Logo

Dialog Khusus Hari Nusantara, Sultra Jadi 10 Besar Kategori Provinsi Potensial

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Shaleh. Foto: Tangkapan Layar.

INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Sulawesi Tenggara (Sultra), dikatakan masuk dalam 10 besar kategori provinsi letak geografis dan potensial. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Shaleh.

Untuk itu ia berharap ada pembangunan yang terintegrasi dari potensi yang dimiliki Sultra. "Dari potensi yang kita miliki kalau kita melihat Sultra, kita 75 persen ada lautnya," katanya dalam Dialog Khusus Hari Nusantara, Rabu (7/12/2022).

"Untuk itu kondisi yang kita alami betul-betul harus memang diupayakan secara maksimal," katanya. Baginya, ini akan menjadi catatan penting agar muncul regulasi untuk melakukan pengembangan potensi perikanan.

"Keputusan yang kita ambil sebenarnya menjadikan yang matra laut dan darat harus ada keseimbangan. Terutama terhadap subtitusi pembangunan, kemudian laut harus diutamakan dengan potensi yang ada," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Kelautan (ITK) Buton, La Sara, mengatakan ada beberapa prioritas kebijakan kelautan perikanan yang harus dilakukan. Terutama setelah ada kepastian tentang penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Untuk itu baru-baru ini Sultra mencoba menerapkan dengan rencana tata ruang wilayah daratan, dan provinsi Sultra. Semoga kita adalah provinsi keempat di indonesia yang mempunyai rencana tata ruang wilayah provinsi," katanya.

Ada beberapa alasan dia mengatakan tentang beberapa prioritas yang berkaitan dengan pengembangan kelautan. Pertama, soal kebijakan dari kementerian dan pemerintah sudah bagus sekali.

"Namun sayangnya yang masih kurang adalah implementasi dari kebijakan yang disusun tersebut. Kedua contoh implementasi kebijakan tersebut itu kurang, untung saja Sultra mencoba menginisiasi bagaimana kebijakan yang disusun oleh pemerintah," katanya.

Menurutnya, Sultra mempunyai potensi yang luar biasa. Tetapi nilai manfaat yang dirasakan masyarakat sangat sedikit.

"Kita juga tidak punya data riil yang mendukung pengembangan industri perikanan tanggap maupun budidaya. Kita selalu berbicara kira-kira, banyak potensi, dan sebagainya," katanya.

"Untuk bisa mewujudkan itu harus punya data, tentunya data yang benar. Data yang benar itu adalah hasil riset dan survei, dan yang mempunyai kapabilitas itu adalah lembaga ilmiah," ucapnya.