Makassar - Hari ini, Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Sulawesi Selatan bersama ribuan mahasiswa dan warga Sulawesi Selatan berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel Makassar, Senin (16/10/2023), untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas total di depan gedung DPRD.
Aksi ini dipicu oleh Surat Edaran Pj Gubernur Sulsel Bahtiar kepada seluruh kepala daerah mengenai pengalokasian 40 persen anggaran dana desa untuk program budidaya pisang dalam pemanfaatan lahan tidur seluas sekitar 2 juta hektar, dengan target 500 ribu hektar di seluruh desa di Sulsel.
Menurut pantauan di lokasi, aksi dimulai pada pukul 10.30 Wita, melibatkan sekitar 4000 orang yang terdiri dari Aliansi Kepala Desa se Sulsel, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.
Akibat aksi ini, Jalan Urip Sumoharjo di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel saat ini mengalami kemacetan total.
Massa mendesak Presiden RI untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel karena dianggap telah menciptakan kekacauan dengan memperkenalkan program tanpa didahului oleh kajian dan penelitian akademis.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi APDESI, Wahyudi Mapatenta, ini adalah aksi keras penolakan dari para kepala desa di Sulsel, mahasiswa, dan elemen masyarakat.
Dalam orasinya, mereka menekankan perlunya Pj Gubernur Sulsel mencabut surat edaran dan surat imbauan mengenai alokasi dana 40 persen untuk program penanaman pisang.
Ketua Apdesi Sulsel, Ibu Ayu, menyatakan bahwa Pj Gubernur Sulsel kurang memperhatikan potensi desa-desa di Sulsel, dan kepala desa tidak membutuhkan pisang tetapi infrastruktur, pengembangan desa pariwisata, dan dukungan UMKM.
Beberapa Kepala Desa juga menekankan kepada anggota DPRD Sulsel untuk memperhatikan kewenangan desa sesuai aturan pemerintah pusat.
Salah satu Kepala Desa dari Kabupaten Gowa, Bapak Sarif, menyatakan, "Pisang ada di mana-mana, pohon pisang tumbuh di seluruh wilayah Sulsel, oleh karena itu, Apdesi menolak surat edaran Gubernur Sulsel."
Sekitar 30 Kepala Desa dari berbagai kabupaten juga menyampaikan pandangan mereka dalam aksi penolakan program Pj Gubernur Sulsel mengenai penggunaan dana desa tahun 2024. ***
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
