Sulawesi Tenggara

Gubernur Sultra Hadiri Raker APPSI 2026, Wamendagri Soroti Tantangan Kepala Daerah

Redaksi

Kamis, 16 Juli 2026 - 21:27 WIB

NTB – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tersebut diikuti para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, yang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI atas kepercayaan menjadikan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Raker APPSI 2026. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat NTB.

Ia menegaskan bahwa APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah.

"Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Raker dan Munaslub APPSI merupakan forum strategis untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Rudy Mas’ud, APPSI bukan sekadar wadah penyampaian aspirasi para gubernur, tetapi juga menjadi ruang kerja sama antarpemerintah provinsi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan.

Karena itu, APPSI terus mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

APPSI juga terus membangun dialog dengan kementerian dan lembaga terkait guna menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak terhadap kepentingan daerah.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global hingga tuntutan percepatan pembangunan di daerah.

Menurutnya, terdapat lima tantangan utama yang harus mampu dihadapi oleh para kepala daerah.

Pertama, faktor geopolitik yang sebelumnya jarang menjadi perhatian.

Kedua, mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), desa nelayan, dan janji politik kepada konstituen.

Ketiga, memastikan visi dan misi kepala daerah berjalan seiring dengan kebijakan nasional.

keempat, memahami algoritma media masa kini serta kewaspadaan tinggi terhadap potensi pelanggaran hukum.

Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan.

"Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai fungsi ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Menurutnya, gubernur bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional bersama para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja secara rutin.

Selain itu, gubernur harus memimpin langsung pelaksanaan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, menjadi teladan dalam menjaga integritas, membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan Forkopimda, serta memberikan perhatian terhadap kejelasan batas wilayah kabupaten, kota, hingga desa.

Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pembangunan daerah.

Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor, dengan mengubah setiap tantangan menjadi peluang melalui efisiensi anggaran, penguatan investasi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menutup paparannya, Bima Arya menegaskan bahwa gubernur harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang yakni, sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi, menjaga integritas birokrasi, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.