JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, meminta pemerintah daerah (pemda) mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas. Kenaikan harga ini disebutnya akan terjadi menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Badan Pusat Statistik per Desember 2024 mencatat, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Diantarnya bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng.
“Ini adalah kenaikan angka kabupaten/kota di beberapa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt Kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan di beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan Harga),” kata Bima Arya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/12/2024).
Bima mengatakan, menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal biasanya terjadi peningkatan permintaan barang/jasa dari masyarakat. Hal ini berdampak terhadap kenaikan harga.
Kondisi tersebut menurut Bima perlu diantisipasi oleh Pemda dengan melakukan langkah konkret. Bima menuturkan, langkah-langkah itu yaitu melaksanakan operasi pasar, hingga mengadakan gerakan pangan murah.
“Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” ucap Bima.
Bima juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi. Surabaya telah menjalankan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, hingga Komunikasi Efektif.
Bima berharap, upaya tersebut dapat dicontoh oleh daerah lainnya. Ia juga menekankan Pemda untuk melakukan enam langkah konkret, di antaranya melaksanakan operasi pasar murah.
Selain itu juga melakukan sidak ke pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam. Termasuk pula merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam catatan kami, ada yang belum melakukan sama sekali. Ada 50 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret dalam penanganan inflasi," kata Bima.
