JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Adies Kadir menyebut pihaknya akan menerima berbagai masukan terkait rencana pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Masukan tersebut menindaklanjuti putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen kursi DPR sebagai syarat Capres.
"Setelah reses kita lihat tindaklanjutnya tidak langsung rapat-rapat, bisa meminta masukan masyarakat, FGD, kita lihat juga nanti respons Pemerintah. DPR melaksanakan putusan dari MK final and binding (mengikat), semua warga negara Indonesia yang taat hukum itu harus menaati," kata Adies di Gedung DPR Jakarta, pada Senin (13/1/2025).
Adies mengatakan, setiap putusan MK yang menetapkan perubahan dalam Undang-Undang harus segera ditindaklanjuti oleh pembuat Undang-Undang yaitu DPR. Menurutnya, hal tersebut dinamakan rekayasa konstitusi untuk menyelaraskan putusan MK yang sifatnya putusan peradilan akhir dan mengikat.
"Poin empat itu ada kalau tidak salah disampaikan juga pertimbangan hakim jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Kemudian terakhir Pemerintah dan pembuat UU, meminta pada pembuat UU dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk membuat rekayasa konstitusi," katanya.
Adies menjelaskan, selain pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu, pihaknya juga akan mengusulkan pembahasan RUU Pilkada Serentak. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk efisiensi perancangan Undang-Undang melalui RUU Omnibus Law Pemilu.
"Nanti akan dibahas semua mungkin, karena ini menyangkut dengan Pemilu Legislatif, Pilkada, dan juga Pilpres. Nanti seperti apa akan dibuat rekayasa-rekayasa konstitusional, kita serahkan dari Komisi II DPR dan para stakeholder terkait," ujarnya.
Adies menambahkan, meskipun putusan MK tersebut berlaku pada Pemilu 2029 mendatang, namun pembahasan lebih awal penting dilakukan. Hal ini mengingat juga MK telah menghapus ambang batas parlemen 4 persen raihan suara nasional dalam putusan sebelumnya.
"Saya tidak tahu apa diberi batasan berapa tahun gitu ya, ada batasan atau tidak tahu, apa setahun dua tahun. Tapi yang pasti pemilihan Presiden masih lama sebelum pemilihan Presiden itu pasti akan dibahas RUU tersebut," katanya.
