Oleh: Triwanto, S.H, Sp.Not, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

Hujan deras disertai angin kencang sering kali menyisakan cerita yang tidak menyenangkan. Atap rumah beterbangan, pagar roboh, aliran listrik terputus, hingga pohon tumbang yang merusak bangunan. Di tengah berbagai peristiwa tersebut, ada satu persoalan yang cukup sering memicu konflik di lingkungan permukiman, yakni ketika pohon yang tumbuh di pekarangan seseorang roboh dan menimpa rumah tetangganya.

Sekilas, kejadian itu tampak sebagai musibah biasa. Namun, setelah kerugian muncul, pertanyaan hukum segera mengikuti. Siapa yang harus menanggung biaya perbaikan rumah? Apakah pemilik pohon otomatis wajib mengganti kerugian? Ataukah kejadian tersebut dianggap sebagai bencana yang harus ditanggung masing-masing pihak?

Tidak sedikit hubungan baik antartetangga menjadi renggang karena persoalan seperti ini. Bahkan, ada yang berujung pada gugatan perdata maupun laporan kepada aparat penegak hukum. Padahal, tidak semua pohon tumbang menimbulkan tanggung jawab hukum yang sama. Setiap kasus harus dilihat berdasarkan penyebab dan keadaan yang melatarbelakanginya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan bertetangga tidak hanya dibangun atas dasar sopan santun, tetapi juga memiliki dimensi hukum. Setiap orang bebas menanam pohon di pekarangannya sebagai bagian dari hak atas tanah yang dimilikinya. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Persoalan mulai muncul ketika pohon yang berada di lahan seseorang tumbuh terlalu tinggi, condong ke arah rumah tetangga, memiliki akar yang merusak bangunan di sekitarnya, atau sudah tampak lapuk tetapi dibiarkan tanpa perawatan. Dalam kondisi demikian, risiko yang ditimbulkan sebenarnya dapat diperkirakan. Apabila suatu hari pohon tersebut roboh dan merusak rumah di sebelahnya, pertanyaan hukumnya bukan hanya "siapa pemilik pohon?", tetapi juga "apakah pemilik telah menjalankan kewajiban untuk merawat dan mencegah timbulnya bahaya?"

Dalam hukum perdata Indonesia, setiap orang pada dasarnya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Maka, apabila pemilik pohon mengetahui bahwa pohonnya sudah tua, rapuh, miring, atau berpotensi membahayakan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.

Sebaliknya, tidak semua pohon tumbang berarti pemiliknya otomatis harus mengganti seluruh kerugian. Bayangkan sebuah pohon yang sehat, rutin dipangkas, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membahayakan. Tiba-tiba terjadi badai dengan kecepatan angin yang luar biasa hingga pohon tersebut roboh. Dalam situasi seperti ini, perlu dipertimbangkan apakah peristiwa tersebut merupakan keadaan memaksa (force majeure) atau bencana alam yang berada di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya. Maka dari itu, penilaian hukum tidak cukup hanya melihat akibat berupa rumah yang rusak, tetapi juga harus memperhatikan penyebab robohnya pohon, kondisi pohon sebelum kejadian, riwayat perawatannya, serta apakah terdapat peringatan atau keluhan dari tetangga yang sebelumnya telah diabaikan.

Dalam praktik, pembuktian menjadi sangat penting. Foto kondisi pohon sebelum tumbang, keterangan saksi, dokumentasi komunikasi antartetangga, hingga hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang dapat membantu menjelaskan apakah terdapat unsur kelalaian. Semakin jelas bukti yang tersedia, semakin mudah menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum. Namun, tidak semua persoalan harus berakhir di ruang sidang. Sengketa seperti ini sering kali lebih bijaksana diselesaikan melalui musyawarah. Hubungan bertetangga merupakan hubungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Gugatan hukum mungkin menyelesaikan persoalan ganti rugi, tetapi belum tentu memulihkan hubungan sosial yang telah retak.

Musyawarah memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang adil. Pemilik pohon dapat menunjukkan itikad baik dengan membantu biaya perbaikan, sementara pihak yang mengalami kerugian juga dapat memahami apabila kejadian tersebut benar-benar di luar kemampuan untuk dicegah. Pendekatan seperti ini sering kali menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, dan menjaga keharmonisan lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mencegah sengketa serupa. Pengawasan terhadap pohon-pohon besar yang berada di kawasan permukiman, edukasi mengenai pentingnya perawatan pohon, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian. Pencegahan selalu lebih baik daripada menyelesaikan sengketa setelah kerusakan terjadi. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Menanam pohon merupakan tindakan yang bermanfaat bagi lingkungan, tetapi merawatnya adalah tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Pohon yang dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan dapat berubah dari sumber kesejukan menjadi sumber bahaya.

Hukum tidak bertujuan mencari siapa yang paling layak disalahkan setiap kali musibah terjadi. Hukum hadir untuk menilai apakah seseorang telah menjalankan kewajiban kehati-hatian yang sewajarnya dalam menggunakan hak miliknya. Hak memiliki pohon selalu diikuti oleh kewajiban memastikan bahwa pohon tersebut tidak membahayakan orang lain.

Karena itu, sebelum musim hujan tiba, mungkin ada baiknya setiap pemilik rumah menengok halaman sendiri. Apakah ada pohon yang sudah terlalu tua, miring, atau rapuh? Apakah dahannya menjulur ke rumah tetangga? Langkah sederhana memangkas atau merawat pohon mungkin terlihat sepele, tetapi dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar.

Dalam kehidupan bertetangga, pagar mungkin membatasi kepemilikan tanah, tetapi tanggung jawab hukum tidak berhenti di batas itu. Ketika sesuatu yang berasal dari halaman kita menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah, hukum mengingatkan bahwa hidup berdampingan bukan hanya tentang menikmati hak, melainkan juga tentang menjaga agar hak tersebut tidak berubah menjadi sumber kerugian bagi sesama.