Analisa Berita Nasional, Rabu, 15 Oktober 2025
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) pembelian rumah, sampai 2027. Ia mengatakan, insentif tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. Tapi yang digratiskan hanya PPN terutang dari harga jual rumah sampai Rp 2 miliar. Semula insentif ini diberikan hingga 31 Desember 2026, kini diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Selain itu, ada bantuan untuk masyarakat lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 350 ribu unit sepanjang 2025.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, kebijakan perpanjangan insentif PPN DTP akan mengurangi harga properti 11-12%. Namun, daya beli masyarakat pun harus ditingkatkan untuk merangsang konsumen membeli properti dengan insentif-insentif dan kemudahan. Antara lain melibatkan Kemendagri dengan mengurangi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Jika BPHTB dibebaskan untuk periode tertentu akan mengurangi harga 5% lagi. Dari dua komponen itu saja harga properti bisa turun 17%.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 mencapai USD 431,9 miliar, tumbuh 2% (yoy). Naik sedikit dari Juli yang tercatat USD 430,7 miliar. Rasio ULN terhadap PDB sebesar 30%, relatif stabil dari Juli sebesar 29,9%. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan ini terutama bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah dan turunnya ULN swasta.
ULN pemerintah tercatat USD 213,9 miliar, tumbuh 6,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 9,0% (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini dipengaruhi oleh melambatnya aliran modal asing pada Surat Berharga Negara. Posisi ULN swasta USD 194,2 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan 1,1% (yoy), lebih besar dari kontraksi Juli 0,2%. Perkembangan ULN swasta bersumber dari ULN bukan lembaga keuangan yang terkontraksi 1,6% (yoy), dan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 0,8% (yoy).
3. Menkeu Purbaya berencana menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai itu sangat berani. Dari sisi ekonomi penurunan PPN dapat meringankan tekanan harga dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama pada barang kebutuhan pokok yang kontribusinya besar terhadap inflasi inti. Namun dari sisi fiskal, langkah ini berpotensi menggerus penerimaan pajak dalam jangka pendek. Tambahan volume konsumsi tak otomatis mampu menutup kehilangan penerimaan dari penurunan tarif.
Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Manilet, sependapat dengan Rizal. Untuk mencegah peningkatan beban fiskal dalam jangka panjang, menurut dia, pemerintah dapat menyesuaikan pos belanja, terutama pada sektor yang berkaitan dengan daya beli seperti subsidi pangan, bansos, dan dukungan bagi UMKM. Dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien, dampak fiskal dari penurunan PPN dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kualitas belanja publik.
4. Menkeu Purbaya bilang, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap akan dialihkan ke program yang lain. Namun, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, anggaran tidak bisa dialihkan karena MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo. Merespons Zulhas, Purbaya mengatakan, dana yang tidak terpakai akan menimbulkan biaya karena pemerintah harus membayar bunga utang. Karena itu, lebih baik dialihkan ke program yang lain.
Dana yang tak terserap itu akhirnya dikembalikan ke Kemenkeu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, dari alokasi anggaran Rp 71 triliun serta dana standby Rp 100 triliun, yang berhasil terserap Rp 99 triliun. Sementara, yang Rp 70 triliun dikembalikan kepada pemerintah.
POLITIK
1. TNI AU tengah mengkaji penggunaan pesawat tempur J-10 Chengdu buatan China, yang akan dibeli Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, hari ini tidak membenarkan maupun membantah tentang rencana pembelian itu, dan hanya bilang pesawat tersebut sebentar lagi terbang di Jakarta. J-10 Chengdu sudah digunakan AU China sejak tahun 2004, dan sudah diekspor ke Pakistan.
Pesawat tempur yang sudah pasti dibeli Indonesia adalah Rafale buatan Dassault Aviation, Perancis. Pembelian sebanyak 42 unit, yang dijadwalkan batch pertama sebanyak 3 pesawat, akan diserahkan kepada TNI AU pada awal 2026.
2. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengaku tidak pernah menemukan warga yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika turun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya di Jakarta Timur. Masyarakat yang ditemuinya menginginkan program itu berlanjut karena sudah dirasakan manfaatnya. Politisi Partai Gerindra itu menilai pihak-pihak yang menyerukan penghentian MBG setelah terjadi kasus keracunan massal, tidak memahami kondisi nyata masyarakat di lapangan. Dia bilang, sikap kritis bukan berarti menolak semua program pemerintah tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.
3. Sebanyak 5.000 orang anggota berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) mengikuti apel siaga kamtibmas “Jaga Jakarta”, hari ini, yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Kata Kapolda, keamanan bukan semata tugas polisi. Masyarakat dan ormas harus menjadi mata, telinga, sekaligus hati bagi lingkungannya.
TRENDING MEDSOS
Kata “Pesantren” dan "PBNU" trending di X. Warganet di berbagai platform media sosial masih ramai menyoroti tayangan di Trans 7 yang dianggap melecehkan Pesantren Lirboyo dan mendapat protes dari beberapa pihak, termasuk PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, tayangan Trans7 secara terang-terangan telah menghina tokoh yang dimuliakan pesantren, dan akan menempuh jalur hukum terhadap Trans7. Menanggapi hal tersebut, banyak warganet yang menganggap respon dari ketum PBNU tersebut janggal. Karena ketika terdapat pemberitaan mengenai kiai atau pengurus pesantren yang kedapatan melakukan kekerasan seksual atau penyalahgunaan wewenang, PBNU tidak memberi respon serupa. Terbaru, kasus ambruknya gedung ponpes tiga lantai di Sidoarjo, ketum PBNU tidak memberi respon keras yang serupa, tapi malah meminta para wali santri untuk tabah dan memaknai musibah tersebut sebagai ujian yang mengandung hikmah.
HIGHLIGHTS
1. Antara Menkeu Purbaya dengan Menko Pangan Zulhas terjadi perbedaan pendapat terbuka mengenai anggaran yang tidak bisa direalisasikan untuk MBG. Purbaya bersikap, anggaran yang tidak bisa digunakan ya harus dialihkan untuk program lain yang membutuhkan, karena duit itu berasal dari utang, yang wajib dibayar pokok dan bunganya. Sedangkan Zulhas bersikap, karena MBG program unggulan Presiden maka duitnya tidak bisa dialihkan. Zulhas yang menjadi koordinator program MBG itu seharusnya melihat fakta di lapangan yang menunjukkan BGN kedodoran merealisasikan anggarannya, sehingga harus mengembalikan dana yang tak terserap ke Kemenkeu. Zulhas terkesan tidak memahami kondisi keuangan negeri ini.
2. Pengaktifan kembali kumpulan ormas dalam Jaga Jakarta, perlu diwaspadai agar tidak terjadi bentrokan antar warga atas nama pengamanan. Bagaimana pun kelompok ormas yang beragam tidak mendapatkan bekal SOP yang ketat dan cermat. Bahkan bagi Polisi yang sudah secara terstruktur dibekali SOP untuk pengamanan pun masih ditemukan banyak penyimpangan di lapangan, apalagi ormas yang memang tidak dibekali itu. Sebaiknya ditegaskan kewenangan penindakan tetap pada aparat kepolisian saja dengan tanggung jawab dan sanksi yang lebih jelas dan tegas.
3. Pembelian alutsista seharusnya melalui proses matang dan panjang dengan perhitungan politik, strategi pertahanan, dan pertimbangan keuangan. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan dengan kemampuan fiskal. Apakah dengan pembelian pesawat tempur dari Prancis masih harus ditambah dengan pesawat-pesawat baru lainnya dari China dalam waktu yang pendek dan dekat, perlu kajian lengkap dari berbagai perspektif dan kepentingan.
