Analisa Berita Nasional, Senin 21 April 2025
POLITIK
1. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kemarin berjanji akan mendengar masukan dari masyarakat yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Kemensos telah menerima usulan 10 nama calon pahlawan nasional, antara lain mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), dan Soeharto (Jawa Tengah). Menurut Saifullah, nama Soeharto diusulkan oleh masyarakat dari Jawa Tengah. Sementara itu, masyarakat sipil yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menggalang dukungan melalui petisi di situs web Change.org. Salah satu alasan penolakan adalah berdasarkan temuan Komnas HAM, Soeharto selama sekitar 30 tahun berkuasa, diduga terlibat dalam 9 kasus pelanggaran HAM berat.
2. Anggota Komisi IX, Irma Suryani, minta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menggandeng yayasan sebagai rekanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma merespons kasus sengketa pembayaran yang terjadi antara sebuah yayasan yang menjadi rekanan BGN dengan pihak pembuat masakan atau dapur untuk MBG di Kalibata, Jaksel. Menurut Irma, BGN seharusnya menggandeng perusahaan dengan badan hukum yang jelas seperti CV dan PT, agar pengawasan dan proses hukum dapat berjalan lebih tegas bila terjadi pelanggaran. Berdasarkan data BGN, ada sejumlah yayasan yang menjadi mitranya. Salah satunya adalah Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Di yayasan ini, Prabowo Subianto sebagai pendiri dan pembina. Anggota pembina lainnya antara lain adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo; anak Prabowo yakni Ragowo "Didit" Hediprasetyo, dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Yayasan ini punya dapur di Mampang Prapatan, Jaksel; dan Depok, Jabar.
3. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai aktivitas TNI di dalam lingkungan kampus perguruan tinggi berpotensi melanggar undang-undang, karena perguruan tinggi bukanlah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara. Hasanuddin, hari ini merespons kabar aktivitas personel TNI di sejumlah kampus. Salah satunya di UI saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sedang melakukan kegiatan, padahal rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI. Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa, khususnya di era 1970-1980. Kalau pola ini berulang sekarang, kata Al Araf, menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
4. Mantan Presiden Jokowi, hari ini menyatakan tidak ada matahari kembar. Matahari dalam pemerintahan cuma 1, yakni Presiden Prabowo. Jokowi menyatakan hal itu sebagai respons atas isu matahari kembar menyeruak setelah sejumlah menteri yang bersilaturahmi dengan dia menyebut Jokowi sebagai "bos". Menurut dia, mereka melakukan silaturahmi biasa kepada mantan bosnya. Menurut mantan Wapres Ma'ruf Amin, isu matahari kembar tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo. Pertemuan menteri-menteri Prabowo dengan Jokowi semestinya dilihat sebagai silaturahmi biasa.
HUKUM
1. Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) yang juga Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, menjalani pemeriksaan di kantor Polda Sulut, Manado, hari ini, terkait dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulut kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) periode 2020-2023, saat dia menjabat gubernur. Dugaan korupsi dana hibah tersebut diduga merugikan negara sekitar Rp 8,9 miliar. Polda Sulut sudah menahan 5 orang tersangka, antara lain AGK alias Gammy, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2018 hingga 2019, dan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulut periode Tahun 2020-2022; serta FK alias Fereydy, Karo Kesra Provinsi Sulut periode Juni 2021 sampai saat ini.
2. Anggota Komisi III DPR, Abdullah, hari ini minta polisi menindak tegas pelaku pembakaran 3 unit mobil polisi demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Pembakaran mobil polisi itu terjadi saat personel Polres Depok, Jabar, hendak menangkap seorang tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api ilegal berinisial TS, pada Jumat dini hari (18/4/2025). Tersangka berhasil dibawa polisi dengan menggunakan 1 mobil polisi, tapi 3 mobil lainnya dibakar massa. Polisi Depok kemarin sudah menangkap 5 orang pelaku pembakaran. Mereka anggota ormas GRIB (Gerakan Rakyat untuk Indonesia Bersatu). Ormas ini didirikan oleh tokoh preman Jakarta, Hercules, pada 2011 untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.
EKONOMI
1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia surplus USD 4,33 miliar, naik USD 1,23 miliar secara bulanan. Ini merupakan surplus selama 59 bulan beruntun sejak Mei 2020. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai ekspor Maret tercatat USD 23,35 miliar, meningkat 5,95% dibanding Februari 2025 (mtm), dan naik 3,16% dibanding Maret 2024 (yoy). Nilai ekspor migas USD 1,45 miliar, naik 28,81% secara bulanan. Sementara, nilai ekspor nonmigas naik 4,71% dengan nilai USD 21,8 miliar. Total nilai impor Maret USD 18,92 miliar, naik 0,38% secara bulanan, dan meningkat 5,34% secara tahunan. Nilai impor migas USD 3,13 miliar, naik 9,07% secara bulanan dan 5,98% secara tahunan. Sementara, impor nonmigas USD 15,79 miliar atau turun 1,18% secara bulanan dan 7,9% secara tahunan.
Amerika Serikat (AS) masih menjadi penyumbang surplus neraca perdagangan tertinggi bagi Indonesia. Surplus neraca perdagangan nonmigas dengan AS sebesar USD 1,98 miliar pada Maret 2025, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang mencapai USD 1,57 miliar. Surplus didorong komoditas mesin dan perlengkapan listrik serta bagiannya (HS 85), alas kaki (HS 64), serta lemak dan minyak nabati (HS 15). Sementara China menjadi negara penyumbang defisit neraca perdagangan. Defisit dengan China mencapai USD 1,1 miliar, disumbang komoditas mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84), mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85), serta kendaraan dan bagiannya (HS 87).
Sebelum Trump mengumumkan tarif timbal balik 32% bagi Indonesia pada awal April 2025, AS masih tujuan utama ekspor pakaian dan alas kaki Indonesia. Amalia mengatakan, sepanjang Januari-Maret 2025 ekspor ke AS untuk komoditas ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) mencapai 28,62 ribu ton, dengan andil 63,40% dari total ekspor HS 61. Ekspor pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) (HS 62) ke AS mencapai 17,70 ribu ton, dengan andil 42,96% dari total ekspor HS 62. Terakhir, ekspor alas kaki (HS 64) ke AS mencapai 33,27 ribu ton, dengan andil 34,16% dari total ekspor HS 64.
2. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengeklaim, hingga akhir April 2025 telah menyerap 1,5 juta ton beras petani. Dengan begitu, target serapan 2 juta ton pada akhir 2025 hampir pasti tercapai, dan Indonesia tak perlu impor beras tahun 2026. Artinya, kata Zulhas, sebetulnya Indonesia sudah swasembada beras per April 2025. Terpisah, Wamentan Sudaryono mengatakan, saat ini serapan beras petani sudah 1,3 juta ton. Jika akhir April serapan mencapai 2 juta ton beras dalam bentuk gabah, ia bisa menyampaikan ke Presiden, tahun ini Indonesia benar-benar tidak akan impor beras.
3. Sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dianggap pemerintah AS sebagai salah satu hambatan perdagangan. Menanggapi itu, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menegaskan, sistem pembayaran tersebut selalu diterapkan pemerintah melalui kerja sama yang setara dengan negara lain, termasuk AS, asal sistem pembayaran masing-masing negara siap untuk terkoneksi bersama.
Dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) 2025, pemerintah AS menyoroti Peraturan BI No. 19/08/2017 tentang GPN mewajibkan seluruh debit ritel domestik dan transaksi kredit yang akan diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin BI. AS juga mempersoalkan Peraturan BI No. 21/2019, yang menetapkan QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. Menurut AS, selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat perubahan potensial tersebut, maupun diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem itu.
INTERNASIONAL
Pemimpin umat Katolik sekaligus kepala negara Vatikan, Paus Fransiskus, meninggal dunia di Vatikan, pada Senin (21/4/2025) pada usia 88 tahun. Paus sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita bronkitis kronis. Dia keluar dari rumah sakit pada 23 Maret lalu. Paus Fransiskus mengunjungi Jakarta pada tanggal 3-6 September 2024, dan merupakan paus ke-3 yang pernah mengunjungi Indonesia. Paus pertama yang mengunjungi Indonesia adalah Paus Paulus VI pada 3-4 Desember 1970, dan kemudian Paus Yohanes Paulus II pada 8-12 Oktober 1989.
TRENDING MEDSOS
1. Kabar Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada hari Senin Paskah (21/04/2025) menjadi trending topic di seluruh media sosial. Warganet Indonesia dan mancanegara, ramai menyampaikan belasungkawa melalui berbagai akun media sosialnya. Uniknya, warganet internasional justru menghubungkan kabar Paus Fransiskus meninggal dunia dengan film Conclave yang tayang pada Oktober 2024 di Inggris dan baru tayang di Indonesia pada Februari 2025. Mereka merasa, film Conclave yang menceritakan proses pemilihan paus baru tersebut, seolah bertepatan dengan kondisi Vatikan saat ini yang akan melakukan pemilihan paus baru setelah berpulangnya Paus Fransiskus.
2. Gibran trending di X, setelah warganet ramai menyoroti video terbaru Wapres Gibran dalam akun Youtube resminya yang menyebut kesuksesan film animasi Indonesia, Jumbo. Warganet merasa Gibran yang sering menggunakan AI untuk membuat animasi foto secara instan, tidak layak untuk mengapresiasi film Jumbo yang dibuat melalui proses panjang oleh ratusan seniman Indonesia. Selain itu, warganet juga ramai membahas usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Warganet merasa, usulan para purnawirawan TNI tersebut perlu didengar oleh Presiden Prabowo dan ditanggapi dengan serius.
HIGHLIGHTS
1. Berulang kali nama Presiden ke-2 Soeharto muncul dalam daftar Kemensos sebagai calon pahlawan nasional, dan selalu disusul dengan pro-kontra yang berakhir dengan nama pemimpin Orde Baru itu gagal mendapat gelar tersebut. Menilik dokumentasi masa lalu, adalah Partai Golkar yang paling getol mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Seperti pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar Mei 2016, Soeharto diputuskan untuk diusulkan sebagai pahlawan. Golkar memang berkepentingan, karena sejarah keberadaan Golkar lekat dengan sosok Soeharto, sejak membangun Orde Baru. Kali ini nama itu dimunculkan kembali. Hanya saja, Mensos Saifullah Yusuf tidak mengungkap detail siapa pengusulnya. Kembali pro-kontra merebak, yang semoga saja tidak dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat pada masalah kekinian.
2. Asumsi publik terkait 'matahari kembar' tak cukup dibantah-bantah dengan pernyataan politik yang bersifat normatif. Sikap dan keputusan politisi, terkadang memang tidak bisa dirunut dari pernyataannya, melainkan dari komitmen dan tindakannya. Peristiwa Jokowi memberikan arahan kepada peserta Sespim Polri di rumahnya di Solo pada Kamis (17 April 2025), layak menjadi perhatian umum terkait apa urgensi dan kewenangan seorang mantan presiden melakukan itu. DPR RI, dalam hal ini Komisi III, mestinya meminta penjelasan kepada pemerintah dan Polri, terkait hal tersebut. Jika peristiwa itu dibiarkan saja dan dianggap sebagai kelumrahan, maka asumsi 'matahari kembar' memang tak bisa dipungkiri. Selain itu dari peristiwa tersebut, tak salah juga jika publik kemudian mengatakan bahwa ambisi Jokowi memerintah tiga periode memang benar adanya, meskipun berkali-kali juga dia secara normatif membantah
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
