INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Perindo bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tama S Langkun mengatakan ada dua pertimbangan yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6/2022) lalu. Kedua pertimbangan itu terkait kinerja kabinet yang disorot masyarakat dan konteks politik menjelang Pemilu 2024.
“Pertimbangan reshuffle itu bisa jadi dilihat dari berbagai faktor seperti kinerja kabinet dan konteks politik. Semuanya ada disana,” kata Tama S Langkun dalam diskusi Polemik bertajuk "Dramaturgi Reshuffle", Sabtu (18/6/2022).
Pertimbangan kinerja kabinet, Tama menilai telah terjadi begitu banyak permasalahan di lingkungan kementerian. Mulai dari kasus korupsi hingga tidak sanggup melakukan pengendalian harga bahan pokok, termasuk terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
“Permasalahan yang terjadi belakangan ini telah membuat Presiden harus segera melakukan reshuffle. Memang ini prerogatif presiden. Dia bisa mengganti pembantu-pembangunya karena kalau kinerja pembantunya jelek, pasti yang ketampar ya pimpinannya juga,” ujar Tama S Langkun.
Tama mencontohkan, adanya kasus korupsi di Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan minyak goreng, maka sangat wajar Jokowi melakukan evaluasi kinerja menteri perdagangan. Apalagi, dalam kasus minyak goreng ini sangat berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat.
“Jadi memang (reshuffle) sudah suatu hal yang biasa dilakukan untuk memastikan bagaimana program-program Pak Jokowi yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya,” terang Tama S Langkun.
Sedangkan pertimbangan konteks politik, Tama menerangkan hal itu sangat wajar dilakukan Jokowi sebagai presiden yang ingin menata ulang formasi kabinet. Hal ini mengingat koalisi partai politik harus mengawal pemerintahan hingga selesai dengan baik.
"Jangan sampai kemudian di tengah jalan ini, sudah ada yang ke sana kemari yang kemudian enggak fokus kerjaan itu, kemudian mengganggu stabilitas kerja dari pemerintah, jadi meskipun itu urusan politik tapi saya percaya ada base line kinerja yang diukur di sana,” tegas Tama S Langkun.(B1)
