Analisa Berita Nasional, Kamis, 16 Oktober 2025
POLITIK
1. Indonesia Parliamentary Center (IPC) merilis penelitian mengenai penyerapan aspirasi anggota DPR pada masa sidang I-IV tahun pertama DPR 2024-2029. Peneliti IPC Arif Adiputro mengatakan, DPR paling banyak menyerap aspirasi dari unsur pengusaha, sebaliknya aspirasi masyarakat paling sedikit diserap. Padahal, masyarakat paling banyak menyampaikan aspirasi yakni 556 aspirasi, diikuti pengusaha 309 aspirasi, dan akademisi 209 aspirasi. Dari jumlah aspirasi itu, 300 aspirasi masyarakat tidak terserap, diikuti akademisi 110. Tingkat penyerapan aspirasi dari unsur pengusaha justru paling tinggi, yakni 300 dari 309 atau 97%.
IPC mendesak DPR bersikap terbuka dalam akses, dan terhadap transparansi kegiatan hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses. Arif mengatakan, dengan dana Rp 702 juta, DPR seharusnya bisa banyak menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan pengusaha. Dana reses per Oktober 2025 naik menjadi Rp 702 juta dari sebelumnya Rp 400 juta. Penambahan dana reses itu, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, karena adanya penambahan indeks dan titik di daerah pemilihan.
2. Janji Presiden Prabowo membentuk komisi reformasi Polri belum juga direalisasi, meski sudah sebulan berlalu. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, janji yang tak kunjung direalisasi itu menunjukkan Presiden telah kehilangan arah, dan angin reformasi Polri semakin menjauh. Janji Presiden Prabowo itu disampaikan saat bertemu dengan para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 September 2025. GNB menemui Presiden untuk memberi masukan setelah terjadi kerusuhan akhir Agustus lalu, yang menewaskan 14 orang.
3. Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa dari total 7,28 juta penganggur di Indonesia, sekitar 4,85 juta di antaranya merupakan kalangan terdidik. Berdasarkan kondisi tersebut, kata Cak Imin, pemerintah berupaya mengubah paradigma pembangunan masyarakat dari yang semula berbasis bantuan menjadi berbasis pemberdayaan.
EKONOMI
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia Tbk, kemarin, sepakat mengangkat Glenny H Kairupan menjadi direktur utama baru. Ia menggantikan Wamildan Tsani Panjaitan yang baru menjabat pada 14 November 2024. Sebelumnya, Glenny adalah Komisaris Garuda sejak 8 Agustus 2024. Glenny, lulusan Akmil 1973, merupakan sahabat Presiden Prabowo sejak taruna.
RUPSLB juga mengangkat 2 WNA sebagai direksi, yakni Balagopal Kunduvara sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko, dan Neil Raymond Mills sebagai direktur transformasi. CEO Danantara Rosan P Roeslani mengungkapkan, pengangkatan 2 WNA itu untuk memperkuat manajemen perusahaan. Selain mereka, Thomas Sugiarto Oentoro diangkat sebagai wadirut, direktur niaga dipegang Reza Aulia Hakim, direktur operasi dijabat Dani Haikal Iriawan, dan Mukhtaris sebagai direktur teknik.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan akan mengurangi penarikan utang dalam APBN 2025. Ia mengatakan, pengurangan penarikan utang bisa dilakukan lewat efisiensi dan pengalihan anggaran yang tak terserap sesuai rencana dalam APBN ke pos lain. Realisasi utang negara sampai September 2025 tercatat Rp 458 triliun, melonjak 31,7% dibanding September 2024. Jumlah utang pemerintah itu 69,2% dari target pembiayaan anggaran sepanjang 2025 yang sebesar Rp 662 triliun.
3. Presiden Prabowo minta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memangkas BUMN, dari 1.000-an menjadi 200-240 saja. Dalam dialog bersama Chairman Forbes Media Steve Forbes, Prabowo yakin pemangkasan itu akan meningkatkan imbal hasil 1-2%. Ia juga telah memerintahkan Danantara merekrut talenta terbaik, bahkan ia sudah mengubah regulasi yang membuka peluang bagi profesional asing memimpin BUMN.
4. Pemerintah akan membentuk Satgas baru untuk mengawasi penyerapan APBN, terutama pada program-program prioritas. Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sudah mengusulkan hal itu kepada Presiden. Dengan Satgas baru ini seluruh proses belanja negara di semua kementerian/lembaga bisa dievaluasi. Sehingga, anggaran yang tak terserap, termasuk untuk program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih, bisa dialihkan untuk program stimulus lainnya.
SOSIAL
Setelah menyantap sajian Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 84 pelajar SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kemarin mengalami keracunan massal. Dua orang pekerja dapur penyedia MBG juga mengalami keracunan karena menyantap menu yang sama. Dapur itu kemudian ditutup sementara. Kepala Dinas Kesehatan Toba, Freddi Seventry Sibarani, hari ini mengungkapkan, penyebab keracunan diduga dari sajian buah semangka yang sudah berlendir.
Kasus serupa menimpa 426 siswa SMAN 1 Yogyakarta. Kepala SMAN 1 Yogyakarta, Ngadiya, hari ini mengungkapkan, para murid melaporkan mengalami sakit perut pada dini hari tadi. Ada yang mengalami diare. Dia menduga ratusan siswa tersebut mengalami keracunan MBG yang mereka konsumsi Rabu siang kemarin. Pihak penyedia masakan, alias SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), kata Ngadiya, sudah mengakui kemungkinan muasal keracunan dari masakan daging ayam.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “gubernur” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti Gubernur Banten Andra Soni yang sempat menonaktifkan Dini Fitria, Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, setelah diduga menampar salah seorang siswa yang ketahuan merokok. Penonaktifan ini dilakukan untuk meredam situasi yang memanas setelah aksi mogok sekolah oleh 630 siswa. Banyak warganet yang geram dengan tindakan yang sempat diambil Andra, karena terkesan membela siswa yang merokok di sekolah.
2. “PSSI” trending di X, setelah PSSI resmi mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan asal Belanda dari seluruh level Timnas Indonesia menyusul kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Warganet beranggapan PSSI tidak punya blueprint yang jelas untuk Timnas Indonesia, sebab pergantian pelatih dilakukan terlalu sering dan tergesa-gesa.
HIGHLIGHTS
1. Ray Rangkuti mengingatkan janji Presiden Prabowo yang akan membentuk komisi reformasi Polri. Dia bilang, di awal menggebu-gebu, tapi kini meredup, seolah kehilangan arah setelah sebulan janji itu belum diwujudkan. Setelah janji itu diucapkan Presiden, Mensesneg Prasetyo Hadi menjanjikan komisi akan dibentuk setelah Presiden pulang dari luar negeri. Ketika itu Presiden berkunjung ke Qatar, berlanjut ke AS, Kanada, Belanda, dan lainnya. Bahkan Prasetyo sudah menyebut salah satu anggota komite tersebut adalah mantan Menko Polkam Mahfud MD. Maka wajar Ray Rangkuti dan publik pada umumnya, mengingatkan supaya masalah yang sangat mendesak tersebut segera direalisasikan.
2. Kasus keracunan MBG di Toba menambah kejelasan indikasi, bahwa sumber keracunan adalah sajian makanan sejak dari dapurnya. Kasus serupa juga pernah dilaporkan dalam temuan-temuan kasus sebelumnya. Desakan moratorium semakin masuk akal, untuk segera melakukan pembenahan dapur-dapur SPPG dan sistem kerja standarnya. Pemerintah tak perlu menutup-nutupi, bahwa banyak dapur SPPG tidak memenuhi standar karena dibangun dan dijalankan secara tergesa-gesa.
3. Kebijakan ekonomi di bawah Prabowo makin tampak dikendalikan oleh logika kekuasaan, bukan tata kelola. Pergantian direksi BUMN strategis seperti Garuda hingga rencana pemangkasan besar-besaran jumlah BUMN, menandai politik ekonomi yang sangat terpusat dan berorientasi pada loyalitas, bukan kompetensi. Di sisi lain, pembentukan satgas baru untuk mengawasi penyerapan APBN, memperlihatkan ketidakpercayaan internal terhadap birokrasi sendiri — gejala rendahnya kapasitas institusional yang justru dikompensasi dengan mekanisme kontrol tambahan. Ketika hukum gagal menjadi pagar dan politik menjadi justifikasi, kebijakan ekonomi rentan berubah menjadi alat konsolidasi kekuasaan ketimbang sarana mencapai kesejahteraan publik.
