INFOSULAWESI.COM -- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi beras nasional kembali menjadi perhatian publik.

Dalam panen raya nasional yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026), Presiden tidak hanya menyampaikan apresiasi kepada petani Indonesia, tetapi juga menanggapi anggapan sebagian masyarakat yang menilai harga beras masih mahal.

Prabowo menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami beratnya perjuangan petani sebelum menilai harga beras.

“Yang mengatakan beras mahal, suruh ikut tanam beras. Kalau petani tidak mendapat penghasilan yang baik, suruh mereka tanam sendiri,” ujar Presiden.

Pernyataan tersebut memunculkan diskusi yang lebih luas. Di satu sisi, pemerintah mengklaim Indonesia telah berhasil memperkuat ketahanan pangan bahkan menuju swasembada beras.

Di sisi lain, masyarakat masih merasakan harga beras berada pada kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram, tergantung kualitas dan wilayah.

Lantas, apakah kondisi tersebut sesuai dengan teori ekonomi?

Pemerintah Klaim Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Salah satu dasar optimisme pemerintah adalah besarnya Cadangan Beras  Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Hingga awal Juli 2026, pemerintah menyebut stok CBP telah mencapai sekitar 5,19 juta ton, angka yang diklaim sebagai rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menyampaikan bahwa produksi beras nasional berada di atas kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan produksi sekitar 34 juta ton per tahun dan kebutuhan sekitar 31 juta ton, Indonesia disebut memiliki surplus jutaan ton beras.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah menyatakan ketahanan pangan nasional semakin kuat dan target swasembada mulai terwujud.

Secara Ekonomi, Barang Melimpah Seharusnya Menekan Harga

Dalam ilmu ekonomi, terdapat hukum dasar yang dikenal sebagai supply and demand atau hukum permintaan dan penawaran.

Prinsip ini menyatakan bahwa apabila jumlah barang yang tersedia meningkat sementara permintaan relatif tetap, harga cenderung mengalami penurunan.

Sebaliknya, ketika barang langka sedangkan permintaan tinggi, harga biasanya naik.

Dengan menggunakan logika tersebut, muncul pertanyaan yang cukup sering disampaikan masyarakat.

Jika stok beras benar-benar mencapai lebih dari lima juta ton dan produksi nasional mengalami surplus, mengapa harga beras di pasar belum menunjukkan penurunan yang signifikan?

Pertanyaan tersebut merupakan diskusi ekonomi yang wajar karena harga merupakan indikator penting keberhasilan suatu pasar.

Harga Beras Masih Bertahan Cenderung Tinggi

Saat ini harga beras medium di berbagai daerah masih berada pada kisaran Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium banyak dijual sekitar Rp17.000 per kilogram.

Harga tersebut memang berbeda-beda di setiap wilayah, tetapi secara umum belum mengalami penurunan besar meski pemerintah mengklaim stok nasional berada pada level sangat tinggi.

Kondisi inilah yang memunculkan berbagai analisis mengenai efektivitas distribusi pangan.

HPP Gabah Tetap Dijaga Murah Pemerintah

Salah satu faktor yang memengaruhi harga beras adalah kebijakan pemerintah mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Saat ini HPP Gabah Kering Panen ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berusaha memastikan petani memperoleh harga yang layak sehingga tidak mengalami kerugian saat musim panen.

Artinya, pemerintah memang tidak menginginkan harga gabah jatuh terlalu rendah dan tidak menaikan harga hanya karena produksi meningkat.

Kebijakan ini diklaim memiliki tujuan melindungi pendapatan petani agar mereka tetap terdorong meningkatkan produksi.

Mengapa Harga Tidak Langsung Turun?

Ekonom menjelaskan bahwa besarnya stok nasional belum tentu langsung membuat harga beras di pasar turun.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi.

Pertama, stok pemerintah tidak seluruhnya langsung dilepas ke pasar. Sebagian besar cadangan beras disimpan sebagai stok strategis yang digunakan untuk menjaga stabilitas apabila terjadi bencana, gagal panen, maupun gejolak harga.

Kedua, harga beras tidak hanya ditentukan oleh gabah. Setelah dipanen, gabah masih harus melalui proses pengeringan, penggilingan, pengemasan, distribusi hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen.

Setiap tahapan tersebut menimbulkan biaya tambahan.

Ketiga, distribusi antarwilayah juga menjadi faktor penting. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga biaya logistik cukup besar.

Akibatnya, daerah yang memiliki stok melimpah belum tentu dapat langsung memasok wilayah lain dengan biaya murah.

Keempat, pemerintah juga menjaga agar harga gabah tetap menguntungkan petani.

Apabila harga beras turun terlalu drastis, petani justru berpotensi mengalami kerugian karena harga jual hasil panennya ikut merosot.

Swasembada Tidak Hanya Soal Produksi

Para pengamat menilai keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi maupun stok yang tersimpan di gudang.

Keberhasilan tersebut juga perlu diukur dari beberapa indikator lain.

Di antaranya stabilitas harga, pemerataan distribusi, keterjangkauan bagi masyarakat, kesejahteraan petani, serta kemampuan pemerintah menjaga pasokan tanpa ketergantungan impor.

Apabila produksi tinggi tetapi harga tetap sulit dijangkau sebagian masyarakat, maka pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memperbaiki rantai distribusi maupun efisiensi pasar.

Sebaliknya, apabila harga terlalu murah, petani juga dapat mengalami penurunan pendapatan.

Karena itu, pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.

Pemerintah Jangan Klaim Swasembada Beras Jika Harga Masih Mahal

Seharusnya pemerintah tidak perlu koar-koar soal swasembada beras, hal tersebut dianggap rakyat beras melimpah pasti harga murah.

“Jangan hanya ingin dipuji rakyat terus bilang Indonesia swasembada beras tapi kenyataan harga masih mahal di kalangan rakyat”, ujar Pemerhati Kebijakan Publik.

Menjaga Keseimbangan Pasar

Dalam ekonomi modern, harga ideal bukanlah harga yang paling murah maupun paling mahal.

Harga yang sehat adalah harga yang tetap memberikan keuntungan layak kepada petani, tetapi masih mampu dijangkau masyarakat sebagai konsumen.

Di sinilah peran pemerintah menjadi penting melalui kebijakan stok nasional, operasi pasar, distribusi pangan, hingga penetapan HPP.

Pemerintah seharusnya lebih gencar memberantas mafia beras dan bukan itu saja pengawasan HPP di petani, tengkulak, hingga kilang penggilingan padi harus dipastikan berjalan tanpa kompromi.

Pernyataan Presiden Prabowo yang meminta masyarakat menghargai kerja keras petani menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan tersebut dan terkesan pembohongan.

Di sisi lain, masyarakat juga berharap klaim keberhasilan produksi dan stok beras nasional dapat tercermin pada harga yang semakin stabil dan terjangkau.

Efektivitas distribusi, efisiensi rantai pasok, pengawasan, dan transparansi data stok akan menjadi faktor penting dalam membuktikan keberhasilan program swasembada pangan Indonesia.

Dengan demikian, perdebatan mengenai harga beras tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok, tetapi juga menyangkut bagaimana stok tersebut dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan agar memberikan manfaat yang sama bagi petani maupun masyarakat luas.