INFO PLUZ: Analisa Berita Nasional, Senin, 9 Juni 2025
POLITIK
1. Sejak beberapa hari terakhir publik dihebohkan oleh kasus penambangan di beberapa pulau kecil di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut, kegiatan penambangan nikel di pulau-pulau tersebut mengancam ekosistem kawasan wisata itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lantas menyatakan akan mengevaluasi kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Dia pun bersama gubernur dan bupati setempat akhir pekan lalu meninjau langsung lokasi penambangan di Pulau Gag.
Setelah kunjungan tersebut, Kementerian ESDM mengeklaim warga Pulau Gag, Raja Ampat, minta Menteri ESDM Bahlil melanjutkan pemberian izin aktivitas pertambangan nikel di sana. Menyebut nama dua warga, Kementerian ESDM menyatakan warga yang mayoritas nelayan, disebut mengaku mendapatkan keuntungan dengan menjual hasil tangkapannya ke perusahaan PT Gag Nikel.
Selain itu, warga juga menyatakan air tidak berubah sejak puluhan tahun silam dan ikan karang tetap aman dikonsumsi. Klaim itu didukung Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Bahkan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, menyebut gambaran lingkungan Raja Ampat rusak akibat tambang nikel tidak terbukti ketika dilihat secara langsung.
2. Keriuhan soal tambang tersebut memaksa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turun tangan. Ia mengatakan, telah melakukan pengawasan terhadap 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat sejak akhir Mei 2025, yakni PT Gag Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).
Hasilnya, menurut Hanif, ASP melakukan penambangan di Pulau Manuran tanpa sistem manajemen lingkungan. Sementara, GN beroperasi di Pulau Gag. Kedua pulau itu, Manuran dan Gag, termasuk pulau kecil yang terlarang untuk pertambangan berdasarkan UU No. 1/2014. Sedangkan MRP tidak memiliki dokumen lingkungan maupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. KSM terbukti membuka area tambang di luar izin lingkungan dan kawasan PPKH di Pulau Kawei.
3. Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, Yan Mandenas menyebut, banyak tambang ilegal di Papua dibeking oknum pemerintah dan TNI-Polri. Dia menyarankan, kasus tambang nikel di Raja Ampat bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua izin tambang di Papua. Merespons pernyataan Mandenas, Kapuspen TNI Mayjen, Kristomei Sianturi, mempersilakan masyarakat untuk melaporkan anggota TNI yang diduga membekingi tambang ilegal kepada Polisi Militer supaya diproses hukum.
4. Menurut Ketua Fraksi Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng, tidak etis banyak pihak menyerang Menteri ESDM Bahlil dalam kasus penambangan di kawasan Raja Ampat itu. Bahlil hanya menjadi korban dari kelalaian pihak lain. Sebab, kata Mekeng, PT Gag Nikel sudah mendapatkan izin penambangan sejak 30 November 2017 dan berlaku hingga 30 November 2047.
EKONOMI
1. Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah – antara lain pemangkasan perjalanan dinas, rapat di hotel – telah menyebabkan kegiatan usaha bidang meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) mengalami kondisi suram. Hotel-hotel di banyak daerah sudah menyatakan keadaan darurat alias mendekati kondisi gulung tikar. Karena itulah, Mendagri Tito Karnavian, Sabtu (7/6/2025), mengizinkan semua pemerintah daerah untuk kembali menggelar kegiatan termasuk rapat di hotel dan restoran.
Tito menyarankan kegiatan pemda digelar di hotel atau restoran yang berada di ambang kolaps. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung kebijakan tersebut, tapi menyarankan supaya pemerintah membuat batasan biaya bagi pemda dalam menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran.
2. Bank Dunia menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025, setelah mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021 menggantikan perhitungan PPP 2017. Dengan perhitungan baru ini, garis kemiskinan internasional menjadi USD 3,00 per orang per hari dari sebelumnya USD 2,15. Dengan PPP 2021, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi USD 4,20 (dari USD 3,65); negara berpenghasilan atas menjadi USD 8,30 (dari USD 6,85).
Dengan perhitungan baru tersebut, jumlah penduduk miskin Indonesia – yang tergolong negara berpenghasilan menengah atas – jadi 68,2% atau setara 194,4 juta orang dari total penduduk tahun 2024 sebanyak 285,1 juta orang. Angka ini meningkat tajam dibanding April lalu yang masih menggunakan PPP 2017, sebanyak 60,3% dari total penduduk 2024.
Menyusul penerapan PPP 2021 itu, Guru Besar FEB Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, minta pemerintah memperbarui perhitungan garis kemiskinan Indonesia yang sudah 26 tahun tak berubah. Menurut Arief, revisi garis kemiskinan nasional wajar dilakukan. Sebab, seiring negara yang bertambah sejahtera, pola konsumsi juga berubah. Jika garis kemiskinan nasional tidak diperbarui, akan berimplikasi terhadap arah kebijakan ekonomi.
Selain itu, kata Arief, masyarakat akan merasa terpinggirkan karena data tidak mencerminkan kondisi riil yang mereka rasakan. Hingga kini, Indonesia masih menerapkan penghitungan garis kemiskinan nasional sendiri. Berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku saat ini, BPS mencatat tingkat kemiskinan per September 2024 adalah 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
TRENDING MEDSOS
Nama "Iriana" trending di X, setelah warganet ramai menyoroti kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag, kawasan Raja Ampat yang bernama TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Ada yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.
HIGHLIGHTS
1. Izin dari Mendagri Tito bagi seluruh pemda untuk kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran guna mengatasi kesulitan bisnis perhotelan, tentulah melegakan bagi sektor bisnis tersebut. Namun, sebaiknya Kemendagri juga perlu membuat panduan kegiatan macam apa yang dibolehkan, juga pengawasannya. Karena, selama ini rapat dan kegiatan lainnya di hotel, lebih banyak dimaksudkan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun, supaya terkesan serapan anggarannya maksimum.
2. Kasus tambang nikel di Raja Ampat telah membuka kotak pandora patgulipat persoalan tambang bermasalah, dan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah. Di Raja Ampat sendiri, secara terbuka terjadi dua aras kepentingan yang berjalan, antara narasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM dengan narasi lain yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup. Jika dua pembantu utamanya sudah berselisih paham, maka seharusnya Presiden segera mengambil alih persoalan. Sedangkan dalam klausul keputusan tentang perizinan, sebaiknya selalu disertai dengan klausul yang memungkinkan izin dicabut jika dalam pelaksanaannya ditemukan melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, baik penerima izin, pemberi izin dan pejabat yang menggantikan sesudahnya, tidak tersandera oleh masa berlakunya izin, padahal sudah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
