Analisa Berita Nasional, Sabtu, 16 Agustus 2025
Pembaca, sehubungan dengan rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, Analisa Berita Nasional pada 18 Agustus 2025 tidak terbit.
EKONOMI
1. Dalam pidato kenegaraan kemarin, Presiden Prabowo mengeklaim tingkat pengangguran sekarang terendah sejak krisis 1998. Berdasarkan laporan Trading Economics yang dirilis Kamis (14/8/2025), pada periode Maret 2025 tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76%, atau setara 7 juta penduduk. Angka tersebut turun dari tahun lalu 4,91%.
Namun, penurunan ini belum mampu mengubah posisi Indonesia yang berada di urutan teratas pengangguran terbanyak di negara-negara Asean. Di bawah Indonesia adalah Brunei Darussalam (4,7%), Filipina (3,7%), Malaysia (3%), dan Myanmar (3%). IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5% pada 2025.
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026. Selain itu, pemerintah juga tidak membuka penerimaan ASN baru tahun depan. Alasannya, pemerintah harus mempertimbangkan ruang fiskal yang mayoritas sudah diisi untuk program-program prioritas nasional.
3. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menjelaskan alasan naiknya alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026, yang dipatok sebesar Rp 335 triliun. Anggaran jumbo itu diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan kebutuhan harian sekitar Rp 1,2 triliun. Dadan menyebut, jumlah penerima manfaat bisa saja bertambah dalam 5 tahun ke depan, misalnya mencakup ibu hamil dan balita. Meski anggarannya melonjak, alokasi per porsi MBG tetap dipatok Rp 10.000 per penerima manfaat.
HUKUM
KPK kemarin menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, yang ditaksir KPK merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun. Yaqut sudah diperiksa oleh KPK pada 7 Agustus lalu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dari penggeledahan tersebut KPK menyita dokumen dan handphone Yaqut.
POLITIK
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, membantah tudingan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah daerah akibat dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sejumlah daerah diketahui menaikkan PBB sampai ratusan persen. Di Kabupaten Pati kenaikan PBB sebesar 250% direspons keras oleh warga melalui demonstrasi. Menurut Tito, kebijakan efisiensi dilakukan pemerintah tahun 2025, sementara sejumlah daerah sudah menaikkan PBB pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Dia menyebut hanya 5 daerah yang membuat keputusan kenaikan PBB pada tahun ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan tunggakan PBB perorangan, terhitung untuk tahun 2024 ke belakang, guna meringankan beban sekaligus menumbuhkan semangat baru dalam membayar pajak. Dedi mengakui kewenangan pemutihan PBB berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, namun ia berharap seluruh kepala daerah di Jabar bisa mengikuti imbauan tersebut. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, mengatakan akan mengkaji saran Dedi itu.
HIGHLIGHTS
1. Tingkat pengangguran Indonesia memang turun ke 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Namun angka ini tetap yang tertinggi di ASEAN, menandakan persoalan struktural pasar kerja belum terpecahkan. Di sisi lain, keputusan pemerintah tidak menaikkan gaji maupun merekrut ASN baru pada 2026 menunjukkan ruang fiskal makin sempit, sementara belanja besar diarahkan ke program makan bergizi gratis senilai Rp 335 triliun. Kontras ini memperlihatkan dilema pembangunan: negara berupaya mengatasi masalah gizi lewat intervensi massif, tetapi di saat yang sama menahan belanja pegawai dan gagal menciptakan lapangan kerja berkualitas yang bisa mengurangi ketergantungan pada bansos.
2. Besaran anggaran negara untuk program MBG tahun depan dipatok sebanyak Rp 335 triliun. Angka ini mengalami lonjakan luar biasa dibandingkan dengan anggaran untuk program tersebut sebanyak sekitar Rp 171 triliun. MBG sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo tentulah harus mendapat porsi anggaran yang prioritas. Namun, mengingat ini adalah program, sudah seharusnya pemerintah juga melibatkan pihak independen untuk mengkaji implementasinya. Sejauh ini, publik hanya mendapat informasi satu arah saja dari pemerintah. Kajian dari pihak ketiga itu perlu sebagai masukan yang objektif bagi publik dan pemerintah. Jangan sampai anggaran yang sedemikian besar tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.
3. Himbauan Dedi Mulyadi tentang penghapusan PBB yang menjadi salah satu sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari kabupaten/kota, sebaiknya diberi contoh dengan Penghapusan pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal itu akan lebih menunjukkan niat untuk membantu rakyat, dan bukan hanya sekedar mencari simpati melalui pernyataan yang dampak positifnya Gubernur rasakan, tetapi dampak negatifnya diterima kabupaten/kota.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
