_20.png)
MAMUJU -- Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran Rp70 miliar per tahun untuk gaji 1.500 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah itu.
"Kami telah mengangkat hampir 1.500 tenaga guru PPPK dengan rata-rata anggaran untuk gaji mereka Rp70 miliar per tahun," kata Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi pada lokakarya pengenalan fungsi dan tugas PPPK di Mamuju, Kamis (18/7/24).
Ia berharap, kegiatan itu dapat meningkatkan kualitas SDM guru serta mendorong integritas para tenaga pendidik.
"Saya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Mamuju sehingga akan melahirkan anak didik yang juga berkualitas," kata dia.
Ia meminta para guru senantiasa bersyukur atas status mereka saat ini dan memperbaiki kinerja sebagai PPPK.
"Jangan lagi ada yang malas karena pasti masih banyak saudara-saudara kita yang mau mendapat kesempatan jadi ASN PPPK, namun mereka belum bisa," ujar Sutinah.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa pengangkatan guru PPPK membutuhkan komitmen tinggi dari pengambil kebijakan di daerah.
"Tidak semua daerah sanggup melakukannya, sebab pembiayaan gaji PPPK bersumber dari APBD dengan nilai yang cukup besar," ujar dia.
Jika gaji guru PPPK itu dialokasikan untuk pembangunan jalan, kata dia, maka persoalan terkait dengan kondisi infrastruktur di ibu kota Provinsi Sulbar akan segera terselesaikan.
Namun, Sutinah menyampaikan bahwa selama masa pemerintahannya, pihaknya lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Saya tidak mau kita prioritaskan pembangunan fisik lebih dulu, namun di sisi lain masih banyak sekolah yang tidak ada gurunya sehingga anak-anak tidak bisa belajar. Begitu juga sektor kesehatan," kata dia.
Pada kegiatan itu, ia memberikan kesempatan kepada para guru PPPK untuk menyampaikan keluhan terhadap kondisi sekolah masing-masing, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengintervensi kemajuan sekolah-sekolah di Kabupaten Mamuju.
_2.png)
