MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar resmi memulai pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan sistem yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis digital.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menghadirkan proses penerimaan peserta didik baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik kecurangan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Menurut Munafri, berbagai pembenahan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem digital, penataan jalur seleksi, hingga pengawasan proses penerimaan secara real time.

“Dengan sistem real time dan transparan, kita tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” ujar Munafri, Kamis (7/5/2026).

Pelaksanaan SPMB 2026 dibuka untuk jenjang TK, SD, dan SMP dengan tahapan pendaftaran bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026.

Tahapan awal dimulai melalui simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya, jalur non-domisili dibuka pada 2–4 Juni 2026, disusul pengumuman hasil pada 5 Juni dan daftar ulang pada 6–8 Juni 2026.

Sementara itu, jalur domisili, afirmasi, dan mutasi dijadwalkan berlangsung pada 9–13 Juni 2026, dengan pengumuman hasil pada 14 Juni dan proses daftar ulang pada 15–17 Juni 2026.

Pemkot Makassar juga menghadirkan inovasi layanan digital melalui aplikasi LONTARA+ yang terintegrasi dengan laman resmi SPMB Makassar. Sistem ini memungkinkan masyarakat memantau seluruh proses secara langsung dan terbuka.

Munafri menjelaskan, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya menjadi dasar utama pembenahan sistem tahun ini, terutama terkait gangguan server yang sempat memicu keluhan masyarakat.

“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kendala teknis, Pemkot Makassar membagi layanan ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Selain itu, tersedia fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, serta pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan.

Tak hanya itu, sistem juga dilengkapi fitur pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam gratis, hingga unggahan bukti saat proses daftar ulang.

Munafri menilai kehadiran sistem terintegrasi melalui LONTARA+ menjadi langkah konkret pemerintah dalam menutup ruang praktik manipulasi maupun intervensi tertentu dalam proses penerimaan siswa baru.

Ia mengakui, persoalan server dan minimnya keterbukaan informasi pada tahun sebelumnya sempat memunculkan kecurigaan publik terhadap adanya praktik “titipan” maupun permainan dalam proses seleksi.

Karena itu, transparansi menjadi prinsip utama yang diterapkan pada SPMB 2026.

“Makanya sistem ini harus terbuka. Supaya semua bisa melihat dan tanggung jawab tidak hanya di satu pihak,” katanya.

Selain fokus pada transparansi, Munafri juga memberi perhatian khusus terhadap penerapan jalur domisili atau zonasi yang selama ini kerap memicu polemik setiap tahun.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak lagi memindahkan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu karena praktik tersebut justru menimbulkan ketimpangan daya tampung sekolah.

“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Dalam jalur zonasi, jangan lagi dipaksakan dengan memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu,” ujarnya.

Menurut dia, praktik tersebut menyebabkan sebagian sekolah mengalami lonjakan pendaftar, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik.

“Akibatnya, ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” tambahnya.

Munafri menegaskan bahwa pemerataan distribusi peserta didik menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Makassar.

“Pemerataan ini penting agar jalur-jalur yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sehingga anak-anak kita bisa masuk sekolah melalui proses yang adil dan tersaring secara optimal,” jelasnya.

Ia optimistis sistem yang lebih terbuka dan akuntabel akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru di Kota Makassar.

“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkas Munafri.