PALOPO -- Ribuan tenaga honorer di Kota Palopo yang tergabung dalam Forum Honorer Palopo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Senin (3/2/2025).
Mereka menuntut kejelasan status pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
Dalam aksi yang didominasi pakaian berwarna hitam dan putih tersebut, para demonstran membawa spanduk berisi tuntutan mereka dan bergantian menyampaikan orasi melalui pengeras suara.
Mereka mengaku telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status kepegawaian dan upah yang layak.
Beberapa peserta aksi menyatakan bahwa meskipun telah bekerja lama, penghasilan mereka masih jauh di bawah standar hidup yang layak.
“Kami tidak meminta lebih, hanya kepastian status dan gaji yang sesuai standar. Selama ini ada yang hanya menerima Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Ketua Forum Honorer Palopo, Ahmad.
Ahmad juga menyoroti perbedaan perlakuan terhadap tenaga honorer.
Dari 2.702 honorer yang mengikuti seleksi, hanya sekitar 200 orang yang diterima sebagai PPPK penuh waktu, sementara sisanya masih berstatus paruh waktu.
Mereka merasa bahwa status paruh waktu ini tidak ada bedanya dengan honorer, karena hak-hak mereka belum terpenuhi sepenuhnya.
Selain itu, Ahmad juga menyoroti masalah pegawai swasta yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menurutnya menjadi salah satu alasan utama mereka mengajukan tuntutan ke DPRD.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, turun langsung untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa.
Ia berjanji akan membawa aspirasi ini ke instansi terkait agar bisa mendapatkan solusi yang lebih konkret.
“Kami memahami keresahan para honorer yang sudah lama mengabdi. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas masalah ini lebih lanjut,” kata Alfri.
Aksi ini mencerminkan perjuangan tenaga honorer di Palopo yang menginginkan kejelasan dan keadilan dalam status serta penghasilan mereka.
Mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi agar tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa diabaikan.
