INFOSULAWESI.con, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan, pihaknya akan mematuhi apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menurut Ahmad Ali, Nasdem menilai bahwa reshufflekabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Sang presiden tidak memiliki kewajiban untuk mengajak berbicara partai politik, termasuk Partai Nasdem.
"Nasdem memahami betul itu, yang kemudian tidak meletakkan itu sebagai satu permasalahan. Kami mengikuti semua, menerima semua apa yang menjadi keputusan Presiden terkait kabinet," kata Ahmad Ali, Kamis (15/4/2021).
Pihaknya juga memahami bahwa kabinet harus dibicarakan lagi sebagai konsekuensi dari usulan presiden yang disetujui DPR soal pembentukan kementerian baru. Mau tidak mau, kementerian baru itu harus diisi.
Masalah kemudian pengisian kabinet itu diikuti dengan perombakan kabinet yang lain, Ahmad Ali mengaku pihaknya belum mengetahui hal itu.
"Yang jelas perombakan kabinet itu adalah kebutuhan daripada pemerintah, presiden yang tahu kebutuhannya," imbuhnya.
Soal kabar beredar bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) akan diajak bergabung ke kabinet, Ahmad Ali mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkannya. Sebab Nasdem memahami bahwa mengurus negeri yang besar seperti Indonesia membutuhkan kerja sama. Sehingga semakin banyak parpol yang terlibat, pasti akan semakin baik.
"Tapi tentunya kita juga berharap kemudian dalam pembentukan kabinet tetap menjaga demokrasi itu bisa berjalan. Artinya check and balances tetap ada. Jadi, tidak semua harus berada di dalam," urainya. (beritasatu)
_3.png)
_4.png)
_7.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)
_6.png)