INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurut Hasto, sah-sah saja sebenarnya partai bersiap untuk menghadapi Pemilu 2024. Namun, tidak seharusnya pertarungan dibawa lebih awal, karena hanya akan membuang energi.
“Jangan membawa kontestasi terlalu awal yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong,” ucap Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2022).
Menurut Hasto, PDIP tidak akan terburu-buru menentukan sikap sebagaimana Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024. PDI Perjuangan masih fokus bekerja untuk rakyat dan mendorong agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bekerja dengan baik dan sukses.
“Kami memahami skala prioritas, prioritas bagi PDI Perjuangan sekarang adalah bekerja untuk rakyat, turun ke bawah, memberikan energi terbaik di tengah tantangan global yang tidak mudah,” tutur Hasto.
Hasto mengatakan PDIP mendukung Jokowi dan jajaran kabinetnya untuk bekerja lebih keras lagi dalam menyelesaikan dampak pandemi Covid-19. Meskipun, dia mengakui tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada Juni 2022.
“Pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas, kita membagi energi yang terbatas. Energi terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini hingga ada waktunya dalam membangun kerja sama partai dan dengan melihat tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi terlebih kepemimpinan kita di G-20. maka lebih baik saat ini kita menunjukkan upaya agar daya prestasi pak Jokowi semakin hebat,” tutur Hasto.
Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk pada 13 Mei 2022 di Kawasan Menteng, Jakarta, usai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa melakukan pertemuan.
Ketiganya, bersepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, jauh hari sebelum Pemilu 2024. Koalisi Indonesia Bersatu juga fokus pada upaya membangun politik gagasan serta mencegah politik identitas pada pemilu. (bs)
_7.png)
_8.png)
_7.png)
_6.png)
_6.png)
_9.png)
_7.png)
_6.png)
_6.png)
_2.png)