PEMERINTAH mengumumkan penghentian sementara distribusi bantuan sosial (bansos) beras. Hal itu dengan alasan demi menjaga stabilitas harga di pasaran.
Saat ini harga gabah di sejumlah daerah, masih ada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Dengan langkah ini diharapkan harga gabah dapat meningkat, sehingga kesejahteraan petani bisa terjaga.
Dari sisi ketersediaan stok, Bulog saat ini mengelola sekitar 1,9 juta ton beras. Jumlah ini dianggap cukup untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.
Artinya, penghentian sementara bansos beras tidak dilakukan bukan karena stok menipis. Namun, alasannya untuk menghindari efek negatif bagi petani yang sedang memasuki musim panen raya.
Hanya, keputusan ini memiliki konsekuensi. Sebab kita tahu permintaan bahan pokok termasuk beras, cenderung meningkat terutama jelang Ramadan dan Idulfitri.
Dihentikannya bansos beras selama Maret-April 2025 juga membawa kerawanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terutama buat 16 juta keluarga penerima manfaat bansos beras, berpotensi menghadapi tekanan ekonomi lebih besar.
Di satu sisi, kebijakan ini bisa membantu petani mendapatkan harga jual yang lebih baik. Namun, di sisi lain, masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bansos beras, mungkin akan kesulitan memenuhi kebutuhan selama periode tersebut.
Maka, Pemerintah perlu memastikan langkah ini tidak menyebabkan lonjakan harga yang berlebihan. Sebaliknya, tetap memberikan solusi bagi kelompok rentan.
