Logo

Jika RK Kembalikan Dana Maka Pencairan ADD Tahap II Kotamobagu Lancar dan Bisa Restoratif Justice

INFOSULAWESI.com KOTAMOBAGU - Kasus dugaan penggelapan dana Bimbingan Teknis atau Bimtek untuk pemberangkatan 15 Sangadi di Kota Kotamobagu, dikabarkan bakal menghambat pencairan Alokasi Dana Desa atau ADD tahap kedua.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Inspektur Kotamobagu, Yusrin Mantali. Bahkan menurutnya, raibnya dana ADD akan berpengaruh terhadap pencairan ADD tahap dua.

"Jika uang tersebut tidak dikembalikan maka itu akan berpengaruh pada pencairan dana tahap dua. Sebab untuk pencairan tahap dua syaratnya memasukan pertanggungjawaban kegiatan pada tahap satu," terang Yusrin Mantali, Rabu 10 Juli 2024.

Sementara, Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa Dinas PMD Kota Kotamobagu, Wiwi Anita Sabunge, mengatakan, saat penyerahan dana ke pelaku RK telah dibuatkan berita acara.

"Ya, sudah dibuatkan berita acara terkait SPPD yang diambil ke kas desa yang disetor ke RK dan ini syarat untuk pencairan ke tahap dua dana ADD," ungkap Wiwi Sabunge.

Wiwie Sabunge juga menjelaskan jika dana ADD yang sempat ditarik dari tangan pelaku melalui rekeningnya sebanyak 140 juta rupiah.

"Dan kemarin yang ditemukan oleh Resmob ditangan RK ada sekitar 21 juta dan nota pembelian Handphone. Sehingga sisa yang akan dikembalikan oleh RK masih sekitar 390-an Juta Rupiah," ujar Wiwie Sabunge.

Saat disentil jika pelaku RK dapat mengembalikan sisa uang yang sempat dibawa kabur apakah pihak Dinas PMD Kota Kotamobagu akan mencabut laporan polisi.. ?, menurut Wiwie Sabunge semua tergantung Kepala Dinas PMD Kota Kotamobagu.

"Semua tergantung pimpinan, sebab menurut Pimpinan ini harus dipertanggungjawabkan dengan dikembalikannya uang tersebut dalam keadaan utuh, sebab ini adalah SPJ pihak Pemerintah Desa," tutup Wiwie Sabunge.

Sementara, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kotamobagu, AKP Agus Sumandik menjelaskan, jika ada upaya untuk menempuh jalur perdamaian maka semua tergantung Dinas PMD Kota Kotamobagu yang melaporkan hal tersebut di Polres Kotamobagu.

"Tergantung pelapor dalam hal ini Dinas PMD. Kalau dari Dinas PMD memaafkan, bisa di upayakan restoratif justice. Siapa tau RJ bisa jadi jalan terbaik. Silahkan," ujar Kasat Reskrim AKP Agus Sumandik.