RAMAI di berbagai paltform media, khususnya media sosial, soal keluhan para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 terkait konsumsi pelantikan dan honor bimbingan teknis, hingga uang transportasi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menuntut transparansi anggaran KPPS Pemilu 2024.
Keluhan semacam itu terjadi di beberapa daerah, dan paling viral kasus di Sleman, DI Yogyakarta. Komisioner KPU August Mellaz memastikan pihaknya serius menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dugaan pemotongan anggaran tersebut.
Masyarakat tentu menginginkan agar dugaan-dugaan seperti itu diusut tuntas, sebab perilaku tersebut adalah tindakan koruptif yang merugikan banyak orang. Wajar jika kemudian publik bertanya, jangan-jangan itu adalah fenomena gunung es dari dugaan skandal penyimpangan pengadaan yang nilainya lebih besar.
Kita tentu tidak ingin catatan kelam Pemilu 2019 terulang dengan adanya sejumlah anggota KPPS yang sakit sampai meninggal dunia ketika menjalankan tugasnya. Diakui atau tidak, KPPS adalah garda terdepan dalam menyukseskan penyelenggaran pemilu. Peran KPPS begitu krusial dalam mengawal jalannya demokrasi.
Sejauh yang kita ketahui, KPU sebetulnya sudah menaikkan honor anggota KPPS Pemilu 2024 yang signifikan. Mengingat selama ini nominal honor yang diterima anggota KPPS kadang tidak imbang dengan beban dan tanggung jawab yang dipikul.
Meski demikian perlu diketahui besaran honor dan uang transport bimtek yang diterima petugas KPPS itu berbeda-beda di setiap daerah, dengan merujuk anggaran setiap satuan kerja atau dinas yang berbeda. Ini sebaiknya juga menjadi pelajaran penting, agar anggaran KPPS menjadi lebih transparan dan akuntabel.
