INFOSULAWESI.COM — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menunjukkan tren positif pada paruh pertama tahun ini.Berita Lokal

Pemerintah mencatat penerimaan negara telah melampaui Rp1.459 triliun, didorong meningkatnya aktivitas  ekonomi, reformasi perpajakan, hingga optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fiskal nasional masih berada pada jalur yang terkendali meskipun pemerintah tetap menjalankan berbagai program prioritas dan pembangunan di berbagai sektor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pendapatan negara hingga awal Juli 2026 telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau sekitar 46,3 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

“Kinerja pendapatan negara masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.

Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari membaiknya aktivitas ekonomi nasional serta penguatan sistem pengawasan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang terus diperbaiki pemerintah.

Sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara. Hingga pertengahan tahun, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai mencapai Rp152 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan performa yang cukup kuat dengan realisasi Rp271 triliun, atau sekitar 59 persen dari target tahunan.

Purbaya menilai reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah mulai memberikan hasil nyata terhadap peningkatan penerimaan negara.

“Perbaikan tata kelola perpajakan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan akan terus diperkuat,” katanya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau sekitar 43,1 persen dari pagu APBN 2026.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja kementerian dan lembaga, belanja non-kementerian, serta transfer ke pemerintah daerah.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.298,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau lebih dari separuh target tahunan.

Pemerintah menilai percepatan belanja dilakukan agar roda perekonomian bergerak lebih merata sepanjang tahun sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Meski belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang aman.

Hingga periode pelaporan, defisit anggaran tercatat Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, keseimbangan primer justru masih mencatat surplus Rp85,1 triliun, yang menjadi salah satu indikator kesehatan fiskal pemerintah dalam mengelola utang dan pembiayaan negara.

Pengamat ekonomi menilai konsistensi pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis target penerimaan negara hingga akhir 2026 tetap dapat dikejar melalui penguatan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi berbagai sumber penerimaan negara lainnya.