INFOSULAWESI.COM — Pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Hingga akhir 2026, sebanyak 40 ribu koperasi ditargetkan telah terbentuk dan mulai beroperasi untuk mendukung distribusi bantuan pemerintah sekaligus memperluas akses layanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan percepatan pembangunan KDMP menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Fokus utama saat ini adalah memastikan koperasi yang telah dibentuk memiliki kesiapan operasional sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (4/7/2026), Zulhas menjelaskan pemerintah mengonsolidasikan seluruh kementerian dan lembaga agar target tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Menurutnya, target pembangunan difokuskan pada sekitar 40 ribu koperasi tahun ini, dengan penyelesaian fisik dan administrasi ditargetkan rampung pada September 2026.

Selanjutnya, pada Oktober mendatang seluruh koperasi yang telah memenuhi persyaratan diharapkan mulai melayani masyarakat.

“Kita fokus memastikan koperasi yang dibangun benar-benar siap beroperasi. Setelah berjalan, baru kita evaluasi untuk pengembangan berikutnya,” ujar Zulhas.

Semua ada di Kopdes

Pemerintah menyiapkan KDMP tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga pusat pelayanan masyarakat di desa.

Berbagai program pemerintah nantinya akan disalurkan melalui koperasi agar distribusi bantuan lebih tertata, transparan, dan mudah dijangkau warga.

Sejumlah layanan yang direncanakan tersedia di KDMP meliputi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, hingga pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap masyarakat cukup mengakses satu lokasi untuk memperoleh berbagai layanan sekaligus kebutuhan pokok.

Hasil Panen Petani dan Nelayan dijual di Kopdes

Selain menjadi pusat distribusi bantuan, Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian, perkebunan, maupun perikanan masyarakat.

Model ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani dan nelayan sehingga hasil produksi dapat terserap dengan harga yang lebih kompetitif tanpa terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang.

Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga motor penggerak aktivitas ekonomi desa yang berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait operasional penuh KDMP, termasuk penetapan jumlah koperasi yang akan dijalankan di setiap daerah.

Ia menegaskan seluruh kebijakan mengenai penyesuaian jumlah koperasi tetap mengacu pada regulasi pemerintah pusat agar pelaksanaannya berjalan seragam di seluruh Indonesia.

“Kami menunggu arahan kementerian. Semua mekanisme akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat,” kata Jufri.

Di Sulawesi Selatan sendiri, pembentukan struktur organisasi koperasi terus dipercepat. Tercatat sebanyak 3.059 pengurus Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk dan tersebar di 24 kabupaten/kota, sebagai persiapan menuju operasional penuh pada Oktober 2026.