INFOSULAWESI.COM -- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukanlah kebijakan permanen.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tertib, transparan, dan sesuai standar pelayanan.

Keputusan itu diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap ribuan mitra yang selama ini terlibat dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional.

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono, mengatakan proses penataan menjadi prioritas agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan sebelum operasional kembali berjalan secara optimal.

“Penghentian ini bersifat sementara. Kami membutuhkan waktu untuk menata kembali seluruh sistem, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 27 ribu mitra SPPG,” ujar Trenggono usai mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Lebih dari 27 Ribu Mitra Masuk Tahap Evaluasi

BGN menjelaskan proses evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup kesiapan operasional, kepatuhan terhadap standar pelayanan, hingga efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Dengan jumlah mitra yang mencapai lebih dari 27 ribu, proses penataan dilakukan secara bertahap agar setiap satuan pelayanan dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap mitra, BGN juga menaruh perhatian pada penyelenggaraan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Trenggono, daerah-daerah tersebut memiliki tantangan tersendiri, mulai dari distribusi logistik, ketersediaan infrastruktur, hingga akses pelayanan yang berbeda dibanding wilayah lain.

Karena itu, pemerintah membutuhkan waktu untuk memastikan seluruh layanan di kawasan 3T tetap dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Mohon diberikan waktu agar seluruh sistem, termasuk layanan di wilayah 3T, dapat kami tata dengan lebih baik,” katanya.

BGN juga menepis anggapan bahwa penghentian sementara operasional berarti pemerintah memutus komunikasi dengan para mitra penyelenggara.

Trenggono menegaskan seluruh pihak yang terlibat tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program MBG.

Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah akan membuka ruang dialog guna membahas berbagai masukan dan langkah perbaikan.

“Kami tetap membuka komunikasi. Nanti akan ada waktu yang tepat untuk berdialog setelah proses penataan berjalan,” ujarnya.

Langkah evaluasi yang dilakukan BGN dinilai sebagai bagian dari upaya memastikan setiap penerima manfaat memperoleh layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, aman, dan sesuai ketentuan.

Dengan pembenahan terhadap sistem operasional, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung lebih efektif, memiliki pengawasan yang lebih kuat, serta mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di berbagai daerah.

BGN menegaskan bahwa penghentian sementara operasional merupakan tahap penyesuaian, bukan penghentian program secara keseluruhan.

Setelah proses evaluasi dan penataan selesai, layanan akan kembali dijalankan dengan mekanisme yang telah diperbaiki.