Analisa Berita Nasional, Sabtu, 3 Mei 2025
Pembaca yth, edisi akhir pekan ini Analisa Berita Nasional Info PLUZ Update menyajikan isu yang mengemuka beberapa hari ini.
Copot-Batal Mutasi Letjen Kunto, Pertarungan “Matahari Kembar”?
Letjen TNI Kunto Arief Wibowo diangkat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I pada 7 Januari 2025. Belum genap 4 bulan pada posisi itu, Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD, melalui surat keputusan dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pada 29 April 2025. Seketika, merebaklah spekulasi bahwa pencopotan Letjen Kunto dari kursi Pangkogabwilhan I gara-gara ulah ayahnya, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Namun, kemarin beredar salinan surat dari Panglima TNI yang isinya membatalkan mutasi 7 perwira tinggi, termasuk Kunto, yang ditetapkan dalam surat tanggal 29 April 2025. Surat pembatalan itu tertanggal 30 April 2025. Alasan resmi pembatalan mutasi itu, kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, adalah karena ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh mereka.
Keputusan Panglima TNI memutasi Kunto yang berumur cuma sehari itu, justru semakin menambah seru spekulasi atau analisis mengenai peristiwa di balik 2 surat itu. Spekulasi itu berpusar pada ayah Kunto; Try Sutrisno, Presiden Prabowo, dan mantan Presiden Jokowi.
Tersebutlah pada 17 April 2025, purnawirawan perwira tinggi dan menengah yang tergabung dalam Forum Purnawirawan (FP) TNI mengeluarkan petisi 8 poin. Ada ratusan jenderal dan kolonel dari matra AD, AU, dan AL, menandatangani petisi itu. Try Sutrisno juga meneken. Nama ini mendapat atensi kuat mengingat dia punya jabatan tertinggi di masanya di antara mereka; sebagai panglima ABRI (sekarang TNI), dan wakil presiden (1993-1998).
Salah satu poin dari tuntutan FP TNI adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti wakil presiden, karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman. Keputusan MK itulah yang menjadi dasar hukum Gibran Rakabuming dapat mencalonkan diri sebagai wapres dalam Pilpres 2024.
Poin inilah yang paling mengundang komentar dari berbagai kalangan. Kanal-kanal percakapan politik di berbagai media sosial, ramai mengupas isu tersebut. Pro kontra terhadap usulan menyingkirkan Gibran dari kursi wapres pun merebak.
Presiden Prabowo sampai memberi atensi khusus pada aspirasi Forum Purnawirawan TNI itu. Dia mendapat informasi langsung dari Jenderal (Purn) Wiranto, yang punya jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, pada 24 April lalu.
Prabowo bisa jadi memberi atensi tidak hanya pada 8 poin aspirasi FP TNI, tapi juga karena mereka yang meneken pernyataan 8 poin itu adalah "kawan lama" yang berasal dari institusi yang sama; TNI, yang dulu di era Orde Baru bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada sisi ini, Prabowo dan para penandatangan petisi itu punya "irisan" yang sama.
Namun, Prabowo nampaknya juga punya irisan kepentingan yang sama pada sebagian dari 8 poin itu. Pada poin FP TNI mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, jelas Prabowo sejalan. Namun, ada poin-poin lain yang secara jelas akan menyebabkan Prabowo harus melepas pengaruh Jokowi.
Tuntutan tersebut, di antaranya adalah menyingkirkan menteri yang lekat dengan Jokowi, dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selama ini identik dengan proyek Jokowi seperti IKN, PSN Rempang, PIK 2, dan tentu saja soal pencopotan Gibran dari kursi wapres.
Lantas apa hubungan antara petisi FP TNI dengan pencopotan, dan kemudian pembatalan jabatan Letjen Kunto? Spekulasi yang berkembang menyebut terjadi kisruh dalam relasi "matahari kembar". Satu "matahari" menggunakan tangan Panglima TNI Agus Subiyanto untuk membalas Try Sutrisno, dengan si korban adalah Kunto, tapi satu "matahari" lainnya menganulir.
Spekulasi atau analisis lainnya menyebut bahwa tidak ada relasi antara gerakan Try Sutrisno dengan keputusan copot-batal jabatan Letjen Kunto. Keputusan itu, begitu kata spekulan, bagian dari program kocok ulang personel di posisi-posisi strategis TNI yang dilakukan Prabowo secara serampangan.
Apa pun narasi dari berbagai analisis, satu hal yang pasti adalah keputusan copot-batal jabatan Letjen Kunto itu menambah panjang daftar keputusan "plin-plan" pemerintah.
Daftar itu sudah berderet. PPN 12% batal diterapkan untuk semua barang, kecuali barang mewah, sehari jelang berlaku. Menyusul kemudian pemangkasan anggaran yang diberi nama efisiensi mendadak berganti haluan menjadi rekonstruksi anggaran.
Plin-plan terjadi lagi. Bahlil Lahadalia bikin aturan larangan pengecer jual gas melon 3 kg, sehari kemudian dianulir Prabowo. Ada lagi. Pemerintah menunda pengangkatan CPNS dari Maret menjadi Oktober 2025. Muncul protes, Prabowo ubah jadi Juni 2025.
Apakah masih akan ada lagi kebijakan yang berubah dalam sekejap setelah kasus Letjen Kunto ini? Jawaban yang pasti adalah ketidakpastian. Itulah bukti yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, yang semakin menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan tidak baik-baik saja. (*)
PMI Manufaktur Terjun ke Level Terburuk Sejak Covid-19
Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. S&P Global kemarin merilis hasil survei Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi dalam di 46,7, anjlok dari Maret 2025 yang berada di 52,4. Kinerja manufaktur ini bahkan terendah sejak Agustus 2021, saat indonesia dilanda Covid-19 gelombang Delta, dan pertama kali jatuh di zona kontraksi (di bawah 50) dalam 5 bulan terakhir.
Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, menyebut kelesuan ini kemungkinan akan berlanjut beberapa bulan ke depan. Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, juga sepakat, pelemahan kinerja manufaktur akan berlanjut hingga akhir kuartal II-2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat, penurunan kinerja manufaktur ini disebabkan perang dagang AS-China yang memanas. Ia mengatakan, outlook PMI manufaktur ke depan tetap positif karena negara di kawasan Asia relatif aman. Sementara pemerintah pun sedang menuntaskan finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang membuka pasar ekspor baru bagi Indonesia.
Benar, bahwa perang dagang merupakan salah satu penyebab lesunya kinerja manufaktur Indonesia. Tak hanya Indonesia, PMI manufaktur negara-negara Asia lain juga merosot tajam, termasuk Taiwan dan Korea Selatan, akibat ketidakpastian perdagangan global.
PMI Taiwan tercatat di 47, terendah dalam 16 bulan. Sementara PMI Korea Selatan turun menjadi 47,5, angka terlemahnya sejak September 2022. Begitu pula di Asia Tenggara, Thailand di 49,5 dan Malaysia di 48,6. Yang masih berada di zona ekspansif (di atas 50) adalah Filipina, dengan PMI manufaktur 53. Itu berkah pemilihan umum daerah yang mendorong belanja.
Sebenarnya, pukulan terhadap industri manufaktur dalam negeri tak hanya akibat memanasnya perang dagang. Sebelum penerapan tarif resiprokal Presiden Donald Trump pun, industri manufaktur sudah menghadapi pukulan dengan banjir produk impor di pasar dalam negeri. Penerapan tarif impor lebih tinggi oleh AS, memperbesar pukulan yang sudah dihadapi industri dalam negeri.
Saat ini pemerintah sedang melakukan negosiasi tarif dengan pemerintah AS. Pemerintah menyiapkan sejumlah tawaran kepada AS, termasuk kebijakan yang bisa menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS dan penyelesaian permasalahan non-tariff barriers yang menjadi sorotan pengusaha AS. Dalam konteks ini, diharapkan kepentingan industri dalam negeri tetap diperhatikan. Jangan sampai rencana melonggarkan impor ini justru memukul industri dalam negeri. (*)
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, yang membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk Letjen Kunto. Kritik negatif dari warganet pun ramai mewarnai X terkait perubahan keputusan panglima TNI yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dari dua “matahari” yang berbeda dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
