INFOSULAWESI.COM --  Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah baru untuk menekan angka kejahatan jalanan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan program sayembara bagi warga yang membantu menangkap pelaku tindak kriminal seperti begal, jambret, copet, maling, hingga perampok.

Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan hadiah uang tunai mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dalam keadaan hidup.

Dedi menegaskan, program ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan lingkungan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu aparat memberantas aksi kriminal.

“Warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup akan mendapatkan hadiah sesuai ketentuan,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (23/7/2026).

Pelaku Harus Diserahkan Hidup kepada Polisi

Dalam pengumumannya, Dedi memberikan syarat utama agar pelaku yang berhasil diamankan tetap diserahkan kepada kepolisian dalam kondisi hidup.

Penegakan hukum, menurutnya, harus tetap berjalan sesuai prosedur sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara maksimal.

Kebijakan tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan di luar batas hukum saat menghadapi pelaku kejahatan.

Patroli Malam Diperketat

Selain menggelar sayembara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat langkah pencegahan dengan meningkatkan patroli malam di berbagai wilayah yang dinilai rawan tindak kriminal.

Dedi mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat serta Polda Metro Jaya untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, terutama di kawasan perbatasan dan jalur dengan mobilitas tinggi.

Ia juga meminta kendaraan patroli tetap bersiaga setiap malam dengan lampu rotator menyala sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran turut diminta bersiaga di sejumlah titik strategis guna memperkuat respons cepat apabila terjadi gangguan keamanan.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menegaskan komitmennya memberantas aksi begal yang belakangan meningkat di sejumlah daerah, termasuk Kota Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa aparat diperintahkan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Ia juga menyebut masyarakat berhak melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi yang membahayakan.

Namun, Hendra mengingatkan setiap tindakan harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang dapat menghilangkan nyawa pelaku.

Menurutnya, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas, tetapi seluruh proses penanganan kejahatan harus menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan sayembara tersebut memicu beragam tanggapan. Sebagian masyarakat menilai langkah itu dapat meningkatkan partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya memastikan setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum agar tidak memicu aksi main hakim sendiri.

Dengan kombinasi patroli yang diperkuat, koordinasi lintas aparat, dan keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap angka kejahatan jalanan dapat ditekan sehingga rasa aman masyarakat semakin meningkat.