JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meminta penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikannya dalam sambutan syukuran HUT ke-13 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Peningkatan integritas itu ditekankan Ribka, menjadi hal terpenting untuk menghadirkan pesta demokrasi Pemilu yang diinginkan masyarakat.
Sebab dijelaskan Wamendagri, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, masih banyak ditemukan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.
Dirincikannya berdasarkan data laporan aduan ke DKPP, terdapat sekitar 790 aduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ribka menilai, hal ini membuktikan bahwa publik turut mengawasi kinerja para penyelenggara Pemilu.
"DKPP telah menerima sekitar 790-an pengaduan kode etik penyelenggaraan Pemilu, ini menunjukkan peningkatan kesadaran pengawasan publik dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi kita.
Dengan demikian menuntut integritas tinggi dari seluruh penyelenggara Pemilu," kata Ribka di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Merujuk pada laporan tersebut, lebih lanjut Wamendagri berharap agar DKPP, dapat pula meningkatkan peranannya sebagai penjaga etika penyelenggara.
Baik melalui putusan-putusan peradilan etik, namun juga hal itu dapat dilakukan dengan memasifkan edukasi etika penyelenggara Pemilu.
"DKPP memegang peranan yang strategis dalam menegakkan integritas melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan menjaga kepercayaan publik. Mendorong pemahaman etik penyelenggara Pemilu dan Pemilukada pada masyarakat," ujar Wamendagri Ribka.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
