Analisa Berita Nasional, Kamis, 30 Oktober 2025
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, PP No. 38/2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat bertujuan membantu pemerintah daerah menutup kekurangan dana jangka pendek. Namun ia menyatakan pinjaman juga bisa diberikan untuk kebutuhan jangka panjang, asal proyek yang diajukan dinilai jelas. Berdasarkan PP No. 38/2025, sumber dana pemberian pinjaman berasal dari APBN. Pemda wajib membayar cicilan pokok dan bunga, yang kalau terlambat akan dikenai denda. Seluruh keuntungan dari bunga dan denda akan masuk pos penerimaan negara bukan pajak.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menduga kebijakan itu dikeluarkan untuk mengantisipasi defisit APBD di banyak daerah akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD). Ia mengingatkan skema baru itu bisa memperburuk keberlanjutan dan disiplin fiskal. Ia menyarankan, pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan produktif dan mendesak. Dan, tenornya lebih pendek dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani komitmen, serta mekanisme pembayaran cicilan pokok dan bunga dilakukan setiap semester atau tahun dengan cara memotong TKD.
2. Pemerintah Indonesia kembali membuka negosiasi dengan AS untuk mendapatkan tarif bea masuk 0% bagi sejumlah produk ekspor unggulan. Langkah ini dilakukan menyusul isyarat pengenaan tarif 0% bagi produk-produk tertentu dari Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia berharap bisa mendapatkan perlakuan serupa, terutama untuk produk-produk yang tidak diproduksi AS seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, juga komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok industri seperti industri medis.
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, beberapa program dalam paket stimulus ekonomi akan dilanjutkan. Antara lain, pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM diperpanjang sampai 2027. Selain itu juga PPh untuk pariwisata dan padat karya, insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan, dan penerima diskon iuran JKK dan JKM (Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian).
Airlangga juga mengungkapkan, Presiden Prabowo akan menggelar rapat khusus membahas utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Namun ia tak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus itu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan pernah mengatakan, Prabowo akan menerbitkan keputusan presiden tentang penyelesaian utang KCIC. Sejauh ini pemerintah masih mengkaji dua opsi, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.
POLITIK
1. Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini memutuskan bahwa keterwakilan perempuan minimal sebanyak 30% dari seluruh anggota dalam setiap Alat Kelengkapan DPR (AKD). Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan uji materi atas UU DPR yang diajukan oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Dosen Hukum Tatanegara UI Titi Anggraini. AKD antara lain Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Panitia Khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
2. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR hari ini membuat putusan menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil setelah MKD membahas persoalan ini dengan Mahkamah Partai Gerindra. Keponakan Presiden Prabowo itu menyatakan mundur dari keanggotaan DPR pada 10 September 2025, setelah terjadi demonstrasi besar yang menyasar DPR yang dinilai publik melakukan pemborosan dengan memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
3. Merespons hiruk-pikuk masalah kerugian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh, mantan Presiden Jokowi yang menginisiasi proyek tersebut mengatakan, bahwa di mana pun transportasi publik selalu merugi, tapi itu merupakan investasi sosial. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mempertanyakan pandangan Jokowi itu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian material itu, apakah perusahaan pengelola yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau pemerintah. Sebab, kata dia, sejak awal Whoosh didesain sebagai proyek bisnis B to B atau swasta murni yang tidak melibatkan dana APBN.
4. Survei yang dilakukan IndexPolitica menunjukkan elektabilitas PDIP paling tinggi di antara sejumlah partai politik lain. Survei ini dilakukan pada 1 hingga 10 Oktober 2025, dengan jumlah sample 1.610 responden menggunakan metode multi stage random sampling. Survei dilakukan dengan 72 pertanyaan. Margin of error survei 1,6 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, 19,78 persen responden memilih PDIP, diikuti Partai Gerindra 18,50 persen, kemudian Partai Golkar 13,68 persen, PKB 9,25 persen, Partai Demokrat 8,15 persen, PAN 6,58 persen, Partai Nasdem 5,50 persen, PKS 4,75 persen, PPP 4,12 persen, PSI 3,01 persen dan Perindo 2,25 persen.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Denny Charter menyatakan, bukan tidak mungkin Partai Gerindra dalam waktu dekat dapat mengambil alih posisi PDIP. Denny mengatakan, percepatan yang dilakukan oleh Gerindra tak lepas dari program populis yang dijalankan pemerintah, seperti makan bergizi gratis atau MBG, program Koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan. Prabowo Subianto bersama Gerindra, menurut Denny, meniru apa yang dilakukan Soeharto dengan Partai Golkar pada Orde Baru.
SOSIAL
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, berdasarkan data dari pemeriksaan kesehatan jiwa gratis yang diselenggarakan Kemenkes, diketahui ada sekitar 2 juta anak Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental warga seperti stres dan depresi, kata Dante, Kemenkes menyediakan layanan konseling daring di laman healing119.id.
TRENDING MEDSOS
Kata “Pertamina” kembali trending di X. Kali ini, warganet ramai menyoroti temuan BBM jenis pertalite yang diduga bercampur air di Surabaya. Viral video dan foto yang menunjukkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak di SPBU Jalan Rajawali, Kamis (30/10/2025). Armuji menunjukan pertalite dalam kemasan botol plastik dari pengendara yang antre di SPBU, tampak bagian bawah BBM itu ada cairan berwarna bening. Sebelumnya, banyak laporan dari warga dan pengendara ojek online di Surabaya yang mengaku mengalami motor mogok setelah membeli bensin pertalite dari sejumlah SPBU di Surabaya.
HIGHLIGHTS
1. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mempertanyakan pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa transportasi publik seperti Whoosh pasti merugi, tapi itu merupakan investasi sosial. Jika rugi, siapa yang harus menanggung? Begitu kata Herman, sebab sedari awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu didesain tanpa melibatkan dana dari APBN. Presiden Jokowi sendiri, kala itu, yang mengumumkan bahwa itu proyek B to B alias swasta murni. Pertanyaan Herman tersebut mewakili sebagian publik yang menuntut ada pertanggung jawaban, jika pada akhirnya proyek tersebut harus menggunakan uang rakyat baik langsung maupun tidak langsung.
2. Kebijakan ekonomi yang diumumkan belakangan ini, memperlihatkan watak politik fiskal yang semakin sentralistis namun rapuh fondasinya. Pemerintah membuka ruang pinjaman bagi daerah dengan dana APBN, memperpanjang berbagai insentif untuk menenangkan pasar, dan di saat bersamaan kembali bernegosiasi soal tarif ekspor demi menopang neraca perdagangan. Semua tampak sebagai strategi stabilisasi jangka pendek, bukan reformasi struktural. Di baliknya, tersimpan paradoks: sentralisasi fiskal yang diklaim efisien justru menekan kemandirian daerah; insentif yang seolah pro-rakyat justru memperlebar defisit; dan proyek bermasalah seperti Whoosh menggantung di antara tanggung jawab politik dan kekosongan hukum. Ekonomi dijalankan bukan melalui disiplin, melainkan kompromi. Dan di sanalah letak risiko terbesar sebuah pemerintahan.
