Analisa Berita Nasional, Rabu, 7 Mei 2025
POLITIK
1. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Premanisme untuk memberantas aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat serta menghambat investasi. Ujung tombak satgas, kata Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan, adalah jajaran TNI-Polri. Sasaran operasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia, pada titik-titik rawan premanisme seperti kawasan industri dan pasar tradisional. Pembentukan satgas tersebut dilakukan kemarin dalam rapat di kantor Kemenko Polkam, yang melibatkan sejumlah lembaga dan kementerian.
2. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, membantah tudingan yang menyebutnya sebagai ormas preman. Kabid Media dan Publikasi DPP GRIB Jaya, Marcel Gual, kemarin menyatakan, tudingan itu tidak sesuai dengan data dan fakta. Ia menyebut, tudingan itu muncul lantaran masyarakat dan media hanya berfokus pada oknum GRIB. Beberapa waktu lalu kepolisian Depok, Jabar, menangkap sejumlah anggota ormas pimpinan Rosario de Marshall alias Hercules, karena diduga sebagai pelaku pembakaran 3 unit mobil polisi, saat polisi melakukan penangkapan terhadap tokoh GRIB setempat.
3. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, kaget mengetahui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun ini bertambah dari Rp 50,48 triliun menjadi Rp 73,76 triliun, alias tidak sesuai dengan hasil rapat kerja bersama Komisi V DPR dengan kementerian tersebut pada 13 Februari lalu. Dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PU, Dody Hanggodo hari ini, Lasarus menyatakan penambahan anggaran tanpa pemberitahuan kepada DPR bisa melanggar prinsip bernegara dalam demokrasi. Menteri PU Dody Hanggodo mengaku salah dan meminta maaf kepada Komisi V DPR. Dia mengaku tidak mengetahui soal mekanisme pelaporan anggaran tersebut.
4. Purnawirawan dan keluarga besar TNI-Polri mendukung penuh kebijakan dan program-program pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Ketua Umum Pengurus Purnawirawan TNI AD (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, dalam acara Halalbihalal Purnawirawan TNI-Polri yang dihadiri Presiden Prabowo di Balai Kartini Jakarta, kemarin. Sebelumnya, kelompok yang menamakan diri Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengeluarkan petisi yang isinya antara lain mengusulkan pencopotan Gibran dari kursi wapres, dan minta Prabowo menyingkirkan menteri yang dinilai dekat dengan Jokowi.
EKONOMI
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan, pada Januari hingga Maret 2025 tercatat pemain judi online (judol) mencapai lebih dari 1 juta orang. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Bareskrim Polri, hari ini menyebut, dari jumlah tersebut sekitar 71% adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Sedangkan rincian usia pemain, kata Ivan, mayoritas pada rentang usia 20-30 tahun dengan jumlah 396 ribu orang, kemudian disusul dengan rentang usia 31-40 tahun dengan jumlah 395 ribu orang. Total perputaran uang judol pada 2024 mencapai Rp 359 triliun.
2. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan, Danantara akan membentuk Danantara Trust Fund/Danantara Foundation. Ini semacam unit yang akan mengelola corporate social responsibility (CSR). Usai pertemuan Presiden Prabowo dengan Bill Gates, Rosan mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan tim Gates Foundation untuk kolaborasi dengan Danantara Trust Fund. Dana Danantara Trust Fund akan diambilkan dari 1% hingga 2,5% dividen BUMN. Rosan memproyeksikan dalam 5 tahun ke depan, Danantara sudah bisa memberikan dana ke Danantara Trust Fund sebesar USD 1 miliar.
Sebelumnya Prabowo mengatakan, sejak tahun 2009 Bill Gates Foundation telah memberi hibah kepada Indonesia untuk berbagai sektor. Di antaranya untuk sektor kesehatan sebesar USD 119 juta, pertanian USD 5 juta, teknologi USD 5 juta, bantuan sosial dan lainnya lebih dari USD 28 juta. Totalnya mencapai USD 159 juta. Namun belakangan diralat Biro Setpres bahwa jumlahnya USD 300 juta. Hibah tersebut di antaranya untuk hal-hal strategis seperti vaksin. Bill Gates telah memberi bantuan Rp 1,3 triliun kepada Biofarma untuk memproduksi vaksin yang digunakan di 40 negara. Gates Foundation juga telah mengembangkan vaksin TBC yang akan diuji coba di Indonesia.
3. Lembaga pemeringkat global terkemuka, S&P Global Ratings, memperkirakan defisit fiskal Indonesia masih akan berada di bawah batas yang dibolehkan oleh Undang-Undang. Andrew Wood, Direktur S&P, mengatakan, defisit anggaran Indonesia kemungkinan akan terus dijaga di bawah 3% dari PDB, mengingat rekam jejak Indonesia yang kuat dalam menjaga kesehatan keuangannya. Meski menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini dan tahun depan, S&P masih menggarisbawahi prospek Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik.
TRENDING MEDSOS
Nama “Bill Gates” trending di X, setelah Presiden Prabowo menerima kunjungan filantropis dan pendiri Microsoft, Bill Gates, di Istana, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Kunjungan Bill tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Bill Gates akan menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin tuberkulosis atau vaksin TBC yang dikembangkannya. Warganet di X pun ramai menyoroti niatan Bill Gates tersebut sebagai ancaman serius. Warganet berspekulasi, Prabowo menukar dukungan Bill Gates terhadap program MBG dengan uji coba vaksin TBC di Indonesia sebagai bentuk balas jasa pemerintah.
HIGHLIGHTS
1. Setelah publik riuh rendah meributkan premanisme, pemerintah merespons dengan membentuk Satgas Premanisme. Ujung tombak satgas ini, kata Menko Polkam Budi Gunawan, adalah TNI dan Polri. Tanggapan pemerintah atas keresahan publik itu tentu saja patut diapresiasi. Hanya saja perlu diingat bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, pembentukan satgas semacam itu tak lebih dari sekadar mengatasi simtom atau gejala permukaan saja, tidak menyentuh akar masalahnya. Sekadar menyebut contoh, Satgas Pemberantas Judol. Maka publik perlu menyadari bahwa tugas satgas sebatas itu, sementara pula masa tugasnya.
2. 'Pengakuan polos' Menteri PU kepada Komisi V DPR yang mengatakan tidak mengetahui mekanisme pelaporan anggaran, sangat menampar wajah birokrasi kita. Katakanlah benar bahwa menteri yang memang seorang pejabat politik tidak paham mekanisme teknis, namun ada birokrasi kementerian yang mengawal jalannya seluruh program kementerian, termasuk seluruh mekanisme teknisnya. Lembaga negara, apalagi setingkat kementerian, bukan hanya ditangani oleh seorang pejabat yang memimpinnya, melainkan dilengkapi dengan ribuan aparatur negara profesional yang terpilih. Lebih parah lagi jika ternyata pengakuan menteri tersebut, hanya sandiwara pura-pura tak paham setelah ketahuan ada kesalahan prinsipil dalam pencairan anggaran tambahan yang dilakukan secara diam-diam.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
