Logo

INFO PLUZ: Analisa Berita Nasional, Rabu, 30 Juli 2025

Analisa Berita Nasional, Rabu, 30 Juli 2025

EKONOMI

1. Data Kemenaker menyebut, jumlah pekerja yang kena PHK pada Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32% dibanding Januari-Juni 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, lonjakan PHK sepanjang semester I-2025 mencerminkan kondisi riil yang dihadapi dunia usaha. Shinta mengingatkan, beban tarif resiprokal dari AS yang masih lebih tinggi dibanding negara pesaing, tetap berisiko berdampak buruk terhadap sektor padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ia menambahkan, kondisi ekonomi saat ini belum menunjukkan tanda pemulihan penuh, sehingga potensi terjadinya PHK lagi masih besar.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan perlunya insentif dari pemerintah untuk menyelamatkan industri terdampak, seperti diskon tarif listrik dan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk memperkuat daya beli masyarakat, ia mengusulkan penurunan tarif PPN jadi 8-9%, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak hingga Rp 7,5 juta per bulan. Sektor-sektor berorientasi pasar domestik perlu jadi fokus utama, termasuk industri energi terbarukan yang bisa menyerap 19,4 juta tenaga kerja.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyetujui perlunya insentif ekonomi, namun harus diarahkan ke sektor-sektor produktif. Misalnya program infrastruktur padat karya di desa-desa, yang tidak hanya membuka lapangan kerja tapi juga meningkatkan produktivitas lewat perbaikan jaringan logistik. Perbaikan iklim usaha merupakan langkah strategis untuk menekan PHK. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan proaktif memberikan kemudahan perizinan. Ia menyarankan, program-program besar yang menyedot anggaran jumbo untuk sementara ditunda.

2. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai skema pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang ditetapkan dalam PMK No. 49/2025 rawan fraud, terutama dalam tahapan proposal bisnis, penggunaan dana operasional, dan pemalsuan dokumen musyawarah desa. Ia mengingatkan bank untuk waspada karena berisiko terseret jika terbukti ada fraud. Ia mengkritik skema kredit KMP tidak mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, melainkan hanya mengalihkan peran yang sudah ada, seperti distribusi pupuk, benih, gas elpiji 3 kg, dan bansos. Yang naik justru inefisiensi ekonomi dan anggaran.

3. Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026, dari semula 4,7% menjadi 4,8%. Meski andai prediksi itu tercapai, tetap saja angka itu terendah sejak 2009 di luar periode resesi karena Covid pada 2020 dan 2021. IMF memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh 3% tahun ini, dibanding capaian 3,3% pada tahun lalu. Prediksi untuk tahun ini naik 0,2% dibanding perkiraan pada April. Sedang pada 2026, ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,1%, naik 0,1% dibanding perkiraan April.

Sementara S&P Global Ratings juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%. Itu sejalan dengan konsumsi rumah tangga dan belanja infrastruktur yang rendah. Mengutip laporan terbaru S&P, pertumbuhan PDB riil yang akan sedikit di bawah 5% ini karena permintaan domestik melemah pada awal tahun ini. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat secara kuartalan maupun tahunan ke level 4,89% pada kuartal I-2025. S&P menilai, kebijakan belanja pemerintah turut menjadi faktor risiko utama perlambatan ekonomi, khususnya pengurangan belanja infrastruktur.

5. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengungkap, kawasan industri di sejumlah daerah rawan premanisme. Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan, daerah itu antara lain Tangerang, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan kawasan industri baru di Subang, Jawa Barat, juga sudah terjangkit premanisme. Ulah premanisme itu, kata Sanny, tidak hanya merugikan pengusaha, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, dan menghambat masuknya investasi asing.

POLITIK
1. PDIP menggelar kegiatan yang dinamakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPR dan DPRD se-Indonesia yang berasal dari partainya. Kegiatan tersebut digelar di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, mulai hari ini hingga besok, Kamis (31/7/2025). Bimtek tersebut diikuti oleh 3.200 peserta. Berdasarkan kabar yang beredar, setelah selesai Bimtek akan langsung digelar Kongres, yang sudah beberapa kali ditunda sejak tahun 2024. Perihal kabar tersebut, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, soal waktu kongres menunggu arahan DPP.

2. Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG), meminta maaf kepada publik atas kasus keracunan menu MBG di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Staf Khusus Kepala BGN bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan kemarin menyatakan, BGN juga akan bertanggung jawab atas biaya perawatan korban keracunan. Kasus keracunan itu terjadi di SMP Negeri 8 Kota Kupang, yang menimpa 130 siswa, pada Selasa (29/7/2025). Sebanyak 13 murid SD Negeri Tenau Kota Kupang, dan 2 siswa SMA Negeri 1 Taebenu, Kabupaten Kupang, juga keracunan. Kejadian serupa menimpa 75 siswa SMA dan SMK di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit.

HUKUM
Paspor Mohammad Riza Chalid (MRC) sudah dicabut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Tersangka kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023 itu diduga berada di Malaysia, dan tidak pernah sekalipun datang memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejagung. Menteri Imipas Agus Andrianto, hari ini mengatakan, sudah sejak awal Kejagung mengajukan kepada Kementerian Imipas untuk melakukan cegah tangkal terhadap MRC, yang akhirnya dilanjutkan dengan pencabutan paspornya.

TRENDING MEDSOS
1. Warganet di X tengah ramai menyoroti peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah di Indonesia imbas gempa besar berkekuatan 8,7 magnitudo yang mengguncang Semenanjung Kamchatka, Rusia, Rabu (30/7/2025).⁣ Peringatan tsunami tersebut berlaku untuk wilayah Talaud, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Rajaampat, Biaknumfor, Supiori, Sorong bagian Utara, Jayapura, dan Sarmi.⁣

2. Nama “Arya Daru” trending di X, setelah Tim Digital Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, meninggal karena bunuh diri tanpa keterlibatan pihak lain. Warganet di X pun ramai memberi komentar tak percaya terhadap kesimpulan yang disampaikan Bareskrim Polri. Warganet yakin bahwa Arya tidak mungkin melilit kepalanya sendiri menggunakan lakban dengan hasil lilitan yang rapih dan presisi. Selain itu, warganet juga masih ingat dengan “akal-akalan” yang dilakukan polisi dalam beberapa kasus viral terdahulu, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J yang difitnah melakukan pelecehan seksual pada istri Sambo, dan pembunuhan Gamma siswa SMK di Semarang yang difitnah tawuran dengan barang bukti celurit. Beberapa warganet bahkan mencap kasus kematian Arya Daru ini sebagai kasus “Sambo part 2”.

HIGHLIGHTS
1. Peringatan yang disampaikan ekonom bahwa skema pinjaman untuk KMP rawan penyimpangan dan kecurangan, layak menjadi perhatian. Jangan sampai terjadi ledakan kasus hukum di kemudian hari. Apalagi jika selanjutnya kasus tersebut dijadikan sandera politik bagi para pengurus KMP oleh pihak-pihak tertentu. Alih-alih memperbaiki perekonomian rakyat, justru malah menyandera rakyat dengan jaring perangkap yang sistematis.
2. Beberapa waktu lalu Polri melakukan operasi antipremanisme, setelah isu premanisme mengemuka. Ratusan orang yang dituduh preman ditangkap atau dibina. Namun, ulah premanisme di kawasan industri di sejumlah daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar, masih juga terjadi. Patut disesalkan di kawasan yang seharusnya menjadi tempat yang mempekerjakan banyak orang justru mendapat gangguan. Padahal kawasan itu dimaksudkan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang memberi penghidupan banyak orang, dan pemasukan pajak bagi negara.

Space_Iklan_IS_1

WA12
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi