Analisa Berita Nasional, Kamis, 21 Agustus 2025
HUKUM
Presiden Prabowo sudah mendapat laporan tentang Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dibekuk KPK. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden mempersilakan KPK untuk melakukan proses hukum kepada Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel. Wamenaker itu kena operasi tangkap tangan (OTT) di kantornya sendiri. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, Noel ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Ada 10 orang yang ditangkap dalam kasus itu.
Noel menjadi orang pertama di kabinet Prabowo yang kena perkara. Aktivis mahasiswa 1998 itu dikenal sebagai “orang Jokowi”. Dia menjadi pemimpin relawan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019, dengan bendera Jokowi Mania Nusantara atau Joman. Sebagai relawan pendukung Jokowi, Noel pernah menjadi komisaris utama di PT Mega Eltra, anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Jelang Pilpres 2024, dia semula bergabung dengan Ganjar-Mahfud, kemudian berpindah haluan ke Prabowo-Gibran. Dalam Pemilu 2024, dia mencalonkan diri untuk kursi DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara dengan bendera Partai Gerindra. Tapi, dia gagal dapat kursi karena cuma mendapatkan 29.786 suara.
Berdasarkan laporan kekayaan yang diserahkan ke KPK dalam status sebagai Wamenaker, Noel menuliskan jumlah kekayaan sebesar Rp 17,6 miliar. Jumlah itu mencakup beberapa aset tanah dan rumah di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Dia juga melaporkan punya mobil Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, dan Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023 senilai Rp 2.300.000.000. Kabar tak resmi menyebut, pemerasan yang dia lakukan terhadap perusahaan mencapai ratusan miliar rupiah.
Di kancah politik nasional, Noel dikenal kerap bersuara. Saat menjadi Wamenaker, dia berjanji akan melindungi buruh Sritex yang terancam PHK karena perusahaan itu akan bangkrut. Janji itu tak dia realisasi. Dia pun pernah bilang saat masa Presiden Jokowi, dia mengusulkan Jokowi membuat pakta integritas untuk para menterinya siap dihukum mati jika ketahuan korupsi. Usul itu ditolak Jokowi.
POLITIK
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot jabatan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, digantikan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan, penggantian posisi Bambang Pacul itu karena kesibukan dia sebagai wakil ketua MPR, dan dia akan mendapat tugas baru sebagai pengampu sejumlah DPD antara lain Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Namun, kabar tidak resmi menyebut, dia dicopot karena gagal memenangkan calon PDIP dalam Pilkada Jateng 2024, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Padahal dalam tiga kali pilkada Jateng sebelumnya selalu dimenangkan calon PDIP.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo menargetkan APBN menjadi surplus pada 2027-2028, salah satunya lewat Danantara yang menguasai aset BUMN lebih USD 1.000 miliar. Ekonom Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny Sasmita menilai, asumsi BUMN mampu memberikan return on equity 5% dari aset USD 1.000 miliar sehingga bisa menghasilkan Rp 700-800 triliun per tahun, tak realistis. Dalam 10 tahun terakhir dividen BUMN tak sampai Rp 100 triliun. Apalagi tata kelola Danantara belum lepas dari politik, dengan banyaknya pejabat yang mengisi berbagai jabatan di BUMN.
2. Pemerintah menganggarkan belanja transfer ke daerah (TKD) Rp 650 triliun dalam RAPBN 2026, turun dari Rp 919,9 triliun dalam APBN 2025. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran TKD turun karena pemerintah melalui belanja Pemerintah Pusat atau Kementerian/Lembaga akan mengalokasikan Rp 1.376,9 triliun untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat di tingkat lokal melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, Koperasi Desa Merah Putih serta program strategis lainnya.
Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD yang turun di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp 192,3 triliun tahun 2025, menjadi Rp 45,1 triliun tahun 2026; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun, turun dari APBN 2025 Rp 446 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 155,1 triliun, turun dari 2025 sebesar Rp 185,2 triliun; Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun, turun dari Rp 17,5 triliun pada 2025; Dana Desa Rp 60,6 triliun, turun dari Rp 71 triliun; dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun, turun dari Rp 6 triliun pada 2025.
3. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tercatat defisit USD 6,7 miliar pada kuartal II-2025. Defisit ini meningkat dibanding kuartal I-2025 yang defisit USD 800 juta. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan mengungkapkan, peningkatan NPI ini salah satunya dipengaruhi pelebaran defisit transaksi berjalan. Pada kuartal II-2025, defisit transaksi berjalan (CAD) sebesar USD 3,0 miliar (0,8% dari PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit USD 0,2 miliar (0,1% dari PDB) pada kuartal I-2025. Faktor lain, transaksi modal dan finansial mencatat defisit sebesar USD 5,2 miliar.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X masih ramai menyoroti kenaikan gaji anggota DPR RI yang ditambah tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Banyak warganet geram dan membandingkan dengan anggota DPR dari Swedia yang tidak dapat jatah mobil dinas dan harus menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta. Warganet di X kompak menyuarakan agar pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan dikaji ulang. Mereka juga membandingkan tunjangan rumah anggota DPR RI dengan gaji guru di Indonesia. Bila gaji guru diasumsikan sebesar Rp 4 juta per bulan, maka kebutuhan anggaran perumahan DPR yang sebesar 50 juta per bulan itu diperkirakan setara dengan gaji 36.000 guru dalam setahun.
HIGHLIGHTS
1. Noel kena bekuk KPK mengindikasikan dia abai alias menyepelekan pernyataan atasannya, Prabowo, yang kerap diulang-ulang mengenai janji dia memberantas korupsi. Mengingat status KPK kini sudah berada di rumpun eksekutif, besar kemungkinan tindakan KPK menjemput paksa Noel tak lepas dari izin Presiden Prabowo, selaku pemimpin tertinggi rumpun eksekutif. Bisa jadi tindakan tersebut sebagai “peringatan” kepada anggota kabinetnya dan aparat di bawahnya supaya tidak coba-coba melakukan korupsi. Ini prasangka baik terhadap janji Prabowo.
2. Turunnya TKD akan berisiko layaknya pedang bermata dua. Semangat otonomi daerah sejak awal memang dimaksudkan untuk memaksimalkan daerah mengelola diri sendiri, dengan melihat berbagai peluang pendapatan untuk tidak bergantung para dana transfer daerah dari pusat. Namun dalam kondisi kelesuan ekonomi seperti saat ini, efisiensi anggaran dan pengurangan TKD, sangat berpengaruh di daerah, terutama yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Banyaknya daerah menaikkan pajak, yang akhirnya menimbulkan gejolak warga. Pemerintah daerah hanya melihat peluang pendapatan dari kenaikan pajak di saat kekurangan dana operasional.
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
