MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan menghadirkan berbagai pembenahan sistem berbasis digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lebih transparan, akuntabel, efisien, dan minim kendala teknis.

Berbagai pembaruan disiapkan secara menyeluruh, mulai dari pemisahan server untuk setiap jenjang pendidikan, pembukaan kanal layanan aduan digital, penguatan monitoring real time, hingga peningkatan kapasitas operator sekolah melalui bimbingan teknis (bimtek).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi SPMB saat ini dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis pada platform Lontara+.

Menurutnya, penyederhanaan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dilakukan agar lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat, khususnya orang tua calon peserta didik.

“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).

Disdik Makassar juga memperkuat integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis serta membuka kanal layanan aduan berbasis digital, termasuk hotline dan grup Telegram resmi untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran.

Masa Simulasi Diperpanjang
Dalam rangka memastikan kesiapan sistem berjalan optimal, Disdik Kota Makassar memperpanjang masa simulasi SPMB hingga 21 Mei 2026. Sementara tahapan pendaftaran resmi dijadwalkan mulai 2 Juni 2026.

Kebijakan tersebut diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat sekaligus sebagai langkah penyempurnaan sistem pendaftaran digital melalui aplikasi Lontara+.

Selain penguatan sistem, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Disdik Makassar menyiapkan pelatihan intensif bagi operator sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.

“Kami siapkan tim terbaik. Operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegas Achi.

Daya Tampung dan Jalur Pendaftaran
Pada pelaksanaan SPMB 2026, daya tampung peserta didik disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia di Kota Makassar.

Untuk jenjang PAUD, lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Pada jenjang SD, sebanyak 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa, sedangkan 55 SMP negeri disiapkan untuk menerima kurang lebih 15.000 siswa.

Adapun mekanisme penerimaan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk PAUD tersedia dua jalur, yakni afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen.

Pada jenjang SD, penerimaan dilakukan melalui jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara pada jenjang SMP tersedia empat jalur, yakni prestasi akademik dan non-akademik, domisili, afirmasi, serta mutasi.

Perhatian Khusus untuk Wilayah Kepulauan
Disdik Makassar juga memberikan perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.

Achi menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan penyedia layanan jaringan untuk mengoptimalkan konektivitas selama proses pendaftaran berlangsung. Namun, mekanisme pendaftaran offline tetap disiapkan sebagai solusi alternatif.

“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelasnya.

Meski mengedepankan sistem online, setiap sekolah tetap disiapkan sebagai pusat layanan bantuan masyarakat. Panitia penerimaan murid baru dan operator sekolah akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem.

“Sekolah tetap menjadi pusat layanan. Masyarakat yang mengalami kesulitan dapat datang dan akan dibantu oleh panitia. Ini bagian dari upaya kami memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tambah Achi.

Server Dipisah untuk Hindari Gangguan
Sementara itu, Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa pembenahan signifikan juga dilakukan pada sisi infrastruktur teknologi.

Jika sebelumnya seluruh jenjang pendidikan menggunakan satu server terpusat, kini sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.

“Pembagian server ini dilakukan untuk menghindari penumpukan akses seperti tahun lalu. Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” ujar Andi Gita.

Ia menambahkan, tim teknis telah melakukan uji ketahanan sistem atau penetration test dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari estimasi jumlah pengguna saat pendaftaran berlangsung.

Monitoring Real Time dan Pengawasan Ketat
Untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan, sistem Lontara+ kini dilengkapi dashboard pemantauan internal yang memungkinkan pengawasan secara real time.

Melalui fitur tersebut, Dinas Pendidikan hingga Wali Kota Makassar dapat memantau langsung jumlah pendaftar, progres verifikasi, performa operator sekolah, hingga durasi penyelesaian berkas.

“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkap Andi Gita.

Menurutnya, sistem ini memungkinkan evaluasi cepat terhadap berbagai kendala di lapangan agar proses penerimaan tetap berjalan sesuai jadwal hingga pengumuman hasil seleksi.

Lebih lanjut, Andi Gita menegaskan bahwa peluang kecurangan dalam sistem telah diminimalisir semaksimal mungkin. Meski demikian, pengawasan bersama dari masyarakat tetap dibutuhkan untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.

“Secara sistem sudah dibuat seaman mungkin dan transparan. Namun di luar sistem tentu tetap perlu pengawasan bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses pendaftaran secara mandiri,” tegasnya.

Dengan berbagai pembenahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih transparan, inklusif, dan efisien, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik baru berbasis digital.