MAKASSAR — Dalam agenda resesnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si di Mapolda Sulsel, Kamis (10/4/2025).
Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan ini dimanfaatkan Frederik untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, khususnya dari wilayah Kabupaten Luwu.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Sulsel, antara lain Kabid Propam Kombes Pol Zulham, Dir Narkoba Kombes Eka Faturrahman, Karo SDM Kombes Aris Haryanto, Karo Ops Kombes Bambang, Dir Binmas Kombes Anang, dan Dir Krimsus Kombes Dedi Supriadi.
Isu pertama yang disampaikan Frederik adalah soal sengketa lahan di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Ia menyoroti penanganan kasus hukum terhadap mantan kepala desa bernama Etik, yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan. Frederik menyampaikan bahwa lambannya penanganan kasus ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Banyak laporan yang kami terima, bukan hanya terkait dugaan korupsi, tapi juga soal penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diduga tidak sah. Jika dibiarkan berlarut-larut, potensi konflik sosial sangat besar,” ungkap Frederik.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berharap ada keadilan dan ketegasan hukum, mengingat kasus ini menyangkut hak atas tanah ulayat dan menyentuh nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh warga setempat.
Dalam konteks ini, Frederik juga mengingatkan pentingnya peran para pemangku adat—yang dikenal sebagai Parengnge—dalam menjaga stabilitas sosial. Di Latimojong sendiri, terdapat empat Parengnge utama: Parengnge Sikapa, Parengnge Lemo, Parengnge Ke’pe dan Kande Api. Ketiganya memiliki otoritas adat yang kuat dan kerap menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lahan dan budaya.
Tambang PT Masmindo di Parengngesan
Selain sengketa lahan, Frederik menyoroti keberadaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area yang telah beroperasi sejak era 1990-an di wilayah Parengngesan. Ia menekankan perlunya transparansi dalam proses pembebasan lahan dan pelibatan masyarakat secara adil.
“Banyak masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan secara langsung, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak. Kami minta agar proses ini tidak hanya mengedepankan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan sosial budaya,” tegasnya.
Frederik mengingatkan bahwa wilayah tambang tersebut merupakan bagian dari kawasan adat yang dijaga oleh Parengnge, sehingga segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, menanggapi serius dua isu tersebut. Ia menegaskan komitmen Polda Sulsel untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional.
“Kami akan segera mendalami kasus ini lebih lanjut. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama dan memicu konflik yang lebih besar. Kita akan tempuh langkah yang tegas dan adil,” ucap Kapolda.
Masalah Kelangkaan BBM
Usai membahas masalah agraria dan pertambangan, Frederik juga menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Sulsel. Meskipun data dari Pertamina menyebutkan bahwa pasokan BBM mencukupi, realita di lapangan menunjukkan hal berbeda.
“Kami menerima laporan bahwa antrean BBM bisa berlangsung hingga berhari-hari, terutama di daerah-daerah pegunungan dan untuk kendaraan angkutan. Ini menimbulkan keluhan besar dari masyarakat,” kata Frederik.
Ia juga menyinggung adanya dugaan penimbunan BBM oleh oknum tertentu, yang kemudian disalurkan ke luar daerah seperti Morowali. Bila informasi ini benar, Frederik meminta aparat bertindak tegas demi menjaga distribusi BBM bagi warga lokal.
“Jangan sampai ada permainan di tingkat bawah yang justru merugikan masyarakat luas. Kita harus pastikan bahwa kebutuhan dasar seperti BBM ini bisa diakses secara merata,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Frederik menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda dan jajaran yang terus menjaga keamanan dan keteraturan di Sulsel, termasuk kelancaran arus mudik dan balik yang kondusif. Ia juga menitipkan pesan agar sinergi antara kepolisian dan masyarakat tetap diperkuat hingga ke tingkat polres dan polsek.
“Kami percaya, jika aparat dan legislatif terus berjalan seirama, maka persoalan-persoalan rakyat bisa kita tangani dengan lebih cepat dan bijaksana,” pungkasnya. (*)
“Kami menerima laporan bahwa antrean BBM bisa berlangsung hingga berhari-hari, terutama di daerah-daerah pegunungan dan untuk kendaraan angkutan. Ini menimbulkan keluhan besar dari masyarakat,” kata Frederik.
Ia juga menyinggung adanya dugaan penimbunan BBM oleh oknum tertentu, yang kemudian disalurkan ke luar daerah seperti Morowali. Bila informasi ini benar, Frederik meminta aparat bertindak tegas demi menjaga distribusi BBM bagi warga lokal.
“Jangan sampai ada permainan di tingkat bawah yang justru merugikan masyarakat luas. Kita harus pastikan bahwa kebutuhan dasar seperti BBM ini bisa diakses secara merata,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Frederik menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda dan jajaran yang terus menjaga keamanan dan keteraturan di Sulsel, termasuk kelancaran arus mudik dan balik yang kondusif. Ia juga menitipkan pesan agar sinergi antara kepolisian dan masyarakat tetap diperkuat hingga ke tingkat polres dan polsek.
“Kami percaya, jika aparat dan legislatif terus berjalan seirama, maka persoalan-persoalan rakyat bisa kita tangani dengan lebih cepat dan bijaksana,” pungkasnya. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
