Analisa Berita Nasional, Jumat, 24 Oktober 2025
POLITIK
1. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan 4 komisioner KPU atas pelanggaran mereka menggunakan pesawat terbang sewaan selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Mardani, keputusan DKPP tersebut menjadi bukti adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara, yang perlu ditindaklanjuti oleh BPK.
Dalam sidang DKPP pada 21 Oktober lalu, terungkap bahwa para komisioner KPU menyewa pesawat jet pribadi (private jet) untuk 59 kali perjalanan dinas selama Pemilu 2024, yang memakan biaya sewa sebesar Rp 90 miliar. Menurut penilaian DKPP, seluruh perjalanan tersebut terbukti tidak terkait dengan distribusi logistik pemilu, sebagaimana diklaim oleh pimpinan KPU. DKPP menilai tindakan tersebut melanggar etika penyelenggara pemilu, sehingga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan 4 wakilnya yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
2. Presiden Prabowo berencana memasukkan Bahasa Portugis ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Rencana ini disampaikan saat ia bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Alasan Prabowo, itu sebagai bentuk jalinan hubungan baik Indonesia dengan Brasil, yang menggunakan Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi negara.
Merespons rencana Prabowo tersebut, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyambut baik, dengan catatan keputusan memasukkan Bahasa Portugis dalam sistem pembelajaran harus memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa. Bahasa Portugis selain digunakan oleh negara 'induk' yakni Portugal, juga digunakan sebagai bahasa resmi oleh beberapa negara bekas jajahan Portugal antara lain Brasil, Timor Leste, Mozambik, dan Angola.
3. Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, 95% kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi umum modern. Dia merinci, transportasi publik cuma tersedia di 17 kota dan 11 kabupaten, dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang mencakup 38 provinsi. Di kota-kota yang mempunyai transportasi publik itu, rata-rata kendaraan umum yang beroperasi sudah berumur di atas 10 tahun, yang seharusnya sudah tidak layak jalan.
4. Mantan Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam kongres ke-3 organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang akan digelar di Jakarta pada 1-2 November 2025. Undangan itu disampaikan oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi, yang mengunjungi rumah Jokowi di Solo, hari ini. Dalam organisasi ini, Jokowi duduk sebagai ketua Dewan Pembina. Dalam pertemuan itu, kata Budi yang dicopot sebagai menteri koperasi oleh Presiden Prabowo pada 8 September lalu, Jokowi menginstruksikan Projo terus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menandatangani surat izin penggunaan Dana Desa sebagai jaminan untuk pinjaman Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia tak merinci total dana yang disiapkan. Ia hanya mengatakan, di luar anggaran Kopdes Merah Putih yang sebesar Rp 16 triliun, masih bisa diambil dari Rp 200 triliun dana pemerintah yang ditempatkan di bank BUMN. Menkop Ferry Juliantono sebelumnya menargetkan 16.000 Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan kredit tahun ini. Plafonnya tetap Rp 3 miliar, sehingga pemerintah menyiapkan dana di 4 bank BUMN – BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Indonesia – sebesar Rp 48 triliun.
2. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, perlu ada sanksi administratif terhadap pemda yang mengendapkan dananya di perbankan. Ia khawatir praktik itu berdampak buruk pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Komisi II, kata dia, akan memanggil Kemendagri dan sejumlah pemda yang mengendapkan dana triliunan rupiah di perbankan. Sementara anggota Komisi II dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong Kemenkeu dan Kemendagri segera melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, per September 2025 dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Beberapa daerah yang menyimpan dana endapan triliunan di bank ialah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,17 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Jawa Barat Rp 4,17 triliun, dan Sumatera Utara Rp 3,1 triliun.
3. Rencana Menkeu Purbaya untuk menindak pelaku penyelundupan baju bekas (balpres) didukung kalangan industri tekstil. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, langkah itu sudah lama diharapkan, dan kini dinanti pembuktiannya. Sementara, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta mengatakan, penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan harus dilanjutkan dengan memperbaiki sistem kepabeanan yang selama ini rentan disalahgunakan.
Sebaliknya, pedagang pakaian bekas (thrifting) justru cemas. Saat ini saja, kata seorang pedagang Pasar Senen, mereka sudah kesulitan mendapatkan pasokan. Sebelum adanya penindakan, omset kotor pedagang mencapai Rp 4-5 juta. Namun saat ini hanya Rp 2-3 juta. Penurunan omset, kata dia, juga dipengaruhi penjualan baju bekas lewat pelbagai platform media sosial. Karena sulitnya mendapat pasokan, harganya pun naik Rp 1-2 juta per bal.
TRENDING MEDSOS
Kata “Portugis” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan agar Bahasa Portugis mulai diajarkan kepada anak-anak sekolah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat makan siang bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, warganet di X banyak yang memberi kritik negatif. Kebanyakan cuitan warganet berpendapat bahwa Bahasa Portugis belum jelas peruntukannya dari sisi dominasi ekonomi maupun geopolitik untuk dimasukan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Banyak warganet lebih setuju bila bahasa daerah – di berbagai belahan pulau Indonesia yang hampir punah tanpa perlindungan negara – yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
HIGHLIGHTS
1. Saran Mardani Ali Sera supaya BPK melakukan audit terhadap penggunaan anggaran KPU setelah DKPP menemukan pelanggaran etika oleh pimpinan KPU dalam penggunaan pesawat sewaan, patut mendapat dukungan. Putusan DKPP berupa sanksi peringatan keras terhadap 5 pimpinan KPU sudah bisa menjadi bukti awal yang cukup untuk BPK melakukan audit. Selain BPK, Komisi II DPR yang membidangi urusan pemilu, juga seharusnya dapat segera melakukan evaluasi terhadap para pimpinan KPU itu.
2. Kebijakan menjadikan Dana Desa sebagai jaminan kredit untuk Kopdes Merah Putih, memperlihatkan bagaimana politik populisme fiskal kini menembus ranah keuangan desa. Di satu sisi, langkah ini dikemas sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, tetapi di sisi lain, membuka celah moral hazard dan penyimpangan hukum di tingkat lokal. Ketika dana publik dijadikan jaminan komersial tanpa kerangka akuntabilitas yang kuat, negara berisiko mengulangi pola lama: menjual ide kemandirian rakyat, namun mengikat desa pada utang dan patronase politik. Di titik ini, ekonomi desa tak lagi berdiri di atas kemandirian produksi, melainkan di atas logika kuasa dan rente yang dilegalkan atas nama pembangunan.
