Makassar Tembus 10 Besar Kota Toleran Nasional, Bukti Kepemimpinan Inklusif Munafri Berbuah Hasil
MAKASSAR – Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kota ini resmi masuk dalam jajaran 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.
Capaian tersebut diumumkan melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) 2026 oleh SETARA Institute di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Pengakuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam merawat harmoni sosial dan keberagaman sebagai fondasi utama pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
Setelah sebelumnya masuk nominasi kota toleran pada 2025, Makassar kini menunjukkan peningkatan signifikan dengan menembus peringkat nasional. Prestasi ini menjadi indikator bahwa kebijakan inklusif yang dijalankan pemerintah kota mulai menunjukkan hasil nyata.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Pengakuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” ujar Prof. Arifuddin, Sabtu (2/5/2026).
Ia menilai kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin telah menghadirkan arah kebijakan yang inklusif dan berpihak pada penguatan nilai-nilai toleransi.
“Kepemimpinan Pak Wali Kota memberikan arah yang jelas. Birokrasi menjalankan program secara konsisten, sementara masyarakat ikut menjaga nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Menurut Prof. Arifuddin, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen kota.
“Tugas kita ke depan adalah menjaga konsistensi, memperluas ruang dialog lintas agama, dan memastikan toleransi terus hidup di tengah masyarakat,” tegasnya.
Masuknya Makassar dalam daftar elit kota toleran nasional menempatkannya sejajar dengan kota-kota besar lain seperti Semarang, Bekasi, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, dan Batam.
Hal ini menandakan bahwa Makassar tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga tumbuh sebagai kota metropolitan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan sosial.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa studi Indeks Kota Toleran dilakukan secara konsisten sejak 2015 untuk memetakan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keberagaman di Indonesia.
“Studi ini bertujuan mempelajari praktik baik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan kota yang toleran, inklusif, dan harmonis,” jelasnya.
Ia mengungkapkan lonjakan Makassar terbilang signifikan.
“Jika pada IKT 2024 Makassar berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 naik drastis hingga menempati posisi ke-9 nasional. Ini menunjukkan kemajuan nyata,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak.
“Ini lahir dari kebijakan yang terukur, implementasi nyata di lapangan, dan dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fathur.
Ia menambahkan, berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat toleransi.
Di antaranya, fasilitasi perayaan hari besar seluruh agama, dukungan hibah bagi organisasi keagamaan, penguatan peran FKUB sebagai ruang mediasi dan edukasi, hingga penetapan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Makassar.
“Program ini bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi bagian dari komitmen jangka panjang menjadikan Makassar rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama,” tutupnya.
Prestasi ini sekaligus mempertegas arah pembangunan sosial Pemerintah Kota Makassar pada tahun kedua kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang menempatkan toleransi sebagai pilar utama pembangunan kota.
