Logo

Jelang Pilkada 2024, Pemprov Sulbar membentuk satgas kesehatan

Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir. (Diskominfo Sulbar)

Banner_Pilkada_3

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah kabupaten segera membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pilkada secara serentak pada 2024 di daerah setempat.

Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir di Mamuju, Rabu (12/6/24), mengatakan, Satgas Kesehatan Pilkada Serentak 2024 itu melakukan pendampingan terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi tersebut.

"Pembentukan Satgas Kesehatan ini merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan pada rapat koordinasi konsolidasi dan penguatan pengawasan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024," katanya.

Rapat koordinasi tersebut membahas penguatan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024, mulai perencanaan, penganggaran sampai dengan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara di Provinsi Sulbar.

Rekomendasi lain yang dihasilkan pada rapat koordinasi itu, katanya, meminta Penjabat Gubernur Sulbar kembali memberi penegasan melalui surat edaran agar pemerintah kabupaten se-Sulbar segera merealisasikan anggaran dukungan Pilkada 2024.

"Khusus Kabupaten Mamasa, Komisi I DPRD Sulbar bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan melaksanakan koordinasi untuk penyelesaian masalah dukungan anggaran pilkada serentak mengingat terdapat permasalahan defisit anggaran pada pemerintah setempat," katanya.

Pada rapat koordinasi itu, juga meminta agar persyaratan pemeriksaan kesehatan pada perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan petugas KPPS di TPS di puskesmas dan di rumah sakit secara gratis.

"Jadi, perlu adanya surat edaran gubernur ke bupati se-Sulbar untuk memberi dispensasi kepada calon pantarlih dan petugas KPPS untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis," ujarnya.

Mengingat kondisi geografis Sulbar daerah rawan bencana, Pemprov Sulbar bersama pemerintah kabupaten juga diminta segera membentuk Satgas Siaga Bencana.

"Satgas Siaga Bencana ini akan bertugas menjaga kemungkinan jika terjadi kondisi darurat terkait bencana alam di Sulbar, dari mulai tahapan sampai rampungnya proses pilkada serentak 2024," katanya.

Rapat koordinasi itu juga meminta kesbangpol bersama unsur Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) segera melaksanakan pemetaan potensi kerawanan pilkada serentak dan upaya penanganan.

Ia menyatakan segera menyampaikan sejumlah rekomendasi rapat koordinasi itu kepada penjabat gubernur dan sekda untuk ditindaklanjuti.

"Kami akan segera menindaklanjuti hasil rakor ini, dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, demi komitmen kita bersama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024," kata Muhammad Yusuf Thahir.