INFOSULAWESI.COM, MAMUJU —  Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Junda Maulana memimpin apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin 6 Juli 2026.

Pada kesempatan itu, Junda Maulana menyoroti ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam apel virtual tersebut.

Menurutnya, apel virtual sudah menjadi kesepakatan yang tidak perlu diingatkan lagi.

Ia berencana mengingatkan OPD lebih dini agar tidak ada yang terlambat.

Junda juga memerintahkan para asisten dan staf ahli untuk melakukan sidak mendadak ke OPD, tanpa jadwal tetap untuk mengecek kedisiplinan jam kerja.

“Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, tidak pernah sampai ke substansi tugas. Habis energi. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Selain itu, Junda memaparkan sejumlah target pembangunan Sulbar 2030 yang masih jauh dari kondisi saat ini.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8% sementara posisi sekarang baru 5,3%.

Kemiskinan ditargetkan turun ke 5–6%, dari posisi saat ini 10,1% artinya perlu penurunan sekitar 1% per tahun.

Prevalensi stunting ditargetkan turun ke 20% dari posisi saat ini 35%, dan sekitar 30 ribu anak yang saat ini tidak bersekolah harus mendapat akses pendidikan.

“Siapa yang memikirkan? Siapa yang melaksanakan? Kita semua,” ujarnya, menegaskan bahwa seluruh ASN adalah mesin birokrasi yang menjalankan kebijakan kepala daerah.

“Kalau mesinnya kurang bagus, maka tugasnya tidak berjalan bagus. Kalau tugasnya tidak berjalan bagus, maka tujuannya tidak tercapai.”

Ia juga mengingatkan bahwa sudah melewati pertengahan tahun anggaran. “Tolong teman-teman OPD, manfaatkan dana yang sedikit itu untuk bisa dilaksanakan programnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Uang yang sedikit itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita,” pungkasnya.