

“Kita menginginkan terciptanya satu data, sehingga diharapkan para kader-kader ini, seperti KPM dan Bidan Desa mampu berkolaborasi dan bekerjasama dalam melakukan pendataan di tingkat dusun dan desa. Jika ada perbedaan data, maka segera laporkan ke pimpinan masing-masing agar secepatnya dilakukan koordinasi dan sinergitas untuk mendapatkan satu data yang akurat”, kata H Bustan

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Luwu, Hj Hayarna Basmin dalam sambutannya mengatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan holistik integratif

“Holistik integratif tidak hanya mempelajari satu bidang pendidikan saja, tetapi juga pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak. Pada dasarnya, anak merupakan suatu totalitas yang utuh, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi hak anak”, ungkap Hj Hayarna Basmin

Berkat Sinergitas yang terbangun antara TP PKK dengan instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Jumlah anak yang mengalami stunting dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan

“Berdasarkan data Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 sebesar 12, 9 persen, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 10,3 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Luwu sebesar 2,6 persen”, jelas Hj Hayarna Basmin

Hj Hayarna berharap, dengan adanya pelatihan ini, para KPM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari pembinaan masyarakat desa.

“Jika niat kita untuk mewujudkan masyarakat sehat, maka KPM sudah harus melakukan pendataan terhadap anak mulai dari 1000 hari pertama kehidupannya”, tekan Hj Hayarna Basmin.

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting menghadirkan pemateri dari Staf Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNHAS, dr. Destya Maulani, Mkes, Sp.A dan Ketua Divisi endokrinologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNHAS, dr. Ratna Dewi Artati, SpA(K), MARS.

Turut mendampingi para pemateri, Ketua Pokja IV TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, DR. dr. Khiariah Bohari, dirinya memberikan apresiasi atas kinerja TP PKK Kabupaten Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu yang mampu menurunkan angka Prevalensi stunting hingga mencapai 10,3 persen.

“Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu bersama TP PKK Kabupaten Luwu telah mencapai hasil yang sangat baik. Hal ini patut diberi apresiasi karena angka 10,3 persen itu telah melampaui target nasional, dimana pemerintah pusat menargetkan kepada seluruh kabupaten kota agar angka Prevalensi stunting harus ditekan pada angka 14 persen. Semoga pencapaian ini dapat terus di tingkatkan”, ucap Khiariah Bohari. (*)