INFOSULAWESI.COM -- Fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah dinilai tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

Kondisi tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali pemerataan layanan pendidikan dasar agar setiap anak tetap memperoleh akses belajar yang layak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemerintah perlu menyusun pemetaan nasional secara menyeluruh sebelum menentukan langkah penanganan.

Menurutnya, kebijakan seperti penggabungan sekolah tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa memahami penyebab yang terjadi di masing-masing daerah.

“Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu akar persoalannya sehingga solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan apakah berkurangnya jumlah murid merupakan fenomena nasional atau hanya terjadi di wilayah tertentu.

Jika penyebabnya berbeda-beda, maka pendekatan penyelesaiannya juga harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Menurut Puan, penyusunan peta pendidikan nasional sebaiknya dilakukan hingga tingkat desa dan kecamatan.

Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah anak usia sekolah, tetapi juga tren kelahiran, perkembangan kawasan permukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis, jarak tempuh siswa, hingga proyeksi pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun mendatang.

Melalui data tersebut, pemerintah dinilai dapat menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dipertahankan, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, maupun digabungkan apabila memang menjadi pilihan paling efektif.

Lebih jauh, Puan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak boleh diukur dari banyaknya sekolah yang ditutup atau digabungkan.

Yang lebih penting adalah memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar di sekolah yang mudah dijangkau dengan kualitas pendidikan yang baik.

Ia juga menilai peningkatan mutu sekolah negeri harus menjadi perhatian utama.

Mulai dari kualitas proses pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, kelengkapan fasilitas, hingga terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika sekolah negeri mampu memberikan layanan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan sesuai kebutuhan keluarga,” katanya.

Pergeseran Pilihan Orang Tua

Data Badan Pusat Statistik yang diperbarui pada Februari 2026 memperlihatkan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah siswa SD negeri dalam lima tahun terakhir.

Pada saat yang sama, jumlah peserta didik di sekolah dasar swasta justru mengalami peningkatan.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih layanan pendidikan dasar.

Sejumlah pengamat menilai faktor kualitas layanan, program unggulan sekolah, kedekatan lokasi, hingga persepsi terhadap mutu pendidikan menjadi beberapa alasan yang memengaruhi keputusan orang tua.

Di sisi lain, perubahan demografi di sejumlah wilayah juga ikut memengaruhi jumlah calon peserta didik.

Penurunan angka kelahiran dan perpindahan penduduk ke kawasan perkotaan membuat beberapa sekolah di daerah kehilangan calon siswa setiap tahun ajaran baru.

Pemerintah Siapkan Opsi Regrouping

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka kemungkinan melakukan regrouping terhadap sekolah dasar negeri yang terus mengalami penurunan jumlah murid.

Kebijakan tersebut disebut sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, terutama apabila beberapa sekolah berada dalam lokasi yang berdekatan namun memiliki jumlah peserta didik yang sangat sedikit.

Meski demikian, berbagai kalangan mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan yang mudah, khususnya di wilayah terpencil maupun daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Pemerhati pendidikan menilai langkah berbasis data menjadi kunci agar setiap keputusan pemerintah tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mampu menjaga pemerataan layanan pendidikan nasional.

Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah negeri di berbagai daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat sekaligus mampu menjawab tantangan perubahan demografi dan kebutuhan pendidikan Indonesia.