Analisa Berita Nasional, Senin, 26 Mei 2025
POLITIK
1. Istana Kepresidenan mengakui ada pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, hari ini, eskalator itu untuk memfasilitasi kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang didampingi Presiden Prabowo, ke candi tersebut. Macron akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 28-29 Mei 2025. Menurut Hasan, eskalator itu diperlukan supaya kunjungan ke candi setinggi gedung 12 lantai itu bisa berlangsung efisien. Ia menjamin pemasangan eskalator tidak merusak bagian candi, karena cara pemasangannya hanya ditaruh, tidak menggunakan bor maupun paku.
2. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, hari ini menepis kabar yang menyebut pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) berniat menguasai PPP melalui kerabatnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Menurut rencana, PPP akan menggelar muktamar tahun ini untuk memilih ketua umum, yang sekarang dijabat oleh Plt Ketum Muhammad Mardiono. Romahurmuziy mengungkapkan, nama Amran mencuat sebagai salah satu calon ketum setelah ia melakukan diskusi dengan mantan Presiden Jokowi di Solo. Jokowi bilang, Amran adalah sosok yang memiliki kualitas dan totalitas jika diberikan amanah.
HUKUM
1. Selama melakukan operasi antipremanisme pada 9-23 Mei 2025, Polda Metro Jaya mengamankan 3.599 orang yang terlibat dalam kasus premanisme. Karoops Polda Metro Jaya, Kombes I Ketut Gede Wijatmika, hari ini mengungkapkan, dari jumlah tersebut sebanyak 3.251 orang dilakukan pembinaan oleh Polda dan jajaran Polres. Sedangkan 348 orang ditetapkan sebagai tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari jumlah tersangka itu, sebanyak 56 di antaranya adalah anggota ormas, yaitu 31 dari Pemuda Pancasila (PP), 10 orang dari FBR, 11 orang dari Trinusa, 1 orang dari BPPKB, 1 orang dari GBNI, 1 orang dari GRIB Jaya, dan 1 orang dari Gibas.
2. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mendesak agar permasalahan penyajian menu nonhalal restoran Ayam Goreng Widuran diproses ke jalur hukum, karena pengelola restoran telah melanggar UU Jaminan Produk Halal. Wali Kota Solo, Respati Ardi, sudah minta pengelola menutup sementara restoran legendaris di Kota Solo itu, yang berdiri sejak 1973. Pengelola restoran sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Kasus ini muncul ke publik setelah ada unggahan di media sosial yang menyebut bahwa ayamnya digoreng dengan minyak babi. Menurut kesaksian salah seorang juru masaknya, minyak babi hanya digunakan untuk menggoreng kremesan.
3. Pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat sorotan. Mempelai lelaki umur 17 tahun dan masih bersekolah di SMK, sedangkan mempelai perempuan umur 15 tahun, siswi sebuah SMP. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengaku prihatin dengan pernikahan tersebut. Ia mengutip UU Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Rahmayanti, mengecam dan mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut diberi sanksi tegas, termasuk tokoh masyarakat, seperti imam desa atau penghulu. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram sudah melaporkan orang tua kedua mempelai ke polisi.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), menandatangani penguatan nota kesepahaman (MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. MoU ditandatangani Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBOC, Pan Gongseng, disaksikan Presiden Prabowo dan PM Li Qiang. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, MoU ini memperkuat MoU sebelumnya yang ditandatangani 30 September 2020, dengan memperluas kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan.
2. Korps Pegawai Republik Indonesia lewat suratnya bernomor B-122/KU/V/2025, mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) diperpanjang menjadi rentang usia 59-70 tahun. Merespon itu, Menteri PAN RB, Rini Widyantini mengatakan, penentuan batas usia pensiun (BUP) pegawai ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, agar tidak mengganggu sistem karier yang sudah ada, dan tidak berpotensi menimbulkan tekanan pada ketersediaan anggaran, serta regenerasi ASN.
Sementara ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai, perpanjangan BUP hingga 70 tahun tanpa kebijakan pendukung dan reformasi fiskal yang komprehensif, akan mengancam efisiensi birokrasi. Juga akan menekan daya serap tenaga kerja muda, dan menambah beban fiskal negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai ide itu tidak realistis. BUP 70 tahun itu jauh lebih tinggi dari negara maju seperti Jepang, Swis, Jerman, Inggris, dan Belanda yang usia harapan hidupnya tinggi yakni 81,6-85 tahun. Sebelum keputusan diambil, perlu analisis demografi dan kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan skill), serta analisis dampak fiskal jangka panjang.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merancang target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,8-6,3%. Target tersebut lebih tinggi daripada target dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 yang sebesar 5,2% hingga 5,8%. Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, target tersebut bahkan sudah dirinci hingga pertumbuhan ekonomi ke level provinsi dengan memperhatikan dinamika serta potensi ekonomi masing-masing daerah.
Rachmat menjelaskan, pada 2026 akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dititikberatkan ke kawasan timur Indonesia, supaya terjadi pemerataan pertumbuhan. Target pertumbuhan ekonomi kawasan itu dipatok lebih tinggi, yakni 6,5-7,3% dengan kontribusinya ke PDB nasional menjadi 21,5%. Pada saat yang sama, pertumbuhan kawasan barat dijaga di kisaran 5,6-6%. Setiap pulau didesain pengembangan wilayahnya. Misalnya, Sumatera akan difokuskan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman, Kalimantan jadi penunjang superhub ekonomi dan industri berbasis SDA, dan sebagainya.
HIGHLIGHTS
1. Hasil “tangkapan” Polda Metro Jaya dalam operasi antipremanisme selama sekitar 2 minggu memang cukup banyak. Upaya tersebut patut mendapat apresiasi. Meskipun secara resmi operasi tersebut sudah berakhir, pihak Polda Metro Jaya, dan juga polda di wilayah lain, perlu mensosialisasi semacam hotline bagi masyarakat untuk mengadukan masalah premanisme, dan melakukan respons cepat.
2. Persoalan pernikahan anak di bawah umur tak cukup cuma disesalkan atau ditanggapi dengan rilis keprihatinan dengan kutipan peraturan, lalu persoalan seolah-olah selesai. Banyak peristiwa seperti itu terjadi, baik yang kemudian menjadi perhatian umum atau yang secara diam-diam terselenggara di kampung-kampung pedalaman. Pendekatan menyeluruh dan terpadu dari seluruh pemangku kewenangan, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan seluruh stakeholders harus dilakukan, agar tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa semacam itu.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
