Analisa Berita Nasional, Jumat, 7 November 2025
HUKUM
1. Polda Metro Jaya hari ini menetapkan 8 orang sebagai tersangka atas dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Para tersangka dibagi menjadi 2 klaster, karena pasal kesalahan yang ditimpakan berbeda. Klaster pertama 5 orang yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah. Klaster kedua 3 orang yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa.
Masalah tuduhan ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada palsu, sudah beredar sejak tahun lalu. Jokowi pada 30 April 2025 melaporkan sejumlah orang yang menyebarkan tuduhan tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihak Polda lantas melakukan pendalaman. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, untuk menyelidiki kasus tersebut pihaknya melakukan pemeriksaan sebanyak 723 barang bukti, dan 130 saksi. Barang bukti itu antara lain dokumen asli dari UGM yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah sah dan asli.
Setelah penetapan tersangka, Roy Suryo mengaku menghormati keputusan tersebut. Mantan Menpora di era Presiden SBY itu mengaku merespons dengan senyum. Sedangkan Rismon Hasiholan Sianipar, yang ahli digital forensik, akan mengajukan praperadilan sebagai perlawanan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
2. Terjadi ledakan di dalam masjid yang berada di dalam area SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, hari ini, pukul 12.09 WIB, saat berlangsung shalat jumat. Sebanyak 10 korban luka bakar dilarikan ke RS Islam Cempaka Putih. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan ledakan itu masih diselidiki oleh tim Gegana.
3. Identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung AAC yang hangus akibat terbakar saat demo Agustus lalu di Kwitang, Jakarta, sudah diketahui setelah polisi melakukan uji DNA. Kepala Biro Lab Dokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti hari ini menjelaskan, 2 kerangka itu dipastikan adalah Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Dua orang pemuda ini dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak terjadi aksi demo terhadap Brimob akhir Agustus lalu. Keberadaan terakhir 2 orang itu diketahui di sekitar markas Brimob di Kwitang, yang menjadi sasaran demo.
POLITIK
1. Presiden Prabowo melantik Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, sore hari ini. Komite ini beranggotakan 10 orang yakni Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menkum Supratman Andi Agtas, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri/Mantan Kapolri Tito Karnavian, Mantan Kapolri Idham Aziz, Mantan Kapolri Badrodin Haiti, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri. Pembentukan komite ini dijanjikan Presiden Prabowo atas tuntutan dari masyarakat sipil untuk dilakukan reformasi di Polri setelah terjadi unjuk rasa rusuh yang menewaskan 12 orang akhir Agustus lalu.
2. Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Kiai sepuh yang menjadi tokoh panutan kaum santri tersebut mengungkap sejumlah alasan, di antaranya tindakan rezim Orde Baru yang sangat represif dan melakukan kekejaman terhadap lawan politik termasuk pembunuhan para ulama dan santri.
Penolakan keras juga disampaikan oleh guru besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno (Romo Magnis). Menurutnya, rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang terjadi selama rezim Orde Baru Soeharto, tidak dapat diabaikan begitu saja. Romo Magnis bahkan menyebut bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab satu dari lima genosida terbesar di abad 20.
Penolakan juga datang dari tokoh Muhammadiyah. Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Usman Hamid menilai, biografi Soeharto sarat dengan catatan kelam terkait korupsi dan HAM sehingga tidak layak ditetapkan sebagai pahlawan. Bahkan sampai akhir hayatnya, Soeharto masih dalam proses peradilan kasus korupsi. Usman bahkan menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling buruk di dunia.
EKONOMI
1. Bank Indonesia mengumumkan, posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2025 sebesar USD 149,9 miliar, meningkat USD 1,2 miliar dari akhir September 2025 yang sebesar USD 148,7 miliar. Direktur Eksekutif Dept Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan ini bersumber dari penerbitan surat utang berdenominasi valas atau global bond, serta penerimaan pajak dan jasa. Cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Bulan lalu pemerintah memang menerbitkan sejumlah obligasi berdenominasi valas. Pada 23 Oktober, pemerintah menerbitkan dimsum bond, yakni obligasi dalam mata uang yuan China, senilai CNY 6 miliar. Kemudian pada 10 Oktober, pemerintah menerbitkan surat utang dalam mata uang dolar AS dan euro. Lalu pada awal Oktober, terdapat penerbitan obligasi dolar AS sebesar USD 2,54 miliar.
2. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurrahman, mengkhawatirkan kinerja ekonomi hingga akhir tahun masih dibayangi kelesuan daya beli, meski pada kuartal III-2025 masih tumbuh 5,04% (yoy). Menurut dia, itu tercermin dari melemahnya konsumsi rumah tangga menjadi 4,89%, turun dari kuartal sebelumnya yang masih 4,97%. Kelesuan tersebut, kata dia, menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat saat ini masih mengalami tekanan. Apalagi, kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB).
Hingga kuartal III-2025, konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang utama PDB dengan porsi 53,14%. Situasi ini, kata Rizal, seharusnya dibaca sebagai peringatan struktural, bukan sekadar perlambatan teknis. Jika konsumsi tidak segera digenjot, ekonomi berisiko menghadapi demand-side slow down di akhir tahun. Maka, pemerintah harus melakukan pencegahan, mulai percepatan realisasi belanja bansos hingga percepatan proyek padat karya yang diharapkan mampu membalikkan arah kinerja pada kuartal IV-2025.
3. Pemerintah menegaskan tidak melarang seluruh aktivitas thrifting atau jual beli pakaian bekas. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana menjelaskan, yang dilarang adalah menjual pakaian bekas impor ilegal yang banyak beredar di pasar dan platform e-commerce. Penjualan barang preloved lokal tidak dilarang. Begitu pula penjualan barang pribadi atau jasa titip (jastip), masih diberi toleransi.
Temmy juga menjelaskan, Kementerian UMKM tengah menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor untuk beralih ke produk lokal. Lebih dari 150 brand lokal siap menjadi pemasok. Selain mendorong penggunaan produk dalam negeri, peralihan itu juga diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan brand sendiri. Selain itu juga disiapkan kemungkinan pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
TRENDING MEDSOS
1. SMAN 72 trending di X, setelah terjadi sebuah ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menemukan senjata api rakitan dengan tulisan yang mencantumkan nama Alexander Bissonnette (pelaku penembakan Masjid Quebec, Kanada) dan Brenton Tarrant (pelaku penembakan Masjid Christchurch, Selandia Baru). Selain itu, terdapat pula tulisan “For Agatha” dan “Welcome to Hell” pada senjata tersebut. Satu orang telah diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara. Tim Gegana Brimob Polri masih melakukan penyisiran dan penyelidikan mendalam.
2. Nama “Reno” trending di X, setelah hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung di Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya diumumkan. Dua kerangka itu dipastikan adalah Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Warganet lantas ramai mengucapkan belasungkawa untuk keluarga Reno dan Farhan.
HIGHLIGHT
Presiden Prabowo menepati janjinya membentuk komite untuk melakukan kajian reformasi Polri, sesuai yang dituntut publik. Suara keras publik memang menginginkan ada perubahan tata kelola dan perilaku Polri supaya lebih selaras dengan iklim demokrasi, yang menghormati hak asasi manusia. Namun, komposisi anggota komite tersebut didominasi oleh purnawirawan polisi; 4 dari 9 orang. Lima orang lainnya adalah pejabat dan mantan pejabat negara. Tidak ada satu pun dari kalangan organisasi sipil yang bergerak di bidang advokasi dan perlindungan HAM. Seharusnya ada keterwakilan mereka di dalam komite itu.
