_4.png)
Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya meningkatkan pemahaman mengenai kependudukan dan kesehatan reproduksi di kalangan pelajar sebagai langkah preventif dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dan pernikahan dini.
Muhammad Ihwan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulbar, menyampaikan inisiatif tersebut di Mamuju pada hari Sabtu.
"Pemerintah Sulbar merasa perlu untuk mengatasi dua masalah serius, yaitu tingginya angka pernikahan dini yang mencapai 11,7 persen serta insiden kekerasan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah," katanya, Sabtu (21/10/2023) kemarin.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Sulbar telah meluncurkan program pendidikan kependudukan yang melibatkan sekolah-sekolah menengah, yaitu SMA dan Madrasah Aliyah (MA), dengan menggunakan pendekatan formal dan informal.
Program ini dikenal dengan nama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan (PJK).
Muhammad Ihwan menjelaskan bahwa SSK merupakan sebuah sistem sekolah yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran yang dianggap relevan, tanpa menambah jam pelajaran atau menciptakan mata pelajaran baru.
Sebagai contoh, dalam mata pelajaran Biologi, materi kesehatan reproduksi ditambahkan, sementara mata pelajaran pendidikan agama diisi dengan materi mengenai pencegahan perkawinan anak.
Begitu pula, dalam mata pelajaran Geografi, diperkenalkan materi mengenai bonus demografi.
Tujuan dari penambahan materi-materi ini adalah memberikan edukasi kepada para siswa tentang pentingnya pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan seksual.
Materi tersebut juga mencakup pembelajaran bagi siswa tentang pentingnya mengejar pendidikan untuk masa depan mereka, dengan harapan mereka dapat terhindar dari pernikahan dini yang seringkali merugikan anak-anak.
Muhammad Ihwan menyampaikan harapannya bahwa melalui program-program inovatif ini, angka pernikahan dini dan kekerasan seksual yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan di Sulbar dapat ditekan.
"Dengan cara ini, Pemerintah Sulbar berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pelajar, serta membantu mereka mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah," pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
