JAKARTA - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dikabarkan sedang menjalani tugas kenegaraan di Eropa saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pekan lalu.
SYL seharusnya kembali ke Indonesia pada akhir pekan, tetapi tidak terlihat datang. Ia juga tidak menghadiri rapat kabinet di Istana pada Selasa (3/10). Hanya Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang terlihat hadir, dan dia mengatakan SYL terpisah dari rombongan yang kembali ke Indonesia.
Namun, Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, mengklarifikasi bahwa SYL sedang menjalani pengobatan setelah menjalankan tugas kenegaraan di Eropa. Sahroni menyatakan bahwa koleganya akan kembali ke Indonesia pada tanggal 5 Oktober mendatang.
"Pak SYL ada kegiatan di luar negeri yang seharusnya dia pulang tanggal 1 [Oktober]. Tetapi karena masalah kesehatan, terkait prostat, jadi dia langsung ke rumah sakit," katanya, Selasa (3/10).
SYL sempat hilang kontak setelah kunjungan kerjanya di Eropa, dan peristiwa tersebut terjadi bersamaan dengan kabar penetapan tersangka oleh KPK.,
Wakil Menteri Pertanian Harvick mengaku belum mengetahui keberadaan SYL hingga saat ini. "Sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri," kata Harvick di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10).
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada informasi mengenai kepulangan SYL dari luar negeri ke Indonesia.
KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian RI, dan SYL disebut menjadi salah satu dari tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menggunakan Pasal pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang dalam kasus ini.
Selama proses penyidikan, KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, dan Kantor Kementan di Jakarta Selatan, mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait perkara ini, termasuk uang sejumlah Rp 30 miliar dan dokumen yang berisi aliran uang.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
